Inilah 3 Dampak Politik Transaksional

Istilah politik transaksional juga kerap dinamakan sebagai politik dagang sapi. Maksudnya, politik transaksional adalah perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam usahanya untuk memperoleh dan menguasai kekuasaan. Pandangan tentang politik transaksional bisa lebih luas dan bahkan dapat mencakup seluruh kegiatan politik.

Artinya, politik transaksional bukan hanya terjadi pada ranah pilihan presiden atau Pilpres saja. Pemahaman ini juga bisa berkembang ketika penyelenggaraan pilgub, pileg, pikades, pilkada, dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan dari Alwi Syihab yang pada waktu itu menjabat sebagai Menko Kesra untuk periode 2004 sampai 2005, awal mula berkembangnya politik transaksional adalah ketika tahun 1950an.

Zaman tersebut adalah ketika Indonesia menerapkan presidensial dimana presiden akan memberikan jatah menterinya kepada koalisi dan bukan malah kepada oposisi. Tentu hal ini bisa memunculkan berbagai macam dampak positif dan negatif. Lalu apa saja dampak dari politik transaksional? Di bawah ini informasi tentang beberapa dampak negatifnya.

1. Korporasi

Dampak negatif yang pertama adalah suatu negara akan memiliki pihak-pihak yang akan saling bekerja sama untuk menguasai dan mengatur kekuasaan secara bersama-sama. Kerja sama yang dilakukan tersebut hanya oleh mereka yang merupakan koalisi. Memang bukan hal yang aneh jika di dalam politik transaksional akan terjadi sebuah simbiosis mutualisme yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha.

Pengusaha memerlukan dukungan politik dalam urusan bisnis mereka. Sementara penguasa memerlukan dukungan dana agar supaya jalan menuju tujuan mereka bisa tercapai dengan baik. Tentu saja kondisi seperti ini bisa berdampak pada urusan-urusan yang malah merugikan rakyat.

Bayangkan saja jika korporasi yang dilakukan dengan tujuan tidak baik. Berapa banyak masyarakat yang akan dirugikan oleh tindakan politik transaksional tersebut. Hal ini karena negara yang di dalamnya terdapat korporasi tidak jauh berbeda dengan suatu perusahaan yang tujuannya hanya mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan kepada orang lain.

2. Kerugian pada rakyat

Dampak kedua yang juga sebenarnya masih berkaitan dengan dampak pertama adalah kebijakan politik transaksional tidak jarang malah akan membuat rakyat menderita. Seperti yang sudah kami jelaskan bahwa politik transaksional seperti perusahaan yang hanya ingin mencari keuntungan. Penguasa akan lebih memikirkan pengusaha yang menjadi koalisinya dibandingkan rakyat atau kelompok yang lainnya.

Bahkan, dampak negatif dari adanya politik transaksional juga bisa berupa penjualan aset-aset negara yang pada dasarnya merupakan milik dan hak rakyat. Oleh sebab itu, kondisi seperti ini tidak boleh didiamkan dan harus timbul terobosan dan solusi serta kesadaran dari semua pihak bahwa politik transaksional jangan sampai menimbulkan kerugian terhadap rakyat Indonesia.

3. Lebih mementingkan kelompoknya

Dampak politik transaksional yang ketiga adalah lebih mementingkan kepentingan golongannya dibandingkan kepentingan orang lain. Mungkin hal ini sebagai ucapan terimakasih yang mana pengusaha sudah memberikan banyak dananya sehingga mereka bisa menjadi penguasa. Dari sini penguasa tersebut akan lebih mementingkan kolasi atau para pengusaha yang mendanainya dibandingkan orang lain yang sudah jelas kemampuannya. Bagi-bagi jabatan pun tidak bisa terelakkan.