Sponsors Link

4 Sumber Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Sponsors Link

Sumber Hukum Ketenagakerjaan, menjadi topik yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Ketenagakerjaan merupakan salah satu unsur penting dalam tatanan perekonomian. Ketenagakerjaan meliputi elemen-elemen yang terlibat dalam unsur tenaga kerja, perusahaan dan lembaga yang saling terkait. Berkaca dari banyaknya kasus terutama pelanggaran yang dilakukan baik oleh pekerja ataupun perusahaan merupakan cikal bakal yang mendasari lahirnya hukum ketenagakerjaan.

ads

Hukum ketenagakerjaan didefinisikan sebagai hukum yang terkair dengan pengaturan antara pengusaha dan pekerja dalam upaya melindungi keduanya dari tindakan-tindakan yang sifatnya pelanggaran kontrak kerja atau hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Beberapa ahli banyak yang mendefinisikan mengenai hukum ketenagakerjaan ini berikut sedikit rangkumannya :

  • Molenar mendefinisikan hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari hukum yang berlaku dalam sebuah Negara yang mengatur hubungan antara buruh dengan buruh serta hubungan antara buruh dan pengusaha.
  • Sotiksno menjelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan sebagai peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan dibawah pimpinan orang lain.

Definisi atau pengertian yang mencakup mengenai hukum ketenagakerjaan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai sebuah hukum yang saat ini dianggap sebagai payung pelindung baik bagi pekerja atau juga perusahaan dan pengusaha maka tentu ada sumber yang mendasari hukum ini terbentuk.

Di Indonesia sendiri payung hukum untuk hukum ketenagakerjaan secara tegas terdapat dalam UUD 1945 yakni pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” selanjutnya adalah pasal 5 ayat 1 pasal 20 ayat 2, pasal 28 dan juga pasal 33 ayat 1.

Maka berdasarkan payung hukum di atas terbentuklah undang-undang nomor 113 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang untuk selanjutnya lebih dikenal sebagai hukum ketenagakerjaan yang merupakan dasar hukum utama dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk menhindari adanya contoh pelanggaran Hak Cipta Film, atau contoh pelanggaran Hak Cipta Software di Indonesia yang berlaku hingga saat ini.

Secara umum sumber hukum ketenagakerjaan terbagi kedalam :

  1. Peraturan Perundang-undangan

Sumber hukum yang pertama berasal dari perundang-undangan yang secara berurutan terdiri dari :

  • Undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengeai ketenagakerjaan.
  • Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  • Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang dirubah menjadi Undang-undang nomor 25 tahun 1997 dan lebih terperinci dijelaskan dalam PP nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jamsostek dan PP No. 28 tahun 2002 tentang perubahan pasal 21 PP No/ 3 tahun 1992.
  1. Perjanjian

Perjanjian yang menjadi dasar hukum ketenagakerjaan meliputi :

  • Pejanjian kerja bersama / perjanjian perburuhan / kesepakatan kerja bersama.
  • Perjanjian kerja.
  • Peraturan perusahaan.
  1. Keputusan/Penetapan

Penetapan yang telah dibuat oleh Panitia Perseelisihan Perselisihan Perburuhan baik pada tingkat Pusat maupun Daerah yang selanjutnya diganti dengan istilah PPHI menurut UU No. 2 Tahun 2004. Oleh UU yang telah dinyatakan bahwa penetapan PPHI merupakan sebuah arbitrase compulary (arbitrase wajib)  sebelum penyelesaian nantinya akan diselesaikan oleh Badan Peradilan.

  1. Traktat

Traktat yang merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang ternyata juga menjadi salah satu dari bagian sumber hukum ketenagakerjaan. Dimana dalam kesepakatan internasional baik bilateral atau multilateral banyak melahirkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Adapun traktat tersebut diantaranya :

  • Konvensi ILO Nomor 100 mengenai pengupahan yang sama antara pekerja pria dan wanita tanpa membedakan gender. Yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah republic Indonesia melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1957.
  • Konvensi ILO Nomor 120 tentang hygie dalam industri perniagaan dan perkantoran yang selanjutnya juga diratifikasi oleh Pemerintah republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 1969.
  • Konvensi ILO Nomor 155 tahun 1981 tentang kewajiban dalam penyelenggaraan program K3.

Selain sumber hukum diatas ada satu lagi sumber hukum yang tidak bisa diabaikan sebab merupakan sumber hukum tertinggi dalam tatanan hukum di Indonesia. Sumber hukum yang satu ini termasuk kedalam sumber hukum materiil. Dimana yang menjadi sumber hukum materiil ini adalah pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Pancasila ditempatkan secara sempurna sebagai sumber hukum tertinggi yang kemudian melahirkan hukum ketenagakerjaan. Sebab didalam pancasila sendiri mengandung nilai=nilai dan prinsip keadilan yang merupakan dasar dari lahirnya hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya hukum ketenagakerjaan maka pihak yang terdapat dan terlibat didalamnya dapat mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam bentuk baik perjanjian atau juga peraturan sekaligus menghindari contoh pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan agar terhindar dari contoh pelanggaran norma sosial.

Nah, itukah tadi penjabaran mengenai Sumber Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, semoga dapat menjadi referensi dan semoga dapat bermanfaat.

 

, ,
Post Date: Thursday 29th, August 2019 / 08:33 Oleh :
Kategori : Hukum