Sistem Hukum Indonesia Saat Ini dan Dampaknya Bagi Masyarakat

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum.

Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan hindu-budha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa.

Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia sebagaimana juga prinsip-prinsip demokrasi yang ada di indonesia  .

Sistem Hukum Indonesia Saat Ini

Seiring dengan panjangnya sejarah terbentunya bangsa ini, tentunya perjalanan sistem hukum yang dianut indonesia juga ikut mengalami perubahan seperti juga kelebihan demokasi pancasila . hukum sendiri meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang dapat disebut juga kaedah hukum yakni peraturan-peraturan kemasyarakatan. Setiap orang harus mengikuti dan menaaati pertaturan dan terikat pada hukum agar ketertiban di masyarakat dapat terwujud.

Sistem hukum bersifat mengikat dan menjadi dasar atau panduan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kaidahnya. Terdapat ciri-ciri dari sistem hukum yang dianut oleh indonesia, ciri tersebut adalah :

• Terdapat perintah dan larangan.
• Terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar.
• Perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat. [AdSense-B]

Berbagai definisi atau pengertian hukum menurut para ahlu bisa jadi bukan menjadi hal penting. Sebab yang paling penting adalah bagaimana sistem hukum tersebut di tegakkan dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh rasa aman dan diperlakukan secara adil didepan hukum dalam prinsip-prinsip demokrasi pancasila .

Jika berbicara mengenai sistem hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia maka akan mengerucut pada sistem hukum pidana dan sistem hukum perdata. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi).

Sistem Hukum Pidana di Indonesia, untuk Sistem Hukum Pidana Materiil nya diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sedangkan Sistem Hukum Pidana Formil yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil, telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Sedangkan hukum perdata diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan-kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat Indonesia yang dalam praktek hukumnya, karena Indonesia, merupakan bekas negara jajahan Belanda serta mempunyai penganut agama Islam mayoritas, juga mempunyai kultur dan budaya yang beragam, banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa-Kontinental atau Civil Law, yakni hukum privat atau hukum perdata dan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam terutama bagi penganut agama Islam yakni Hukum Islam.

Dalam konstitusi sudah jelas dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari pernyataan ini dapat memancing pemikiran bahwa Indonesia bukan negara keadilan ini juga salah satu penyebab konflik horizontal . Mengapa bisa dikatakan demikian? Bisa kita lihat realita di sekitar kita saat ini, salah satu contohnya adalah Bagaimana dengan mudahnya seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao dihukum seberat orang yang korupsi jutaan rupiah?

Coba anda pikirkan seseorang yang hanya mencuri 3 buah kakao yang bila dijual hanya beberapa ribu saja dan tidak merugikan banyak orang dengan orang yang mencuri uang negara yang merugikan seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil, bisa bisanya mendapat hukuman yang sama? Kaum atas memandang hukum itu hanya sebuah permainan semata dan masyarakat kecil semakin sengsara dengan keberadaan hukum di indonesia saai ini.

Padahal dalam konstitusi mensyaratkan bahwa hukum merupakan sesuatu yang berkeadilan dimana semua sama di hadapan hukum. Tidak ada pengaruh jabatan, uang atau bahkan kekuasaaan sebagaimana dalam contoh kasus integrasi sosial dan contoh kasus perlindungan konsumen . Tentunya sudah banyak sekali kasus sejenis dan serupa yang kita lihat dan saksikan di televisi. Sangat miris tentunya sebab sistem hukum di Indonesia saat ini terkesan runcing kebawah namun tumpul keatas. Jika bertanya soal keadilan maka tentunya bukan seperti itu keadilan yang diharapkan oleh segenap masyarakat Indonesia. [AdSense-C]

Sudah bukan hal yang tabu lagi jika sistem hukum negara kita bisa dibeli dengan uang. Bahkan sebuah fakta mencengangkan menunjukkan hasil bahwa begitu mudahnya para aparat penegak hukum untuk bisa disuap. Sehingga kemudian dapat mempengaruhi proses hukum yang dijalani. Apalagi bagi mereka yang memiliki kapasitas sebagai orang berkuasa arau berduit.

Tentunya budaya ini mencoreng muka sistem peradilan dan sistem hukum yang ada di Indonesia. Jika tidak bisa memberikan keadilan maka tentu hukum tidak bisa memenuhi fungsinya. Kesan hukum yang bisa dibeli dengan uang masih tetap melakat. Apalagi setelah mencuatnya kasus penyuapan terhadap jaksa dan hakim. Sangan manusiawi memang jika kemudian manusia dipenuhi dengan nafsu dan serakah akan materi namun tentu hal tersebut melanggar sumpah jabatan.

Jika kondisi demikian terus berlanjut maka tidak menutup kemungkinan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun. Masyarakat akan bernuat semaunya, sehingga hukum rimba akan kembali berlaku. Tentunya hal ini malah akan menimbulkan masalah baru terutama dalam kestabilan serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga diperlukam ketegasan pemerintah dalam upaya mengembalikan citra hukum Indonesia yang kini mulai tercoreng oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

hukum adalah bagian usaha untuk meraih keadilan dalam masyarakat, tatapi tidak sama persis dengan keadilan. Keadilan mencangkup hukum, namun hukum bukan satu-satunya cara menciptakan keadilan. Hukum Indonesia adalah produk politik, Karena itu seharusnya hukum kita bisa lebih progresif, mengingat tentang kepentingan semua pihak dapat dengan cepat tersampaikan. Dengan demikian harapannya kebahagiaan masyarakat terwujudkan.

Sistem Hukum Indonesia Saat Ini dan dampaknya bagi masyarakat. Tentunya merupakan gambaran bagaiman sistem hukum yang saat ini sedang berlangsung di negara kita. Secara garis besar, hal ini menggambarkan bagaimana hukum berjalan di Indonesia. Semoga hukum di indonesia akan semakin baik kedepannya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.