2 Pembagian Hukum Menurut Isinya

Manusia pada dasarnya dapat dikatakan makhluk sosial karena sifatnya yang selalu bergantung dan membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitas kehidupannya. Tidak hanya itu saja, manusia juga memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat mewujudkan tujuannya manusia akan melakukan segala cara dari berbagai sumber dan bentuk dan hal ini cenderung dapat mengakibatkan benturan dengan keinginan orang lain. Jika hal ini terus terjadi dan tidak ada pihak yang mengalah maka dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Disinilah peran hukum berlaku yakni untuk mengatur kehidupan yang ada.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan sebagaimana contoh hukum kebiasaan . dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum dalam contoh hukum undang undang . Hukum memliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis hukum berdasrkan pada isinya. Berikut 2 Pembagian Hukum Menurut Isinya.

1. Hukum sipil (Hukum Privat)

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan sebagaimana contoh hukum objektif . Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur antara satu dengan yang lain, sedangkan hukum dagang adalah peraturan yang terkait dengan perdagangan.

Hukum privat mengatur tentang hubungan antara warga negara yang memiliki kebebasan membuat kontrak sebagaimana macam macam hukum positif  .  Dalam hukum privat, asas pokok otonomi warga negara adalah milik pribadi. Warga negara mempertahankan hak oleh mereka sendiri tetapi terikat pada prosedur yang telah ditetapkan dan pemerintah sebagai pengawas. Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat yang menyangkut:

• Hukum keluarga

Hukum yang mengatur tentang hubungan perkawinan dan hubungan hukum harta benda kekayaan antara suami dengan istri. Selain itu hukum ini juga mencakup hubungan antara orang tua dengan anak, pengampuan, dan perwalian.

• Hukum Perorangan

Hukum yang mengatur dan memuat tatanan peraturan tentang prinsip manusia menjadi subjek hukum dan berhubungan langsung dengna hak hak manusia.

• Hukum Harta Kekayaan

Yakni hukum yang mengatur perkara yang berhubungan dengan harta benda termasuk uang. Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mangaturtentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiabn itu timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dan yang lainnya. Hubungan antara sesama subjek hukum tersebut dapat dinilai dengan uang. Hubungan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. [AdSense-B]

• Hukum Waris

Hukum yang mengatur benda dan harta kekayaan seorang individu yang telah meninggal. hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: hukum Waris Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

• Hukum Dagang

Hukum ini mengatur hubungan baik antara produsen dengan konsumen maupun produsen dengan distributor dalam hal lain. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang sebagaimana dalam macam macam bentuk hukum perusahaan . Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang jual beli jasa maupun barang.

2. Hukum Publik

Hukum publik merupakan sederet aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum dalam sifat sifat hukum . Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur masayarakat, sehingga hukum publik juga dapat disebut dengan hukum negara. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari hukum publik yang perlu diketahui meliputi:

1. Suatu negara bertindak untuk tujuan bersama atau kepentingan umum.
2. Secara hirarki diatur oleh penguasa.
3. Banyak hubungannya dengan negara atau masyarakat dengan individu.
4. Mengandung banyak unsur politik.

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hukum publik diantaranya ialah, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana,hukum internasional publik dalam contoh hukum privat . Penjabaran tersebut dapat dipahami dengan lebih rinci sebagai berikut :

• Hukum Tata Negara

Hukum yang mengatur susunan dan bentuk pemerintahan di suatu negara tertentu serta hubungan yang dijalin dengan komponen perlengkapan negara seperti warga negara dengan pemerintahan.

• Hukum Tata Usaha Negara

hukum ini mengatur cara cara dan hubungan kekuasaan yang terjalin antara alat dan perlengkapan negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [AdSense-C]

• Hukum Internasional

Hukum ini meiputii hukum publik di lingkup internasional dan hukum perdata. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

• Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang didalamnya mengatur perbuatan perbuatan apa saja yang dilarang yang jika dilanggar akan diberikan pidana sebagaimana macam macam hukuman mati . Didalam hukum ini juga mengatur bagaimana cara cara untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis).

Itulah tadi  2 Pembagian Hukum Menurut Isinya. Semoga dapat menjadi referensi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi anda. Setta semoga artikel ini dapat bermanfaat.