Beberapa Fungsi Hukum Administrasi Negara

Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia sudah mengenal dengan betul bagaimana negara kita ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita tinggali ini merupakan suatu negara hukum, dmana hukum sangatlah dipegang teguh dan dijalankan dengan adil seadil-adilnya. Ada macam-macam jenis yang dapat kita temukan, mulai dari contoh hukum kebiasaan sampai dengan hukum yang termasuk ke dalam contoh hukum Undang Undang yang juag didalamnya memiliki beberapa bentuk hukum lainnya seperti bentuk hukum perusahaan. Jenis hukum juga dibedakan menurut luas nya, yakni hukum privat dan juga hukum publik.

Hukum administrasi negara yang akan kita bahas ini termasuk kedalam hukum publik yang mana mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum tersebut sangat diperlukan untuk membentuk sebuah negara yang sejahtera. Salah satu syarat bagi suatu negara agar menjadi sejahtera adalah sistem administrasi negara yang berperan aktif, yang mana bisa membantu rakyat yang hidup dalam negara tersebut.

Selain dari beberapa hukum lainnya seperti contoh hukum yurisprudensi dan juga contoh hukum doktrin, hukum administrasi negara ini sebenarnya merupakan pengaplikasian konsep welfare state, yang mana berarti sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Hukum Administrasi Negara tadi dijadikan dasar menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat dengan jujur dan tulus.

Tentunya apabila konsep ini diaplikasikan secara terus menerus, maka kedisiplinan akan terjaga sehingga segala bentuk kecurangan yang ada pada pemerintahan bisa diminimalisir. Sebelum membahas mengenai apa saja fungsi hukum administrasi negara, ada perlunya kita terlebih dahulu mengetahui arti sebenarnya dari hukum administrasi negara berikut ini.

Fungsi Hukum

Setelah kita mengetahui mengenai beberapa sifat sifat hukum yang diterapkan negara ini, kita dapat mengambil beberapa poin penting dari fungsi hukum. Apakah yang sebenarnya menjadi fungsi hukum itu sendiri? Hukum ada untuk mencitptakan keamanan dan ketertiban. Bisa dibayangkan, bila seandainya di negara kita tidak ada hukum yang berlaku bagi negara dan masyarakat, tentunya negara ini akan porak poranda karena setiap orang bisa bebas melakukan apa yang mereka suka, sekalipun hal yang mereka lakukan melanggar hak-hak orang lain. Keadaan negara akan kacau dan porak poranda. Kondisi akan semakin tidak terkendali dan pada akhirnya negara tersebut akan mengalami kehancuran.

Untuk itulah suatu hukum diperlukan, agar bisa membentuk suatu ketertiban umum. Ketertiban tersebut sangat diperlukan untuk membuat masyarakat semakin harmonis dan teratur, sehingga dapat menjauhkan mereka dari perilaku anarkis. Selain dari masyarat, negara tentunya juga harus memiliki aturan tersendiri untuk mengatur lembaga-lembaganya. Semuanya di atur di alam hukum administrasi negara. Mengenai penjelasan mengenai hukum tersebut, anda bisa melihat informasi selengkapnya di bawah ini :

Hukum Administrasi Negara

Disamping adanya fungsi hukum dalam masyarakat, hukum administrasi sebenarnya memiliki pengertian sebagai hukum yang menjadi alat yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan organisasi pemerintahan dan juga bagaimana mereka bersikap kepada masyarakat luas dan juga organisasi lainnya. Hal ini sangat diperlukan untuk memelihara hubungan negara dengan masyarat dan juga lembaga negara yang lainnya.

[AdSense-B]

Jadi, negara dapat mengikuti segala aturan yang ada pada hukum administrasi negara untuk bisa memelihara hubungan baik dengan rakyatnya sehingga kecurangan dan rasa kecurigaan masyarakat dapat diminimalisir. Isi dari Hukum Administrasi Negara sendiri adalah segala hal mengenai tugas lembaga-lembaga negara, menjadi pedoman bagi mereka untuk menyelenggarakan kewajiban.

Asas-asas yang Harus Selalu Dipegang Teguh

Dengan mengambil beberapa prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yang amat penting, ada beberapa asas yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang yang menjabat dalam badan administrasi negara. Asas-asas ini harus selalu diingat oleh pejabat yang indepen agar dapat menjalakan tugas dengan baik, serta memelihara hubungan dengan masyarakat dengan baik pula.

Berikut adalah beberapa asas yang harus diperhatikan :

1. Yuridiksitas

Poin pertama dari ketiga asas yang penting dari Hukum Administrasi Negara adalah Yuridiktas. Asas ini pertama kali diutarakan oleh Rechtmatingheid yang menyatakan bahwa seluruh pejabat negara tidak boleh melanggar hukum. Pejabat negara sudah seharusnya menjadi contoh untuk masyarakatnya, mereka juga harus menghormati nilai kepatuhan dan keadilan.

2. Disreksi

Kedua adalah Disreksi. Orang pertama yang mengulas mengenai asas Disreksi adalah Freis Ermessen, yang menyatakan bahwa pejabat yang bekerja pada lembaga administrasi negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya sendiri, asalkan tidak sampai menentang peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pemerintahan. Jadi meskipun bebas, masih ada batasan-batasan yang harus tetap dihormati oleh mereka.

3. Legalitas

Asas yang terakhir adalah legalitas oleh Wetmatinghed. Yang dimaksudkan dengan legalitas di sini adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara harus ada dasar hukumnya, sehingga hal ini membatasi kewenangan yang dimiliki oleh mereka. Karena negara Indonesia juga merupakan negara hukum, jadi setiap orang juga harus menghormati hukum, dan tidak bisa menggunakan kekuasaan mereka sewenang-wenang.

4. Asas-asas umum yang bisa diaplikasikan untuk membentuk negara yang baik, yaitu Asas kesamaan, kepastian hukum, keadilan, tindakan yang cepat, kebijaksanaan, dan juga fokus kepada kepentingan umum bukan keuntungan organisasi atau pribadi. Asas-asas tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan sebagai pelengkap untuk dapat membentuk sebuah negara yang sejahtera.

[AdSense-C]

Tujuan Hukum Administrasi Negara

Ada beberapa tujuan dari eksistensi Hukum Administrasi Negara, yang pertama adalah untuk memberikan sebuah kebebasan untuk menggunakan kewenangan bagi seorang pejabat negara. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa mereka dapat menggunakan kewenangan mereka dengan sesuka hati. Ada aturan yang mengatur tentang kewenangan mereka, dan apabila dilanggar, maka pemberian sanksi akan diberikan kepada siapa saja yang melanggarnya.

Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga lembaga negara dari perilaku  pejabat negara yang sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Jadi mereka tidak bisa dipengaruhi secara negatif oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Fungsi Hukum Administrasi Negara

Lain halnya dengan fungsi hukum Internasional, ada beberapa fungsi hukum administrasi negara yang penting, yaitu :

1. Direktif

Memberikan pengaruh yang besar untuk membangun masyarakat sesuai dengan tujuan hidup bangsa dan negara.

2. Stabilitator

Menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis sehingga perpecahan bisa diminimalisir. Keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga dapat terjada dengan baik bila ada suatu hukum administrasi negara dalam pemerintahan.

3. Perfektif

Untuk menyempurnakan tindakan atau perilaku masyarakat luas dan juga lembaga negara yang berlaku sebagai administrasi negara.

4. Korektif

Memberikan perbaikan terhadap masyarakat dan juga lembaga negara apabila terdapat kekurangan sehingga nilai keadilan dapat diaplikasikan dengan sempurna

5. Integratif

Membina dan memelihara kesatuan bangsa. Karena kurangnya perpecahan dan tingginya rasa saling percaya, maka kesatuan bangsa dapat diperoleh dan dipelihara untuk waktu yang sangat lama sehingga pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu macam macam hukum positif, yang dapat membentuk sebuah negara yang lebih baik dan lebih bersih yang sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimiliki. Rakyat dan negara pun mendapatkan jaminan perlindungan yang baik.