Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yang Harus Dipegang Teguh

Demokrasi merupakan suatu pandangan yang dianut oleh Indonesa sebagai hal penengah dan pemersatu masarakat yang disis ole kelompok yang beragam, yang memiliki  perbedaan dari segala sisi, mulai dari agama, ras, dan juga suku. Mengingat terjadinya konflik pada masa lampau seperti yang dicontohkan oleh penyebab konflik Ambon, penyebab konflik Maluku dan penyebab konflik Poso, suatu diversitas bisa menjadi pemicu adanya konflik yang bisa terjadi antar masyarakat.

Beberapa tahun kemudian lahirlah paham Demokrasi yang kemudian dampak positif dan negatif demokrasi bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Tanpa memandang adanya kekuatan politik di Indonesia, paham tersebut bisa terlahir dengan baik berdasarkan asas negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ada beberapa prinsip yang memperkuat demokrasi pada masyarakat, yang juga merupakan pilar utama dari Demokrasi Indonesia. Ada 15 prinsip demokrasi, yang lebih jelasnya bisa anda lihat pada penjelasan mengenai prinsip demokrasi Pancasila berikut :

1. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan mencerminkan nilai pertama dalam Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa,           prinsip Ketuhanan merupakan hal utama yang digunan sebagai penguat demokrasi.  Dengan adanya demokrasi yang berpegang teguh dengan ketuhanan, masyarakat bisa menerapkan nilai-nilai postifi yang ada pada agama masing-masing dan juga menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan begitu, akibat dari penyebab konflik antar agama seperti contoh konflik antar agama bisa diminimalisir. Walaupun (IL dampak agama) selalu ada kemungkinan untuk bisa terjadi, namun tingkat persentase bisa lebih banyak berkurang.

2. Menggunakan Kecerdasan

Prinsip ini berbati pelakasanaan demokrasi yang harus menggunakan kecerdasan, dalam hal ini adalh berbagai kecerdasan yang ada pada diri manusia, seperti kecerdasan mental, kecerdasan inelektual, dan spiritual. Hal ketiga otu tadi harus dipenuhi untuk bisa menyelenggarakan demokrasi dengan baik.

3. Menjunjung Tinggi Kedaulatan Rakyat

Terlepas dari dampak positif golput, banyak masyarakt yang berusaha keras untuk menyuarakan aspirasinya. Karena pada yang telah disampaikan pada prinsip ini, yakni menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Masyarakatlah yang sebenarnya memiliki kedaulatan kepada negara. Namun hal tersebut tentunya tidak bisa disampaikan seara langsung. Oleh karena it,u, dibentuk lah badan-badan penampung aspirasi rakyat, seperti DPR.

4. Berdasarkan Aturan Hukum (Rule of Law)

Di lain sisi pengertian analisa politik, jalannya demokrasi di negara Indonesia harus memperhatikan beberapa hal, yang dimuat ke dalam empat elemen yang terkandung dalam Rule of Law. Demokrasi harus bisa menjamin keempat hal tersebut, seperti kebenaran hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, dan juga kepentingan hukum.

[AdSense-B]

5. Memisahkan Kekuasaan Negara

Untung saja, negara Indonesia tidak diimpin oleh salah satu dari daftar diktator paling kejam di dunia. Karena, kekuasaan teratas berada di tangan rakyat . Namun, dalam prinsip demokrasi ke lima ini ada pembagian dan juga pemisahan kekuasaan dengan dua sistem yang disebut dengan check dan balance.

[AdSense-A] 6. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Sealnjutnya, demokrasi haruslah bisa menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa mengayomi dan memahami bangsa kita sendiri. Seharusnya tindakan tercela seperti main hakim sendiri bukanlah hal yang seharusnya dilakukan, mengingat tindakan tersebut melanggar HAM sepenuhnya. Bila kita melakukan hal tersebut, kita tidak hanya melakukan nyata demokrasi, namun juga malah menghambat perkembangan demokrasi tersebut.

7. Pengadilan yang Merdeka

Kita bisa melihat yang terjadi untuk memenuhi tahap-tahap penyelesaian tahap penyelesaian Konflik Yugoslavia dan juga penyebab Israel dan Palestina perang yang dibantu dengan putusan peradilan. Hal serupa terjadi pada demokrasi Indonesia, dimana peradilan yang seadil-adilnya djunjung tinggi. Demokrasi tidak memandang pihak manapun, semua orang berhak untuk menyatakan fakta-fakta atau mengajukan pertimbangan.

8. Otonomi Daerah

Selanjutnya adalah prinsip kedelapan yang menjunjung adanya otonomi daerah. Perkembangan darah seharsnya merupakan tanggung jawab pemerntah daerah yang telah terpilih melalui salah satu wujud dari demokrasi, yaitu Otonomi daerah. Hal itu diperlukan untuk bisa mengembangakn daerah dengan potensi yang dimiliki dengan mandiri.

9. Bertujuan Pada Kemakmuran Rakyat

Wujuda dari demokrasi yang terlihat langsung di mata rakyat adah pembangunan negara. Siapa yang tidka ingin negaranya bisa lebih maju lagi. Oleh karena itu, pada prinsip ini ditekankan kepada pembanguna nasional dengan memperhatikan faktor yang paling penting yaitu kemakmuran rakyatdan keadulatan negara. Dengan rakyat yang makmur, maka jumlah konflik atau bertentangan yang terjadi pada masyarakat bisa sangat diminimalisir.

10. Demokrasi dengan Keadilan Sosial

Tentunya kita tidak asing lagi dengan prinsip kesepuluh ini, mengingat prinsip ini sangat mudah ditemukan pada sila ke lima dari Pancasila, yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Adanya demokrasi bisa digunakan sebagai suatu perangkat untuk masyarakat bersikap lebih adil lagi terhadap siapapun, dan berusaha agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan dicapainya kondisi tersebut, maka kehidupan masyarakat bisa amat terbantu.

11. Berdasarkan Kesetaraan

Prinsip demokrasi Pancasila yang kesebelas adalah Berdasarkan Kesetaraan. Hal ini juga berhubungan dengan prinsip di atas, yaitu kesetaraan. Adil dan setara merupakan suatu kata yang mengandung arti yang hampir sama. Negara Indonesia bisa sangat indah apabila masyarakatnya bisa menghargai dan mentolerir kesetaraan antar individu. Dengan tidak memandang adanya perbedaan kasta, perbedaan tingkat ekonomi, maka masyarakat bisa hidup dengan damai dengan memandang seseorang tanpa atribut pendukung apapun.

[AdSense-C]

12. Hak dan Kewajiban yang Seimbang

Untuk bisa mendapatkan hak, tentunya kewajiban harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan menjalankan kewajiban, maka hak tentunya bisa dirasakan. Itulah yang berusaha dicapai oleh demokrasi ini, yakni untuk menempatkan hak dan kewajiban pada posisi yang seimbang. Tentunya itu bukanlah merupakan yang yang sulit untuk dilakukan, mengingat kewajiban meang sepantasnya harus dipenuhi. Pajak yang dibayar digunakan untuk pembangunan jalan agar masyarat bisa merasa nyaman dalam berkendara.

13. Bebas yang Bertanggung Jawab

Bebas yang bertanggung jawab, apa maksudnya. Yakni kebabasan untuk melakukan apapun, berpendapat, melakukan apapun yang disukai, dan membentuk perkumpulan yang memiliki hobi yang sam amerupakan contoh kecil dari kebebasan. Namun, kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau seenak kita sendiri. Indonesia adalah negara hukum, jadi kita harus patuh kepada hukum. Bila kita berbuat sesuatu kesukaan kita, namun melanggar hukum, mau tidak mau kita harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Hal ini tidak terjadi pada hukum pidana saja, namunpada semua aspek di kehidupan.

14. Bebas Mengeluarkan Pendapat

Salah satu poin penting dari paham demokrasi adalah kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Suara yang didengar merupakan hadiah terbaik bagi rakyat. Dan dengan adanya kebebasan, maka masyarakat tidak takut untuk bisa mengkritik kinerja pemerintah dan mengkritik kebijakan yang menurut mereka tidak sesuai.

15. Berdasar Pada Kemusyawaratan

Untuk prinsp demokrasi pancasila yang terakhir adalah Berdasar Pada Kemusyawaratan.  Salah satu bentuk pengendalian konflik sosial yang baik adalah musyawarah. Pihak-pihak terkait kemudian dikumpulkan dalam suatu forum untuk bisa mencapai konklusi yang terbaik. Untuk bisa mengatasi adanya penyebab konflik sara, tindakan pencegaha hars bisa dilakukan. Namun sebelum itu, perlu diadakan musyawarah agara bisa menyelesaikan maslaah tersebut dengan cara yang terbaik.