Sponsors Link

Kelemahan Sistem Parlementer yang Berefek Pada Parlemen dan Kabinet

Sponsors Link

Setelah kita membahas mengenai kelebihan Sistem Parlementer yang ada pada sistem demokrasi Parlementer di beberapa negara di dunia termasuk Jepang hingga saat ini, pada selanjutnya kita akan membahas sisi lain dari sistem demokrasi parlementer ini, yang mana terkandung dalam kelemahan sistem Parlementer. Seperti yang kita tahu bahwa sistem demokrasi Parlementer ini merupakan salah satu dari banyak jenis Demokrasi yang juga di dalamnya terdapat demokrasi lainnya yaitu demokrasi material dan juga demokrasi rakyat. Jenis demokrasi ini ini dinilai sebagai sistem yang paling simpel dan mudah diterapkan, apalagi dengan adanya kesesuaian dalam pembentukan kebijakan baru. Demokrasi ini juag dinilai sabaia sistem yang cepat tanggap kepada masyarakat, karena dapat memberikan informasi terbuka kepada masyarakat dalam waktu yang relatif cepat. Namun selain dari sisi positif tersebut, sistem Demokrasi Parlementer juga memiliki beberapa faktor yang menyebabkan sistem ini disebut sebagai sistem yang tidak berperikemanusiaan.

ads

Melihat dari ciri-ciri negara demokrasi dan juga pelaksaan demokrasi di Indonesia saat ini di dalam sistem ini, memang tidak berimbas langsung pada rakyat, namun dapat ditemukan kemungkinan-kemungkinan yang fatal dari pemerintahan, karena terutama hal ini disebabkan karena Parlemen yang bisa memberikan pengaruhnya kepada Kabinet. Di lain sisi, Kabinet juga bisa memberikan penggaruhnya kepada Parlemen, bila ada kondisi-kondisi tertentu. Saling mempengaruhi tersebut bisa menyebabkan gulingnya pemerintahan akibat dari kedua pihak yang saling mempertaruhkan kewjibannya di atas pihak lainnya. Tidak hanya itu saja ternyata kelemahan sistem pemerintahan Parlementer ini, namun masih terdapat kelemahan lainnya yang bisa anda temukan dalam informasi di bawah ini :

1. Kedudukan dari eksekutif menjadi tidak stabil

Pengaruh dari Parlemen sangatlah kuat pada sistem pemerintahan itu, oleh karena itu kabinet yang bekerja perlu berhati-hati karena akan selalu diawasi oleh Parlemen mengenai tindakan dan kinerja mereka. Hal ini membuat posisi eksekutif tidak aman, karena dengan pengaruh dari Parlemen, mereka bisa dberhentikan sewaktu-waktu. Contohnya, semisal dukungan mayoritas dari Perlemen tersebut menyatakan bahw tidak akan mendukung kabinet tersebut, maka kabinet tersebut bisa saja langsung diberhentikan dari tugasnya. Hal itu bisa terjadi karena memang menganggap bahwa kinerja kabinet tidak benar, dan hal itu bisa dibuktikan.

Namun ada sebab lainnya, yaitu adanya pihak yang sengaja memberhentikan kabinet tersebut untuk bisa diganti denga kabinet yang masih memiliki hubungan dengannya seperti hukuman kerabat atau pertemanan. Sebab yang sebenarnya dari pembubaran suatu kabinet memang masih abu-abu, namun yang jelas, pengaruh Parlemen dalam sistem pemerintahan ini sangatlah kuat.

2. Badan eksekutif sangat dipengaruhi oleh Parlemen

Karena dampak dari Parlemen yang cukup kuat tadi itulah, organisasi kabinet dapat dibubarkan bila dikira tidak sesuai. Oleh karena itu, posisi kabinet sangat dipengaruhi oleh kabinet. Sebagai cont saja, pada era demorkasi Parlementer sebelum Demokrasi Terpimpin di Indoneisia, yang mana ada salah satu kabinet yang Dibubarkan sewaktu-waktu karena adanya alasan mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden Itu dapat digunakan sebagai contoh bahwa posisi eksekutif pada dnegara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi Parlementer tidaklah aman. Karena dengan rasa tidak suka sedikit saja dari Parlemen, maka posisi tersebut dipertaruhkan.

Namun hal itu juga dapat berubah menjadi hal positif apabila anggota pada kabinet menanggapi hal tersebut dengan baik melalui kinerja yang baik dan kompetitif yang ikhlas dikeluarkan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan ikhlasnya mereka dalam bekerja, maka aksi mereka yang dituangkan dalam pekerjaan mereka akan terasa memuaskan.

3. Tidak ada lembaga yang mengecek karena semua dikendalikan oleh satu parlemen yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri

Karena lembaga Parlemen memegang posisi tertinggi dalam negara Demokrasi Parlementer ini, maka sudah dipastikan bahwa lembaga tersebutlah yang juga akan melakukan pengawasan terhadapt lembaga-lembag negara lainnya, termasuk di dalamnya adalah kabinet.

Diawasinya lembaga tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mendeteksi adanya kekuarangan dalam kabinet tersebut. Bila kekurangan tersebut dirasa bisa diperbaiki, maka abinet tersebut tentunya tidak akan dibubarkan begitu saja. Namn bila menurut Parlemen suatu kesalahan yang dibuat oleh Kabinet trmasuk dalam kesalahan yang material, maka kabinet tersebut akan dibubarkan.

Sponsors Link

4. Parlemen tadi dapat dikendalikan oleh Kabinet

Apabila anggotanya berasal dari partai mayoritas, maka Kabinet bisa saja balik menggulingkan Parlemen yang ada. Sebagai contih saja dalam pemerintahan ada perselisihan dari Kabinet dan Parlemen yang ada, mengenai pembatasan kekuasaan. Maka, Kabinet tadi bisa saja dibubarkan oleh Parlemen apabila sudah melampaui batasnya. Namun pada suatu kondisi bila anggota dari ebinet merupakan anggota dari Partai mayoritas, maka Paremen tadi bisa balik digulingkan oleh Kabinet. In merupakan salah satu dampak negatif konflik yang terjadi pada pemerintahan Parlementer.

5. Kebijakan politik dalam sebuah negara bisa menjadi tidak jelas

Terlepas dari adanya pengertian analisa politik, suatu kebijakan di negara dengan pemerintahan Parlementer bisa memiliki keambiguan terhadap praturan yang ada. Peraturan dianggap bias dan tidak jelas karena adanya pergantian kabinet. Lembaga eksekutif yang lain tentunya memiliki pembaharuan untuk aturan yang berlaku sebelumnya bila terdapat ketidak sesuaian. Dan pergantian aturan tadi juga merupakan hasil akhir dari pergantian kabinet yag berujung pada kebingungan masyarakat perihal aturan yang ada di negara mereka.

Apabila prosesi tersebut berlanjut, maka pemerintah akan mendapatkan protes dari masyakat dan akhirnya pemerintahan tersebut digulingkan oleh suara rakyat sendiri. Dan hal tersebut mencoreng pedoman hidup dan prinsip dair negara tersebut, seperti prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, yang dapat menimbulkan potensi konflik seperti penyebab konflik Maluku dan penyebab perang Aceh.

Sponsors Link

6. Akan ada potensi saling serang dari Parlemen dan Kabinet

Adanya saling serang dalam hal politis ini adalah salah satu contoh penyebab konflik horizontal dan kerap kali bila ditemukan perbedaan lainnya seperti agama, maka hal tersebut akan berkembang menjadi konflik lainnya seperti pada penyebab konflik antar agama yang akan menimbulkan dampak konflik agama yang sangta buruk bagi kehidupan rakyatnya. Selain dari agam ada juga faktor-faktor lain yang terkena dampak dari perselisihan antara kabinet dan Parlemen yang ada.

Beberapa kelemahan tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini dalam pembahasan mengenai kelemahan sistem Parlementer yang ada di dunia. Seperti yang dapat anda lihat tadi, bahwa kelemahan tadi sebenarnya tidak berasal dari peraturan dalam sistem pemerintahan parlementer itu sendiri, melainkan dari sisi Parlemen atau Kabinet yang apabila mereka saling mempengaruhi, akan menyebabkan dampak-dampak buruk lainnya.

Namun bila kita melihat dari negara Jepang, negara tersebut bisa maju karena mereka bisa memiliki satu suara dalam kabinet nya, sehingga keputusan yang dikeluarkan selalu jelas dan bulat sehingga Parlemen bisa dengan mudah mempertimbangkan dan menerima keputusan tersebut. Dan hal itu sebenarnya juga bisa ditiru oleh negara lainnya, agar paling tidak mereka bisa belajar mengenai tertatanya sistem pemerintahan seperti pada negara Jepang.

, ,
Post Date: Saturday 24th, March 2018 / 03:01 Oleh :
Kategori : Politik