Sponsors Link

3 Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta Software di Indonesia

Sponsors Link

contoh kasus pelanggaran hak cipta software di indonesiaontoh kasus pelanggaran hak cipta software di indonesiaHak Cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta).

ads
  • Ciptaan sendiri adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta). Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) diatur bahwa yang dilindungi oleh UU Hak Cipta ini adalah Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
  • buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  • ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  • alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  • lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  • drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  • seni rupa dalam segala bentuk seperti seni luki, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  • arsitektur;
  • peta;
  • seni batik;
  • fotografi;
  • sinematografi;
  • terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Software sendiri juga merupakan bagian dari hak cipta yang juga di libdungi oleh undang undang. Software adalah bagian tidak terpisahkan dalam perangkat keras atau hardware. Pengertian software secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan data-data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program atau instruksi untuk menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah. Sofware secara sederhana disebut sebagai program komputer.

Adapun Pasal-pasal lain dalam UU Hak Cipta yang berhubungan dengan hak cipta program-program komputer di antaranya:

Pasal 12 ayat (1) huruf l, tentang ciptaan yang dilindungi termasuk database dan hasil pengalih wujudan;

Pasal 15 huruf g, tentang pembuatan salinan cadangan program komputer;

Pasal 30 ayat (1), tentang masa berlakunya suatu hak cipta atas program komputer;

Pasal 72 ayat (3), tentang sanksi pidana pelanggaran hak cipta program komputer.

Dalam pasal 72 ayat (3) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Suatu tindakan pelanggaran program komputer terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur berikut:

  1. Melakukan perbanyakan perangkat lunak (menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk source code atau pun program aplikasinya);
  2. Perbanyakan perangkat lunak dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak (artinya tidak memiliki hak ciptaan atau lisensi hak cipta untuk menggunakan atau memperbanyak perangkat lunak);
  3. Perbanyakan perangkat lunak dilakukan untuk kepentingan komersial (kepentingan komersial diterjemahkan secara praktek adalah perangkat lunak tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, diperjualbelikan, disewakan atau cara-cara lain yang menguntungkan pelaku perbanyakan secara komersial).

Jadi, dapat dilihat bahwa yang dilindungi hak cipta mengenai software adalah program komputernya. Penerjemahan dari hasil pemrosesan data oleh software tersebut tidak bisa dikatakan melanggar hak cipta terhadap software tersebut, karena yang dilindungi oleh hak cipta adalah penggunaan program komputernya, bukan hasil dari program komputer tersebut  seperti juga  contoh kejahatan kemanusiaancontoh kejahatan korporasi, maupun contoh kejahatan kerah putih..

Berikut . contoh kasus pelanggaran hak cipta software di indonesia, 5 contoh kasus pelanggaran hak cipta (software)

Software Bajakan Marak di Tangerang, Polisi Tunggu Laporan Masyarakat

Peredaran DVD dan software bajakan di wilayah kabupaten Tangerang kini tak lagi secara sembunyi-sembunyi. Banyak penjual yang memasarkan produk bajakannya di pinggir jalan hingga mall di sekitar Tangerang. Penjualan barang bajakan yang bisa terlihat kasat mata, nampaknya tak membuat pihak kepolisian bergerak cepat guna menerapkan hukum yang berlaku. “Kita butuh bahannya terlebih dahulu, tidak bisa main bergerak begitu.

Yang pasti Informasi terkait itu (peredaran DVD dan Software bajakan) kita akan terima,” terangnya. Pihak kepolisian mengklaim telah melalukan langkah pencegahan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tak membeli barang bajakan berupa DVD maupun software.

Kasus sofware Autocad bajakan

Aparat dari Markas Besar kepolisian Republik Indonesia menindak dua perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCad bajakan.Masing-masing PT MI, perusahaan konstruksi dan teknik di bilangin Permata Hijau dan PT KDK perusahaan konsultan arsitektur yang beralamat di bilangan pasar Minggu. Penindakan di PT MI dilakukan pada Tanggal 23 Februari 2009 sebagaimana  penyebab konflik antar agama dan akibat konflik antar agama dalam masyarakat majemuk, ataupun penyebab konflik sosial..

Sementara, PT KDK telah ditangani sejak tanggal 16 Februari 2009. Saat ini penyidik masih memeriksa pimpinan masing-masing perusahaan. Keduanya akan dijerat dengan  UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 72 ayat 3. “Mereka diancam denda sebesar maksimal Rp 500 juta dan hukuman kurungan selama lima tahun,” terang Penyidik Mabes Polri AKBP Rusharyanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/2). Selain kedua perusahaan, polisi juga telah melakukan tindakan terhadap para pengguna software bajakan sejenis. Pengguna yang ditangkap umumnya di dalam lingkungan perusahaan dan untuk kepentingan komersial.

Sponsors Link

Kasus Pembajakan Software (CD) di JAKARTA

Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA (Business Software Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambasador dan Ratu Plasa pada hari Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambasador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh IR. Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI.

Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (Business Software Association) pada tanggal 10 Februari 2012 ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui adanya CD Software Bajakan yang dijual bebas di Mall Ambasador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil di sita CD Software sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda.

CD software ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambasador dan Ratu Plasa seharga Rp.50.000-Rp.60.000 sedangkan harga asli software ini bisa mencapai Rp.1.000.000 per softwarenya. Selain itu, Penggrebekan ini akan terus dilaksanakan secara rutin tetapi pelaksanaan untuk penindakan dibuat secara acak/random untuk wilayah di seluruh Indonesia.

Itulah tadi, 3 contoh kasus pelanggaran hak cipta software di indonesia. semoga bermanfaat.

, ,
Post Date: Thursday 25th, April 2019 / 07:10 Oleh :
Kategori : Hukum