3 Dampak Negatif Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Bagi Kehidupan Politik Bangsa indonesia

Dekrit presiden 5 Juli 1959 lahir dari sebuah proses yang panjang dimana diawali dengan kondisi negara yang sedang berada pada masa krisis terutama dalam bidang politik. Selain itu, kemunculan dekrit ini telah berhasil menyelamatkan Indonesia dari ambang perpecahan. Kondisi ini terjadi sebagai akibat pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 negara kita belum dapat menemukan dasar negara yang tepat. Sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk tentu sebuah problematika ketika harus mensahkan dasar negara yang mampu bersifat fleksibel bagi semua golongan.

Ketidakmampuan konstituante dalam merumuskan konstitusi atau undang-undang dasar memunculkan berbagai gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Ketidakstabilam situasi politik dalam negeri, sehingga menyebabkan kegoncangan yang terjadi diberbagai daerah tentu merupakan kekuatan politik di indonesia yang perlu diketahu masyarakat masa itu . Dimana dibentuklah dewan-dewan  seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan.

Pembentukan dewan daerah tersebut memiliki esensi dalam pengerakan memisahkan diri dari NKRI. Oleh karena itu, atas desakan militer presiden Ir. Soekarno saat itu kemudian mengumunkan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959. Sepanjang sejarah pasca dikeluarkannya dekrit presiden tersebut tentu memiliki dampak tersendiri dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana dampak positif dan negatif demokrasi . Salah satu yang tak dapat diabaikan ialah dampak negatif yang ditimbulkam dari terbitnya dekrit 5 Juli ini. Berikut panjelasan singkat mengenai 3 dampak negatif dekrit presiden 5 Juli 1959 bagi kehidupan politik bangsa indonesia . Selengkapnya.

1. Tidak Sesuai Dengan Ketetapan UUD 1945

Usai terbitnya dekrit presiden 5 juli 1959 membawa beberapa dampak dan perubahan dalam sistem dan tatanam  pemerintahan. Meskipun dalam isi dekrit disebutkan dengan jelas bahwa UUDS dihapuskan dan kembali kepada UUD 1945. Namun, pada faktanya seiring dengan jalannya pemerintaham usai terbitnya dekrit. Justru UUD 1945 tidak dijalankam sebagaimana mestinya. Pada penyelenggaraan pemeritahan, UUD 1945 tidak digunakam sebagai kontitusional tingkat tinggi yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. [AdSense-B]

Kata lain yang dapat mewakili ialah, bahwa kembalinya konstitusi pada UUD 1945 hanya dipandang sebagai bentuk slogan semata. Pada intinya esensi dan keberadaan UUD 1945 bukan menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tentu saja dalam hal ini, terlihat bahwa keluarnya dekrit 5 Juli 1959 sebenarnya tidak menempatkan UUD 1945 kembali sebagai sebuah konstitusi negara. Dikeluarkan dekrit 5 Juli 1959 hanya dianggap sebagai sebuah momentum untuk  menstabilkan kondiai politik dan keamanan dalam negeri yang memanas.

Meskipun dapat mengembalikan kondisi politik dan keamanan kembali stabil namun, pada faktanya UUD 1945 tidak dijalankan secara murni. Tentu saja hal ini menjadi sebuah bomerang bagi pemerintah. Sebab keputusan yang diambil dalam dekrit yang telah jelas dinyatakan bahwa konstitusi negara Indonesia dikembalikan pada UUD 1945. Namun, pada kenyataannya UUD 1945 tidak digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan.

2. Memberikan Kekuasaan yang Terlampau Besar Kepada Presiden, MPR, dan Lembaga Tinggi Negara 

Dalam isi dekrit juga menyiratkan bahwa presiden, dan lembaga megara yang dibentuk setelah terbitnya dekrit seperti MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) ,  Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR – GR) memiliki kekuasan tertunggi dalam jalannya roda pemerintahan. Hal tersebut terjadi hingga masa orde baru. Tentunya pemberian kekuasaan ini sangat tidak sesuai dengan demokrasi yang seharusnya dipegang oleh rakyat sebagi pemegang kekuasaan tertinggi.

Keleluasaan dan kekuasaan yang terlampau besar ini kemudian pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah krusial. Terutama pada masa orde baru dimana banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk tindakan memperkaya diri sendiri, dan menyebabkan praktek KKN sangat tinggi. Terbukti dengan banyaknya anggota keluarga dari Presiden era saat itu yang menduduki kursi kekuasaan dinpemerintahan.

Praktek KKN ini kemudian membuat kesempatan bagi rakyat biasa untuk berkarir di bidang politi menjadi sangat terbatas, media dibungkam padahal pengaruh media massa dalam kehidupan masyarakat sangat besar  . Pada akhirnya isi dekrit 1959 memberikan polemik sendiri di masyarakat. Masyarakat tidak diberikan kebebasan secara demokratis dalam memilih dan menyuarakan keinginan mereka yang harusnya menjadi dampak positif kebebasan pers . Presiden yang notabene saat utu memegang kekuasaan tertinggi menggunakan powernya untuk menutup keran demokrasi dalam mengemukakan pendapat. Pada akhirnya masyarakat menjadi jenuh dan berontak sehingga menjadi faktor penyebab kerusuhan dan kegaduhan yang terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. [AdSense-C]

3. Memberikan Peluang bagi Militer untuk Terjun Ke Ranah Politik

Terbitnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga membawa dampak negatif lain. Yakni unsur militer saat itu ialah ABRI diberikan kebebasan untuk ikut dalam ranah politik sebagaimana latar belakang konflik rohingya . Hal ini terjadi dan sangat dirasakan terutama saat masa orde baru. Dimana TNI dan Polri berperan aktif dalam mengikuti kegiatan perpolitikan. Presiden Soeharto yang memang manta jendral sangat memiliki hubungan yang baik dengan pihak dari kalangam militer.

Beberapa insiden yang kemudian banyak terjadi dalam jalannya roda pemerintahan saat itu, dimana melibatkan peran ABRI. Beberapa peristiwa bersejarah saat itu seperti Operasi Seroja Timor-timor (1975) yang merupakan Invasi yang dilakukan oleh militer Indonesia pafa tahun 1975 atau disebut juga dengan Operasi Seroja adalah merupakan salah satu bagian dari sejarah kelam dan kekejaman zaman Orde Baru saat itu. Akibat dari serangan Indonesia pada tahun 1975- 1978 puluhan ribu warga sipil tewas dibunuh tanpa pandang bulu oleh militer Indonesia.

Tentara atau kelompok militer yang saat itu dipimpin oleh ABRI secara aktif menyingkirkan orang atau kelompok yang ingin mengkritik atau mencoba melengserkan rezim Soeharto. Salah satu peristiwa yang mungkin masih belum terpecahkam dan menkadi misteri hingga kini ialah peristiwa trisakti. Sampai dengan saat ini, tragedi pelanggaran HAM atas beberapa nyawa mahasiswa yang melakukan demo menutut Soeharto lengser masih belum terpecahkan. Tragedi ini merupakan peristiwa berdarah dimana hingga saat ini para keluarga korban masih menuntut adanya keadilam darinpemerintah untuk menangkap dalang dibalik insiden tersebut.

Dekrit presiden 5 Juli 1959 dinilai cukup memberikan peluang kepada pihak militet untuk turut amdil dalam urusan politik dan pemerintahan. Tentunya hal itu, sangat bertentangan dimana ABRI dan Polisi merupakam bagian yang harusnya mampu memberikan perlindungan baginselurih rakyat Indonesia. Pada kenyataannya justru mereka mengangkat senjat dan memberondongkan senjata kepada rakyat yang seharusnya mereka lindungi. Bagaimanapun juga dampak negatif dari terbitnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi celah untuk memberikan kekuasaan tertinggi pada pihak yang berkuasa. Sehingga pada akhirnya rakyat sendirilah yang  menjadi korban.

3 dampak negatif dekrit presiden 5 Juli 1959 bagi kehidupan politik bangsa indonesia . Tentu menjadi bagian dari sebuah sejarah yang cukup kelam akibat penyimpangan terhadap UUD 1945 yang harusnya dijalankan dalam kehidupan bernegara. Semoga insiden berdarah dan mengerikan akibat pihak penguasa yang otoriter tidak pernah terulang kembali dalam sejarah bangsa ini. Sehingga kita akan dapay mengenang tokoh yang memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Semoga bermanfaat.