Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yang Ada di Indonesia

Berbicara kembali mengenai adanya sistem pemerintahan yang ada di dunia, tentunya kita tidak bisa lepas dari salah satu jenis dari sistem tersebut bernama demokrasi. Sistem demokrasi ini tentunya dirasa sebagai sutu bentuk pemerintahan yang sangat mengedepankan rakyatnya. Untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi terakhir suatu negara, sistem demokrasi juga bisa memanfaatkan fleksibilitas yang mana dimiliki oleh demokrasi.

Seperti halnya Indonesia, yang mana mengalami beberapa sejarah penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Indonesia mengalami pergantian demokrasi yang dimulai dari merdekanya negara Indonesia, dan kemudian berkembang menjadi sistem demokrasi  yang berbeda. Namun, seluruh demokrasi yang ada di Indonesia tentunya harus menganut adanya ciri-ciri Demokrasi yang sangat krusial.

Dari ciri tersebut, suatu negara dapat dengan bijak menciptakan sebuah demokrasi yang mana dinilai paling sesuai dengan kondisi negara dan masyarakat yang hidup di sana. Namun, demokrasi juga sempat mengalami perubahan ciri, seperti pada ciri ciri Demokrasi Terpimpin.

Ciri lain juga ditemukan kembali dalam sistem demokrasi Pancasila, yang mana memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari demokrasi sebelumnya, Demokrasi Terpimpin. Dari demokrasi yang ada sebelumnya, pemerintah Indonesia berhasil melahirkan Demokrasi Pancasila, yang ternyata dapat mempunyai potensi untuk bisa menyalurkan beberapa kelebihan Demokrasi Pancasila untuk negara dan masyarakat.

Selain dari pemerintah sendiri, jalannya Demokrasi Pancasila juga tidakb bisa lepas dari dukungan rakyat yang bersama-sama mempraktekkan beragam contoh Demokrasi Pancasila. Dimulai dari kecil, rakyat Indonesia sudah dlatih untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat menuangkannya asalak tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Lalu apa sajaka prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tadi? Lihat informasi selengkapnya pada informasi di bawah ini :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal yang menjadi prinsip dari demokrasi Pancasila sekaligus menjadi salah satu prinsip yang amat penting bagi seorang individu untuk hidup adalah adanya Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia ini dihuni oleh masyarakat yang memiliki banyak sekali perbedaan, agama juga termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia sendiri mengakui adanya enam agama yang ada di negara ini, mulai dari adanya agama Islam, sampai dengan Konghucu.

Lalu apa arti dari Ketuhanan yang Maha Esa dengan jalannya demokrasi di negara ini. Jawabannya adalah dengan adanya Ketuhanan, maka demokrasi dibentuk denagn adanya prinsip akan ketakutan kepada Tuhan. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat akan mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela. Dan apabila dijalankan, maka tentu saja hal itu bisa mengurangi adanya penyebab konflik horizontal dan juga penyebab pelanggaran HAM vertikal.

2. Kecerdasan

Selain dari pengamalan nilai-nilai baik dari segi spiritual, kehidupan manusia akan semakin sempurna bila diimbangi dengan adanya kecerdasan. Kecerdasan ini tidak hanya mengacu kepada kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan moral. Demokrasi Pancasila tentunya paham betul adanya kebutuhan akan kecerdasan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa hal tersebut diperlukan? Karena dengan masyarakat yang mempunyai pola pikir seperti itu, maka mereka bisa melakukan tindakan yang rasional.

3. Menjunjung Tinggi Keadulatan Rakyat

Sistem demokrasi tentunya sangat menghormati adanya kedaulatan rakyat. Seperti halnya dengan adanya demokrasi rakyat dan juga demokrasi material yang ada di dunia, Demokrasi Pancasila juga memiliki prinsip yang serupa. Rakyat diberi kebebasan untuk bisa menyampaikan suaranya untuk bisa memperbaiki pemerintahan yang dianggap masih mempunyai banyak sekali kekurangan. Namun jalan yang paling sesuai untuk bisa menyampaikan pendapat masyarakat tersebut adalah dengan adanya perwakilan rakyat. Dengan begitu suara rakyat bisa ditampung pada satu wadah, untuk kemudian bisa disampaikan dengan jela dan tepat.

4. Aturan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut bukanlah berita baru bagi rakyat Indonesia. Seperti halnya yang terdapat pada Demokrasi Pancasila, yang tentunya bukanlah sebuah demokrasi candaan, atau demokrasi yang main-main. Dengan memiliki landasan hukum yang tepat, sebuah demokrasi dapat mengembangkan sebuah negara dengan baik.

[AdSense-B]

Oleh karena itu, diharapkan pada seluruh elemen masyarakat untuk bisa menghormati jalannya hukum yang berlaku seperti adanya pengertian Hukum Empiris. Dan juga, peran serta demokrasi untuk bisa menghormati dan mengamalkan hukum juga tentunya didukung oleh berbagai lembaga pemerintahan seperti pada contohnya adalah lembaga polisi.

5. Adanya Kekuasan Negara yang Terpisah

Demokrasi Pancasila juga mempunyai prinsip adanya pemisahan kekuasan negara yang terpisah. Tentunya untuk bisa menyelenggarakan pemerntahan dengan baik, diperlukan lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjalankan kegiatannya masing-massing tanpa adanya saling tumpah tindih atau double job yang bisa menyebabkan kekacauan pada pemerintahan. Oleh karena itu, pemisahan kekuasan ini tidak dibuat tanpa adanya alasan. Banyak sekali hal yang didapat dari adanya pemisahan kekuasan ini, seperti untuk bisa menghindari penyelewengan kekuasaan yang bisa mengakibatkan kerugian pada pemerintahan dan juga rakyat.

6. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Makna dari demokrasi itu sendiri sebenarnya adalah untuk bisa menjamin kebebasan hak asasi manusia dalam setiap diri individu. Hal serupa juga ditemuka dalam sistem demokrasi negara kita ini. Demokrasi di Indonesia tidak hanya berperan untuk menghormati saja, namun juga untuk meningkatkan harkat, derajat, dan juga martabat dari seluruh masyarakat Indonesia dengan cara menjunjung tinggi adanya jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

7. Pengadilan Merdeka

Dengan adanya negara hukum, maka diperlukan pula sistem peradilan yang bebas. Bebas disini bukan berarti fleksibel, bukan berarti dapa diubah-ubah sesuai dengan keadaan dengan melihat dari kondisi terdakwa. Bebas di sini lebih menekankan bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak akan memihak pihak manapun, bersifat netral, dan akan memberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melihat status sosial, ekonomi, dan popularitas dari suatu individu yang menjalani proses hukum.

8. Otonomi Daerah

Indonesia juga terkenal dengan sistem otonomi daerahnya, yang sangat berfungi untuk bisa menggali potensi dan memanfaatkannya sebagi instrumen untuk mengembangkan daerah, agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya, atau daerah pusat sekalipun.

9. Kemakmuran

Demokras Pancasila tidak hanya menekankan pada hak dan kewajiban rakyat, namun juga sepenuhnya berfokus kepada kemakmuran rakyat semata. Oleh karena itu, dengan adanya kemakmuran rakyat Indonesia, maka masyarakat bisa paling tidak menekan tingkat penyebab konflik antar agama dan  penyebab konflik antar suku menjadi lebih rendah lagi.

[AdSense-C]

10. Keadilan Sosial

Sila kelima dalam Pancasila sangat menekankan arti dari demokrasi itu sendiri, yaitu adanya keadilan sosial. Keadilan sendiri berarti bahwa masyarakat akan dipandang secara sama rata, secara adil di mata negara. Tidak ada tindakan khusus yang diberikan untuk masyarakat dengan tingkat sosial dan ekonomi tertentu. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama.

Kesepuluh prinsip tersebutlah yang merupakan hal-hal utama yang berperan sebagai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yang harus selalu dipertahankan dalam bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.

Seperti yang kita lihat pada informasi di atas, prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila tadi mengandung beberapa hal penting mengenai butir-butir yang terkandung dalam Pancasila,seperti Ketuhanan yang Maha Esa, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Sebagian prinsip juga mengandung beberapa nilai soal persatuan dan kerakyatan.