Pengertian Hukum Perdata Waris

Hukum perdata waris, akan menjadi topic menarik yang kita bahas dlam kesempatan ini. Hukum waris menjadi salah satu hukum yang rumit dan menjadi pemicu masalah dalam sebuah kelurga. Banyk sekali pertikaian yang timbul akibat adanya konflik yang disebabkan oleh warisan terutama dalam sebuah keluarga. Terkait hal tersebut maka kemudian hukum waris ada sebagai upaya untuk meredam adanya konflik.

Di indonesai sendiri hukum waris metujuk kepada ketentuan yang telah ada dan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara eksplisit hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1120 KUH Perdata. Meskipunj diatur degan begitu panjang namun secara definisi tidak ada pasal pasti yang menyebutkan apakah sebenarnya hukum waris itu yang tetntu berbeda dengan  hukum pembagaian warisan di Indonesia.

Melihat hal tersebut maka jika dijabarkan secara umum, hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur mengenai peninggalan harta yang ditinggalkan seseorang setelah ia meninggal dunia. Biasanya juga hak waris diberikan kepada mereka yang berhak yang meliputi lingkungan keluarga.  Atau, bisa juga orang lain yang berhak dan tercantum dalam surat wasiat guna menghindari  contoh kejahatan kemanusiaan, contoh kejahatan korporasi, maupun contoh kejahatan kerah putih.

Selain definisi di atas beberapa ahli juga telah mencoba menjabarkan mengenai pengertian hukum waris itu diantaranya adalah:

• Menurut Volmar

Hukum waris merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajibn dari orang yang memberikan warisan atau juga orang yang mewariskan kepada mereka yang menerima warisan atau yang lebih dikenal sebagai ahli waris.

• Menurut Pitlo

Hukum waris merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hukum perpindahan kekayaan yang disebabkan oleh pemilik kekayaan terseut meninggal.

• Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam Pasal 171

Hukum waris adalaha hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris untuk kemudian menentukan siapa saja yang berhak atas harta tersebut atau mrnjadi ahli warisnya seklaigus menentukan berapa bagian masing-masing yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

Dalam penerapan hukum waris perdata apabila seorang yang selain beragama Islam meninggal dunia maka yang digunakan adalah sistem hukum waris perdata sesuai dengan KUH Perdata. Namun, jika yang meninggal adalah seorang muslim maka yang akan berlaku adalah hukum warisan. Hal tersebut berdasarkan agama Islam yang tentu berbeda dengan apa yang ada dalam KUH Perdata sehingga tidak menyebabkan  penyebab konflik antar agama dan akibat konflik antar agama dalam masyarakat majemuk, ataupun penyebab konflik sosial.

Menurut hukum waris perdata, prinsip dalam pewarisan meliputi :

• 1 Pasal 830 “harta waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pijak lain apabila terjadinya suatu kematian”.
• 2 Pasal 832 ” Adanya hubungan darah di antara peawris dan ahli waris, kecuali untuk pihak suami atau istri dari pewaris”. Bagi suami atau istri terdapat ketentuan bahw kjeduanya masih terikat dalam perkawinan ketik si ahli waris meninggal dunia. Artinya bahwa jika sumai/istri tersebut telah bercera maka mereka tidak lagi ada dalam posisi ahli waris dan bukan merupakan ahli waris.

Maka, didasarkan pada prinsip-prinsip di atas, yang berhak menjadi pewaris atau ahli waris hanylah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Baik itu dari keturunan langsung atau dari pihak orang tua, saudara. Kakek/nenek, atau keturunannya dan juga saudara-saudaranya. Sehingga jika dimasukkan dalam kategori , setidaknya ada empat golongan yang berhak menjadi ahli wris, keempatnya ialah :

• Golongan I : Suami atau istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata)
• Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris.
• Golongan III : Keluarga dalam garus lurus ke atas sesudah Bapak dan Ibu Pewaris.
• Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak ataupun ibu, keturuan paman atau bibi sampai derajar keenam dihitung dari pewris, saudara dri kakek dn nenek beserta keturunanya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang akan lebih didahulukan atau diprioritaskan untuk dapat menerima harta dari pewaris. Artinya bahwa jika golongan I masih ada maka golongan II tidak akan dapat mewarisi harta dari pewaris. Begitu juga dengan urutan yang di bawahnya. Semakin dekat hubungan darah dengan pewaris maka aakn semakin terbuka peluang untuk berada dlam golongan satu sebagai ahli waris yang benar-benar berhak untuk dapat menerima warisan.

Nah, itulah tadi pembahsn singkat mengania apa itu hukum waris perdata, seca umum di Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas muslim maka hukum waris yang didopsi merupakan hukum waris yang berdasarkan agama Islam. semoga informasi tadi dapat membantu dan bermanfaat.