Pelaksaan Demokrasi di Indonesia Saat Ini Pada Masyarakat

Setelah memahami beberapa prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, kita sebagai Indonesia bisa semakin memegang teguh demokrasi sebaga asas yang absolut dalam pemerintahan di negara Indonesia. Perilaku masyarakat telah menggambarkan bagaimana demokrasi itu sendiri, lewat berbagai contoh yang diaplikasikan dalam aktifitas apapaun dalam kehidupan ini. Sebagai contohnya, pengaplikasian dari demokrasi ini mencakup beberapa lingkungan penting dalam kehidupan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyrakata. Banyak juga contoh dari demokrasi seperti yang terkandung dalam contoh Demokrasi Pancasila. Namun, pada topik kali ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini yang tentunya terus berjalan sampai sekarang dan dimulai sejak dulu kala.

Apakah pelaksanaan dari demokrasi teresbut masih bisa dibilang kurang, dan justru menjadi penyebab adanya berbagai konflik seperti yang pernah terjadi di negara Indonesia pada beberapa tahun yang lalau seperti penyebab perang Aceh, penyebab konflik Ambon, dan penyebab konflik Maluku. Tentunya kita tidak mau konflik-konflik itu terjadi lagi pada kedepannya. Untuk itu, perlulah kita memahami bagaimana sajakah pelaksanaan demokrasi pada negara Indonesia kita ini. Sebelum mempelajari tentang bab ini, mengetahu lebih lanjut mengenai pelaksanaan demokrasi sebelumnya juga merupakan hal yang penting. Mari kita simak info selengkapnya pada paragraf berikut ini :

1. Pelaksaan Demokrasi Pada Era Kemerdekaan (Tahun 1945 – 1949)

Pelaksaan demokrsi di Indonesia saat ini yang diterapkan pada negara kita adalah demokrasi pada era pertama kali Indonesia merdeka yakni pada tahun sekitar 1945 sampai dengan 1949. Terlepas dari momentum perlawanan brutal dari rakyat kepada penjajah seperti yang kita bisa lihat contohnya pada penyebab perang Padri pecah dan juga latar belakang perang Banjar, akhirnya bangsa kita bisa merasakan suatu hal yang amat membahagiakan bernama proklamasi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, pemerintah sempat mengeluarkan tiga perubahan terhadap pemerintahan.

Ketiga perubahan tersebut meliputi pemberian kewenangan kepada BP KNIP sebagai badan untuk menjalankan kegiatan legislatif  juga dikukuhkannya GBHN, yang kedua adalah diberikannya kebebasan kepada rakyat untuk memberikan calon-calon terbaiknya lewat pemilihan umum. Akhirnya dibentuklah beberapa parti politik, 10 jumlahnya. Pengubahan pemerintahan yang kedua adalah perubahan bentuk pemerintahan yang pada awalnya Presidensial menjadi Parlemeter. Jadi, menteri yang bertugas tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, namun kepada para KNIP yang telah dibentuk sebelumnya.

2. Demokrasi Liberal

Selanjutnya ada demokrasi liberal yang mulai diterapkan di negara Indonesia mulai dari tahun 1949 sampai dengan 1950. Ya, demokrasi liberal ini tidak brtahan beitu lama karena segera ditambahkan dengan suatu susuan demokrasi baru yang disebu dengan demokrasi parlementer. Pada demokrasi liberal ini, suatu negara ditetapkan sebagai negara serikat, contohnya seperti Negara Amerika Serikat. Tentunya, bentuk negara serikat ini sangat tidak sesuai apabila diterapkan pada negara yang sangat memiliki banyak perbedaan dan jumlah wilayah yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, demokrasi liberal ini hanya sempat  bertahan sekitar satu tahun saja, sebelum negara Indonesa kembali menjadi Negara Kesatuan Kembali. Kemudian dikeluarkanlah UUDS 1950.

[AdSense-B]

3. Demokrasi Parlementer

Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sempat mengalami perubahan setelah masa demokrasi parlementer. Masa Demokrasi Perlementer ini berjalan cukup lama, yakni sekitar 1950 sampai dengan 1959. Pada saat ini, rakyat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih angota legislatif seperti DPR dan juga anggota konstituante. Namun, pada kali itu juga ditemukan beberapa orang yang mengambil manfaat dari dampak positif golput dan mempertimbangkan kembali mengenai keuntungan dan kerugian golput, karena pada kala itu juga terjadi konflik antara partai politik diakibatkan lembaga konstituante yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Akhirnya utnuk mencegah terjadinya perpecahan yang lebih lanjut, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli yang berisi tia hal penting. Pertama, dihapuskannya lembaga konstituante. Kedua, mulai diberlakukannya MPRS dan UUDS50 tidak aktif untuk sementara. Dan terakhir, anggota MPRS tergolong dari anggota DPR yang ditambahkan dengan beberapa utusan daerah dan juga beberapa orang dari golongan pembentkan DPAS.

4. Demokrasi Terpimpin

Selanjutnya, karena UUD 1945 kembali berlaku, maka pemerintahan Indonesia kemudian menganut bentuk lain dari domkrasi yakni demokrasi terpimpin. Apa maksud daridomkrasi terpimpin ini? Yakni salah satu bentuk demokrasi yang merakyat, namun pemerintahan kembali berada di tangan presiden. Dengan kata lain, kita bisa mengambil kesimpulan baha sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu dirubah kembali menjadi presidensial.

Namun, kadang ada kebijakan-kebijakan yang justru menyimpang pada hakikat UUD 1945 sendiri. Contohnya saja seperti politik di Indonesia yang terjadi saat ini, kita semua bisa melihat bahwa tidak ada unsur UUD 1945 di dalam sana. Keadaan tersebut juga pernah terjadi, dan berhasil dimanfaatkan oleh PKI, yang mana sejarahnya bisa anda lihat pada (IL PKI). Banyak sekali korban yang jatuh akibat dari kebrutalan tindakan mereka. Kesemrawutan politik merupakan lubang besar yang bisa dimasuki oleh PKI kapan saja untuk melakukan pemberontakan. Namun dengan pemanfaatan demorasi terpimpin oleh presiden pertama RI, Ir. Soekarno, PKI tersebut akhirnya bisa ditumpas dan diadili di bawah naungan demokrasi. Kemudian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini adalah yang selanjutnya, yaitu Demokrasi Pancasila.

[AdSense-C]

5. Demokrasi Pancasila

Kemudian bentuk demokrasi berkembang kembali dengan bentuk yang baru, demokrasi Pancasila. Dalam namanya saja, kita bisa berespektasi bahwa demorkasi seharusnya berjalan sesuai aturan dan pedoman negara kita, Pancasila. Namun, dasar-dasar tersebut justru dijadikan dasar untuk memperluas kekuasaan dengan didukung oleh pasal-pasal yang sebenanrya tidak ada hubungannya. Pada akhirnya Pancasila akhirnya hanya dijadikan alat untuk memupuk kekuasaan seseorang. Kelemahan demokrasi tersebut akhirnya membuat rakyat Indonesia gerah.

Lalu, pada 1998 tepatnya pada tanggal 21 Mei terjadilah gerakan reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat dan mahasiswa. Dengan gerakan reformasi tersebut, akhirnya rezim orde baru runtuh dan kemudian pemimpin negara yang terkait mengundurkan diri dari jabatannya.

6. Demokrasi 19978 Sampai Dengan Saat Ini

Meskipun orde baru telah runtuh, namun tidak ada tanda-tanda improvement yang berarti pada negara Indonesia. Perekonomian yang diharapkan bisa melaju lebih lagi justru mengalami kemunduran yang signifikan beberapa tahun setelah adanya reformasi. Diawali dengan reformasi tersebut, akhirnya satu per satu masyarakat Indonesia memberanikan diri untuk menyuarakan suara lewat suatu kegiatan yaitu demonstrasi. Meskipun kegiatan demokrasi tidak sekeras dan selantang reformasi, namun kegiatan tersebut diharapkan bisa mewakili suara rakyat yang luas. Namun pada dasarnya, banyak sekali orang yang masih salah paham mengenai kata reformasi.

Sebenarnya bisa dilakukan dengan baik, reformasi itu sendiri tidak akan menyebabkan kerusakan di mana saja, apalagi sampai menindas kaum tertentu yang bahkan tidak mengetahui apapaun tentang permasalahan yang terjadi. Reformasi merupakan bentuk tuntutan kepada pemerintah, bukan menghancurkan segalanya karena amarah kepada pemerintah. Untuk itu, kita bisa belajar banyak dari peristiwa atau tragedi yang pernah terjadi pada 1998, bahwa reformasi itu adalah bentuk suara rakyat yang akan membawa kepada perubaha yang lebih baik, bukan kehancuran.

Itulah tadi beberapa contoh dari pelaksaan demokrasi di Indonesia. Karena neagar kita yang memiliki perbedaan dari segala aspke, tentunya demokrasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan apalagi dengan masyarakat majemuk seperti ini.

Dengan meningkatnya rasa demokrasi, maka penyebab konflik sara dan juga contoh konflik antar ras dapat ditekan dengan penggunaan pengendalian konflik sosial yang harus efekti untuk mencegah segala akibat konflik sara bisa terjadi. Dengan begitu, rakyat Indonesia akhirnya bisa hidup dengan damai.