Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia Pada 1959 – 1965

Beberapa tahun setelah menghadapi beberapa permasalan pada era demokrasi parlementer, Indonesia akhirnya menganut sistem demokrasi yang baru yang dinilai lebih efektif dari demokrasi sebelumnya, yakni Demokrasi Terpimpin. Meskipun sekarang ini, memang demokrasi terbaru kita lah yang memang paling sesuai dengan diri kita. Dengan adanya pengaplikasian beberapa contoh Demokrasi Pancasila yang tentu seharusnya bisa dilakukan tiap orang sebagai bangsa Indonesia dengan mejunjung tinggi adanya prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai salah satu wujud dari pelaksaan demokrasi di Indonesia saat ini.

Namun tentunya perubahan menuju demokrasi Pancasila tidak hanya terjadi begitu saja. Ada beberapa perubahan yang dilihat dri sistem demokrasi sebelumnya, demokrasi terpimpin. Ada beberapa poin-poin penting yang bisa diambil dari demokrasi terpimpin tadi, seperti dibentuknya beberapa lembaga negara, da yang paling penting ialah adanya peristiwa pembebasan Irian Barat yang dramatis.

Apabila kita melihat pada demokrasi sebelumnya, maka dapat ditemukan beberapa dampak Demokrasi Terpimpin, dan salah satunya ialah jangka waktu Presiden menjabat bisa sampai seumuru hidup. Dalam hal ini tentunya rakyat bisa hidup tenang apabila yang memimpin mereka merupakan orang yang terkualifikasi untuk bisa menjadi seorang Presiden. Namun apabila tidak, maka bisa fatal akibatnya.

Dan tanpa disadari, hal itu juga merupakan penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin  karena tidak memberikan kebebasan bagi orang lain untuk bisa mencalonkan diri sebagai Presiden selanjutnya. Namun bila melihat demokrasi sebelumnya yang memiliki beberapa kelebihan Sistem Parlementer, demokrasi terpimpin tentunya lebih baik. Nah, pada demorkasi terpimpin ini juga ada beberapa peristiwa penting di dalamnyayang terkandung dalam proses pelaksanaan demokrasi terpimpin ini. Informasi selengkapnya ada di bawah ini :

1. Dibentuknya MPRS (yang sekarang menjadi MPR)

Peristiwa pertama yang ada pada pelaksanaan demorasi terpimpin adalah dibentuknya MPRS. Ini juga merubpakan salah satu ciri-ciri negara demokrasi dan juga faktor yang mendukung adanya perkembangan politik masa Demokrasi Liberal di masa lalu, dibentuknya suatu lembaga negara di Indonesia. Mulanya MPRS dibentuk berdasarkan Perpres No.2 Tahun 1959, yang mana anggotanya diangkat oleh Presiden RI sendiri dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Peraturan tersebut salah satunya ialah menaati UUD 1945 tentunya, yang menjadi pedoman baru sebagai pelaksanaan kewajiban pada negara. Pada saat itu, Chaerul Saleh yang ditunjuk menjadi pemimpin MPRS yang mana organisasinya beranggotakan sektar 61 orang dari DPR, ditambah dengan 200 anggota lainnya yang berasal dari wakil yang ada. Ada beberapa hasil yang dibuat oleh MPRS sendiri seperti diangkatya Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan juga salah satu faktor penting  lainnya adalah dijalankannya manifesto politik di Indonesia.

2. Dibentuknya DPAS (yang sekarang menjadi DPR)

Untuk lebih mendukung adanya demokrasi rakyat, dibentuk lah lagi lembaga negara yang baru, yaitu DPAS. Lembaga ini juga dibentuk berdasarkan PERpres yang ada, yaitu No.3 Tahun 1959, yang mana diketuai oleh Presiden sendiri dan diwakili oleh Insinyur Djuanda. Tugas DPAS ini cukup berat, yakni mampu mengatasi masalah dan menjawab permasalahan yang dikeluhkan oleh Presiden.  DPAS juga diberi tugas untuk bisa memberikan usulan kepada pemerintah, agara kinerja dari pemerintah sendiri bisa sedikit terbantu atas adanya kinerja yang dilakukan oleh DPAS.

3. Dibentuknya Kabinet Kerja

Karena pada demokrasi sebelumnya terdapat adanya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal, maka Presiden membentuk kembali suatu kabinet kerja yang diketaui oleh beliau. Namun sempat ada kebingungan karena tidak adanya wakil. Pada Kaibnet Kerja ini terdapat suatu program kerja yang dinamakan Tri Program. Tri Program tadi mencakup beberapa faktor yang memiliki dapak penting bagi Indonesia seperti bisa mencukupi kebutuhan sandang dan pangan, lalu bisa menciptakan keamanan negara, dan jugadengan tujuan utama yakni mengembalikan Irian Barat.

[AdSense-B]

4. Front Nasional Dibentuk

Untuk bisa mencegah adanya konflik-konflik sesama bansga Indonesia yang ada pada dampak negatif konflik dan ditemukan pada era sekarang ini seperti pada penyebab perang Aceh dan penyebab konflik Ambon, diperlukan suatu gerakan untuk menyatukan semuanya, yaitu Front Nasional. Tujuan dari Front Nasional ini adalah untuk menyatukan kekuatan Indonesia untuk bisa menyukseskan program pemerintah untuk membangun negara. Front ini juga dilengkapi dengan tujuan yang sama dengan lembaga lainnya, yaitu untuk membebaskan Irian Barat.

5. Dewan Perancang Nasional atau Depernas

Salah satu wujud dari pengendalian konflik sosial adalah dengan menyiapkan pembangunan Nasional yang dimulai dengan membentuk Undang-Undang dan kemudian mengawasi pelaksanaannya. Lembaga ini memiliki beberapa tujuan yaitu dengan penyusuna rencana pembangunan, lalu megawasi jalannya pembangunan yang telah dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat nanti. Lalu setelah adanya kinerja dari MPRS, Dewan ini juga akan menilai kinerja mereka.

Pda tahun 1963, Depernah ini berganti nama menjadi Beppenas, Badan Perancang Pembangunan Nasional.

6. Dibentuknya DPR-GR

Pada tahun 1955, DPR sempat memberontak kepada kepada Presiden dengan bentuk penolakan RAPBN 1960 yang mna diajukan sendiri oleh Pemerintah. Menanggapi hal tersebu, Presiden memutuskan untuk membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR, lembaga sama dengan imbuhan Gotong Royong dibelakangnya. Tugas dari DPR-GR yang paling penting adalah ikut serta untuk mewujudkan amanat dari rakyat dengan cara turut ikut serta dalam mewujudkan suatu demokrasi terpimpin.

[AdSense-C]

7. Masyumi dan PSI Dibubarkan

Merupakanya kelemahan Sistem Parlementer yaitu gampang terpangaruh dan mempengaruhi organisasi lainnya. Itulah mungkin yang menjadi salah satu penyebab dibubarkannya kedua partai politik ini, karena diduga ikut serta memberikan bantuan kepada pemberontakan di PRRI dan juga Permesta. Hal ini mendapat kecaman keras dari Presiden Soekarno, dan kemudian memutuskan untuk membubarkan dua parpol tersebut.

Hal ini mendapatkan pertentangan dari wakilnya, Hatta, yang kemudian memutuskan untuk mengundurkan dari sebagai wakil presiden pada tahun 1956.

8. Dibebaskannya Irian Barat

Meskipun ada dampak positif dan negatif demokrasi, tentunya yang paling kita nikmati adalh dampak positifnya. Pada era demokrasi terpimpin ini, ada salah satu peristiwa penting yakni dibebaskannya Irian Barat. Usaha untuk membebaskan tanah Indonesia tersebut sudah berlangsung sejak lama. Dan akhirnya, lewat berbagai cara yang dilakukan dengan diplomasi, lalu adany Trikora, dan juga operasi militer yang dilakukan di sana, akhirnya Irian Barat bisa kembali dibebaskan. Hal itu pula didukung oeh Perjanjian New York yang mana salah satu butirnya menyatakan bahwa Irian Barat harus dikembalikan kepada Indonesia selambatnya pada tanggal 1 Mei pada tahun 1963.

Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dari tahn pertama berjalan, sampai dengan 1963, demokrasi terpimpin mencetak beberapa sejarah penting di Indonesia muali dari politik hingga sosial untuk mempertahankan wilayah Irian Barat.

Namun demokrasi terpimpin tersebut tampak kruang sempurna karena masih ditemukan beberapa kelemahan yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, demokrasi tadi dirubah menjadi sesuatu yang lebih baik, yakni Demokrasi Pancasila yang sampai sekarang masih berjalan dan masih berlaku.