Dasar Hukum Dekonsentrasi, Tujuan dan Contohnya Lengkap

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mempunyai tujuan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahaan. Perihal kewenangan yang dilimpahkan hanya terbatas pada wewenang administratif saja.

Sedangkan untuk wewenang politik masih tetap berada dalam kendali pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai perpaduan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Namun, bagaimana dasar hukum dekonsentrasi di Indonesia ? dan juga contohnya ? pembahasan tersebut akan dijelaskan dalam artikel ini.

Dasar Hukum Dekonsentrasi Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau, mempunyai 34 provinsi yang berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi semua daerah tersebut saling terkoneksi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti diketahui bersama, daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai otoritasnya masing-masing dan diselenggarakan sesuai asas-asas yang berlaku.  Selain desentralisasi, salah satu otoritas yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ialah dekonsentrasi.

Sesuai pernyataan sebelumnya, dekonsentrasi mempunyai makna sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mempunyai tujuan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahaan. Perihal kewenangan yang dilimppahkan hanya terbatas pada wewenang administratif saja.

Tak berbeda dengan dasar hukum desentralisasi di Indonesia, dekonsentrasi di Indonesia juga mempunyai landasar hukum yang kuat. Adapun dasar hukum dekonsentrasi Di Indonesia dijelaskan sebagai berikut ini, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 2000 mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keunggan pada pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001

Tak sama dengan hukum pembagian warisan di Indonesia, Peraturan Pemerintah (Permen) No. 39 tahun 2001 ini mengatur penyelenggaraan dekonsentrasi. Peraturan yang tertera dalam Permen tersebut menjelaskan perihal tentang pelaksanaan dekonsentrasi.

Tujuan Dekonsentrasi

Setiap penerapan kebijakan, dalam hal ini penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penyelenggaran dekonsentrasi ialah sebagai berikut ini :

1. Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum

Salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu negara adalah pembangunan dan pelayanan bagi kepentingan umum. Maka sebab itu, pemerintah daerah yang dimandati wewenang dalam bidang administratif menjadi mudah mengelola serta melaksanakan pelayanan kepada masyatakat sehingga penyebab konflik sosial paling umum pun dapat dihindari.

2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah

Adanya dekonsentrasi sangat membantu tugas pemerintah, dengan adanya pelimpahan wewenang kepada setiap daerah penyelenggaraan pemerintah pusat secara otomatis menjadi lebih efisien dan mempunayi efektivitas jauh lebih tinggi. Dengan demikian proses penyelenggaraan pemerintahan pun menjadi lebih baik.

3. Menjaga Komunikasi Sosial dan Budaya

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan karakteristik tiap daerah yang tak memiliki kesamaan. Melalui dekonsentrasi atau penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadikan proses komunikasi sosial budaya dan sosial kemasyarakatan dalam sistem administrasi negara dapat berjalan dengan lebih baik.

4. Menjaga Keharmonisan Pembangunan Nasional Indonesia

Adanya pembangunan di setiap daerah bisa terwujud dengan baik, jika keharmonisan serta keselarasan terjalin dengan pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, proses pemerataan pembangunan di suatu daerah dapat berlangsung secara berkesinambungan.

5. Menjaga Keutuhan NKRI

Adanya pemerataan pembangunan dalam bidang infrastruktur dan ekonomi menjadi salah satu wujud adanya keadilan sosial yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan pemerataan diseluruh wilayah Indonesia tersebut, maka kesenjangan sosial antar daerah dapat terhindari. Pada akhirnya, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, sehingga permasalahan seperti contoh kejarhatan kemanusiaan, contoh kejahatan kerah putih dan contoh kejahatan korporasi dapat dihindari.

Contoh Penerapan Asas Dekonsentrasi

Sebagai salah satu upaya dalam memperjelas dekonsentrasi, dibawah ini akan diterangkan mengenai beberapa contoh penerapan asas dekonsentrasi di Indonesia, berikut merupakan contohnya :

• Gubernur mempunyai peran sebagai wakil dari pemerintah pusat
• Adanya pelayanan pajak di setiap daerah di Indonesia
• Penyelenggaraan dinas perhubungan
• Adanya penyerahan wewenang dalam pelaksanaan ASIAN GAMES kepada gubernur terkait

[AdSense-B]

Kekurangan dan Kelebihan Dekonsentrasi

Seperti kebiajakan pada umumnya, terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan asas dekonsentrasi. Merujuk pada pengertian dekonsentrasi seperti diatas, berikut merupakan kekurangan dan kelebihannya, antara lain :

1. Kelebihan Asa Dekonsentrasi

Daftar Kekurangan dekonsentrasi akan dijelaskan sebagai berikut, antara lain :

• Memungkinkan adanya hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat.
• Secara politis, adanya dekonsentrasi bisa meminimalisir keluhan di daerah terkait kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat.
• Pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat tentang perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi.
• Dekonsentrasi bisa membantu dalam suatu pengamanan pelaksanaan dalam kebijakan nasional di beberapa bidang seperti administrasi, ekonomi dan juga bidang politik.

2. Kekurangan Asas Dekonsentrasi

Daftar Kekurangan dekonsentrasi akan dijelaskan sebagai berikut, antara lain :

• Struktur pemerintah yang kompleks menjadikan koordinasi menjadi lebih sulit.
• Keseimbangan dan keserasian diantara semua kepentingan daerah memiliki kecenderungan lebih mudah terganggu.
• Adanya dekonsentrasi membutuhkkan biaya yang lebih besar.
• Memunculkan adanya fanatisme pada setiap daerah.