4 Ciri Ciri Politik Pintu Terbuka yang Pernah Diterapkan di Indonesia

Politik pintu terbuka juga dinamakan sebagai liberalisme dimana pemerintah hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya perekonomian yang ada di negaranya. Sementara yang memegang atau menguasai jalannya perekonomian tersebut yaitu pihak swasta.

Politik pintu terbuka ini juga diterapkan pada masa kolonial Belanda dimana para liberal Belanda berpendapat bahwa semua kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia harus berada di dalam pengawasan pihak swasta. Sementara itu, pemerintah hanya berhak mengawasinya saja. Sejarah yang menjadi saksi kelahiran dan penerapan politik pintu terbuka ini yaitu ketika adanya traktat Sumatera yang terjadi tahun 1871.

Adanya traktat Sumatera tersebut membuat Belanda memiliki hak di dalam memperluas wilayahyya ke Aceh. Sementara itu, imbalan yang harus Belanda berikan adalah membiarkan Inggris menerapkan politik pintu terbuka sehingga para pengusaha Inggris dapat menanamkan modal sebanyak-banyaknya di Indonesia. Ada beberapa ciri-ciri politik pintu terbuka yang pernah diterapkan di Indonsia dan harus Anda ketahui, diantaranya:

1. Pemerintah hanya sebagai pengawas

Ciri pertama yang erat kaitannya dengan politik pintu terbuka adalah pemerintah merupakan pihak yang bertugas hanya sebagai pengawas. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa seluruh kebijakan dan roda perekonomian dikuasai oleh pihak swasta. Artinya, pihak swasta memiliki kuasa penuh dalam menjalankan dan mengontrol jalannya perekonomian yang ada di suatu negara.

Lalu apa tugas pemerintah? Tugas pemerintah tidak lain hanya untuk mengawasi roda perekonomian tersebut. Pemerintah tidak boleh ikut campur dan bahkan sampai mengatur serta mempengaruhi para pelaku ekonomi, terutama pihak swasta agar mereka mampu menuruti keinginan pemerintah. Namun pemerintah memang berhak untuk memberikan saran ketika suatu saat perekonomian yang berjalan dapat memberikan dampak yang kurang baik.

2. Membuat rakyat menderita

Ciri-ciri politik terbuka yang kedua adalah memberikan dampak buruk kepada rakyat. Di awal, tujuan dari politik liberal ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun malah rakyat yang menjadi korbannya dan semakin lama semakin menderita. Rakyat dipaksa agar mau menyewakan lahannya untuk digunakan oleh pihak swasta dimana mereka hanya akan memperoleh biaya sewa lahan yang murah. Mereka tentu tidak akan memperoleh pendapatan sebelum penerapan sistem hukum Indonesia saat ini.

3. Keuntungan melimpah bagi pihak swasta

Seperti yang sudah kami terangkan di awal bahwa pihak swasta memiliki kendali dan pengaruh penuh terhadap perekonomian yang ada di suatu negara. Dampaknya, pihak swasta lah yang nanti akan mendapatkan keuntungan yang melimpah ruah dimana mereka memperoleh keuntungan tersebut dari hasil perkebunan yang ada di Indonesia.

Keuntungan tersebut akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya produksi yang diperoleh dari masyarakat Indonesia. Belanda secara otomatis akan menjadi pusat perdagangan karena Indonesia yang merupakan negara jajahan harus menyumbangkan keuntungan kepada penjajahnya.

4. Industri kerakyatan mati

Ciri ciri politik liberal yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu membuat industri kerakyatan mati. Mereka lebih memilih bekerja di pabrik dan pihak swasta dibandingkan harus mengolah usaha mereka sendiri. Kondisi seperti ini mengakibatkan usaha kerakyataan mati dan malah tidak akan pernah berkembang.