Pergantian Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Indonesia pernah mengalami beberapa jenis era demokrasi, dari yang dibentuk pada awal kemerdekaan Indonesia, kemudiana ada demokrasi parlementer yang bisa anda lihat segala informasi mengenai kelebihan Sistem Parlementer dan kelemahan Sistem Parlementer, Indonesia juga pernah mengalami mengalami salah satu demokrasi yang ini dianut oleh negara lainnya, Amerika Serikat, yaitu demokrasi liberal. Pada demokrasi ini tentunya hak individu sangat dijamin, bahkan lebih dari hak yang ada pada kelompok. Dalam pelaksaan demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 an, ada beberapa kabinet yang diganti karena ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal tersebut. Namun apakah pergantian kabinet tadi merupakan salah satu perubahan dari jenis Demokrasi yang sudah ada? Kabinet tersebut diganti karena adanya kegagalan kerja dalam kabinet tersebut, bisa saja terjadi akibat adanya tujuan atau goal yang tidak tercapai, dan juga faktor fraud yang ditemukan pada anggotanya yang menyelewengkan jabatan.

Namun perlu diketahui bahwa pergantian kabinet ini serta merta untuk bisa memberikan rakyat perwakilan yang terbaik dari kesemuanya, organisasi yang paling cok dan pas dan juga tidak ditemukan adanya kesalahan yang fatal dari kinerja mereka yang bisa menyebabkan kedudukan Pemerintah menjadi tidak kredibel. Meskipun tujuan tadi adalah untuk rakyatm yang mana juga merupakan ciri-ciri negara demokrasi dan salah satu bentuk pelaksaan demokrasi di Indonesia saat ini, apakah pergantian kabinet tersebut benar-benar perlu untuk dilakukan? Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut alangkah baiknya kita terlebih dahulu membahas mengenai organisasi tersebut sebelum akhirnya terjun kepada pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal.

1. Kabinet Natsir

Kabinet yang dibentuk pada 7 September 1950 ini merupakan kabinet yang dipimpin oleh mohammad Natsir dari partai Masyumi. Awalnya, kabinet ini merupakan koalisi antara partai-partai lainnya, namun di sini PNI tidak ikut serta. Dalam era pemerintahannya, kabinet Natsir ini tergolong sebagai kabinet yang kuat karena diperkokoh oleh beberapa tokoh penting seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Djuanda, dan Dr. Soemitro Djojohadikusumo.

Kabinet ini juga turut menyumbang keberhasilan bangsa ini yang dapat memajukan demokrasi rakyat dan juga mencegah adanya penyebab konflik horizontal dan penyebab konflik antar agama, seperti dijalankannya rundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat, lalu meningkatkan ekonomi Indonesia dengan cara Sumitro Plan yang mana merubah ekonomi Indonesia yang semula berada pada ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dan salah satu yang penting adalah Indonesia yang pada akhirnya bisa masuk ke dalam PBB.

Namun kabinet ini harus dibubarkan karena ada kasus yang menyangkut tentang PP mengenai DPRD dan DPRDS. Protes ini disampaikan oleh PNI kepada Parlemen, dan kemudian mereka memenangkan kasus ini. Natsir pada akhirnya harus mengembalikkan mandatnya kepada Presiden RI pada 21 Maret 1951.

2. Kabinet Sukiman

Pergantian kabinet pada demokrasi liberal yang pertama adalah Kabinet Sukiman yang menggantikan kabinet sebelumnya, Kabinet Natsir. Awalnya setelah kabinet Natsir adalagi calon yang akan berperan sebagai formatur yaitu Sartono yang mana merupakan ketua PNI. Untuk mengharmoniskan hubungan antara PNI dan Masyumi beliau memiliki misi untuk menggabungkan keduanya ke dalam koalisi.Namun usahanya gagal, dan akhirnya terpaksa memberikan mandatnya kembali kepada Presiden, padahal hanya sempat menjabat selama 28 hari saja. Selanjutnya Presiden RI menunjuk Sidik dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formator dari koalisi dua partai tersebut, dan akhirnya berhasil. Kemudian kabinet koalisi tadi diketuai oleh Soekiman, yang mana memiliki program-program bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada negara, dan juga dapat mencegah penyebab pelanggaran HAM vertikal.

Namun program tersebut dianggap tidak update karena hanya seperti melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Natsir dahulu. Adanya berbagai kendala seperti hubungan anatar Soekiman dan mliter yang kurang baik menyebabkan Masyumi dan PNI menarik dukungannya, sehingga pada akhirnya Soekiman harus memberikan mandatnya kepada Presiden.

3. Kabinet Wilopo

Jauh sebelum terjadinya mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, Ir.Soekarno mengangkat Sidik Djojosukarto dari PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi untuk menjadi pembentuk dari kebinet, namun gagal didirikan karena beberapa sebab. Sidik dan Prawoto tadi digantik dengan Wilopo, yang juga merupakan wakil dari PNI sebagai formatur dari Kabinet ini. Setelah beberapa minggu menjalankan tugas, akhirnua dbentuk Kabinet Wilopo yang mendapatkan dukungan dari tiga partai besar di Indonesia, PNI, Psi, dan Masyumi.

Meskipun pada awalnya disampaikan program-program yeng revolusioner seperti perbaikan hubungan Indonesia dengan Belanda, dikembalikannya Irian Barat, dan melakukan pemulihan keamanan, justru banyak sekali wanprestasi yang dilakukan oleh kabinet ini. Program-program tadi tidak terpenuhi. Dan lagi, keadaan diperparah dengan adanya peristiwa perselisihan internal antara Tni dengan politik yang berlaku. Keadaan tersebut bukan semakin diperbaiki justur malah semakin hancur dengan adanya konflik di Tanjung Morawa.

Petani-petani tersebut dianggap sebagai petani liar karena bercocok tanam pada tanah yang bukan merupakan milik mereka. Akibat dari adanya pengaruh dari PKI, petani-petani tersebut enggan untuk meninggalkan perkebunan tersebut. Pada akhirnya, 16 Maret 1953 terjadilah konflik senjata yang mengakibatkan terbunuhnya petani-petani tersebut yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang mana hal tersebut bukanlah pengendalian konflik sosial yang baik. Aksi tersebut mendapatkan kecaman dari Serikat Tani Indonesia yang ditujukan kepada kabinet Wilopo. Selanjutnya kabinet ini harus dilengserkan, dan Wilopo harus memberikan mandatnya kepada Presiden RI pada tanggal 2 Juni pada tahun yang sama.

[AdSense-B]

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo 1

Kabinet keempat yang ada pada daftar adalah Ali Sastroamijoyo 1, yang mana hasil dari pemerintahannya menghasilkan hal-hal positif yang menjunjung tinggi demokrasi Material , seperti adanya KAA, dan juga penghapusan politik radikalismen yang ada pada beberapa negara berkat dari adanya konferensi tersebut. Kabinet ini terpaksa mundur karena adanya konflik antara NU dan PNI, yang menyebabkan keretakan hubungan antara keduanya, sehingga NU menarik menteri-menterinya dari kabinet tersebut.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap

Burhanuddin Harapan merupakan anggota dari Masyumi, yang memilki lawan pada pihak oposisi, PNI.  Ada beberapa hasil dari kabinet ini yang dapat mengurangi adanya penyebab konflik antar golongan, seperti perbaikan hubungan antara AD dan kabinet ini, dan juga pemberantasan korupsi. Sayangnya kabinet ini harus lengser karena diselesaikannya tugas penting dari kabinet ini, yaitu diselenggarakannya Pemilu. Karena tidak mendapat dukungan yang cukup, maka kabinet ini terpaksa diganti.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo 2

Kabinet ini juga merupakan sebuah koalisi dari ketiga partai besar, PNI, Masyumi, dan NU. Namun seperti yang terjadi pada era sebelumnya, hubungan antara ketiganya tidak berjalan dengan harmonis, Akibat dari adanya perpecahan antara PNI dan Masyumi, maka Kabinet ini juga dihapuskan sesuai dengan tuntutan daerah.

[AdSense-C]

7. Kabinet Djuanda

Salah satu hal positif yang bisa didapatkan dari kabinet ini adalah adanya Musyawarah Nasional, yang bisa meminimalisir dampak negatif konflik. Namun karena adanya beberapa kendala seperti adanya pergolakan,lalu keadaan ekonomi yang semakin merosot, dan juga peristiwa Cikini, maka dikeluarkanlah dekrit Presiden yang membubarkan kabinet ini. Dan dari situ, Indonesia memiliki demokrasi yang baru, demokrasi terpimpin.

Itulah tadi beberapa kabinet yang terkandung dalam pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Ada tujuh total kabinet yang dibubarkan dan diganti dan berakhir pada Kabinet Djuanda yang hanya memiliki waktu sebentar saja yaitu dua tahun dari 1957 ke 1959.

Dalam dua tahun menjabat, Kebinet tadi mengalami banyak sekali kegagalan fatal yang mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi rakyat dan negara. Oleh karena itu, Indonesia berganti menuju era baru yaitu Demokrasi Terpimpin dengan mengeluarkan dekrit presiden yang salah satu isinya adalah membubarkan kabinet atau lembaga konsituante yang ada di negara Indonesia.