2 Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal 1949-1959

Bersamaan dengan berlakunya Undang Undang Dasar Sementara 1950 maka berlaku pula Demokrasi Liberal yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pada penerapannya sendiri sistem yang meniru sistem Palementer di Eropa ini nyatanya tidak cocok diterapkan di Indonesia . Terbukti banyak banyak peristiwa politik dan kemelut yang kemudian membuat kondisi hangsa ini hampir terpecah belah. Bahkan saat itu NKRI benar-benar dalam masa krisis. Mengingat munculnya banyak gerakan pemberontakan dengan tujuan separatis yakni memisahkan diri dari NKRI.

Masa demokrasi Liberal berlaku antara tahun 1949-1959, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Prestasi politik dan kemelut politik merupakan hal yang terjadi pada masa demokrasi Liberal sebagaimana penyimpangan pada masa demokrasi liberal . Pada masa itu, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilu I yang dinilai banyak kalangan merupakan pemilu yang paling demokratis dan dampak demokrasi liberal . Begitu juga pada masa itu sering terjadi pergantian kabinet. Untuk merangkumnya maka dalam artikel ini akan disajikan mengenai 3 perkembangan politik masa demokrasi liberal 1949-1959. Selengkapnya.

1. Dominasi Dua Partai Politik Partai Politik

Periode 1950 -1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Meskipun begitu dominasi partai politik dipegang oleh dua partai politik penguasa yakni Masyumi Dan PNI. Kedua parpol penguasa tersebut secara bergantian memimpin kabinet. Semenjak penyerahan kedaulatan RI oleh Belanda tercatat hampir 6 kabinet yang dibentuk dalam kurun waktu 1950-1957. Artinya setiap satu tahun sekali selalu saja ada pergantian kabinet. Pada akhirnya Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Simak juga dampak positif politik etis , dampak positif reformasi , dampak positif dan negatif demokrasi serta dampak positif golput .

2. Silih Berganti Pergantian Kabinet

Perganfian kabinet yang terlalu sering kemudian menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Adapapun kabinet-kabinet yang pemah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda adalah sebagai berikut:

• Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca RIS dibubarkan. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. PNI sebagai partai kedua terbesar lebih memilih kedudukan sebagai oposisi. PNI menolak ikut serta dalam kabinet, karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Kabiner Natsir mendapat banyak dukungan dari tokoh nasional yang memiliki kemampuan dan keahlian mumpuni. Simak juga sistem pemilu distrik .

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Namun, pada masa kabinet Natsir bekerja, terdapat banyak pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah NKRI. Perundingan irian baratpun jiga mulai dijalankan namun menemui jalan buntu. Sehingga kemudian muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir. Mosi itu disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden. [AdSense-B]

• Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Setelah Kabinet Natsir resmi berakhir, maka presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan Sartono berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dengan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden. Presiden kemudian menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Djojosukarto (PNI) sebagai formatur. Walaupun mengalami sedikit kesulitan, namun akhirnya mereka berhasil membentuk kabinet koalisi antara Masyumi dengan PNI dan sejumlah partai kecil.

Kabinet Sukiman memiliki program 7 pasal, dan di antaranya mirip dengan program dari kabinet Natsir, hanya beberapa hal mengalami perubahan dalam skala prioritas. Misalnya, mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Usia kabinet ini tidak jauh berbeda dengan kabinet Natsir, karena pada masa kabinet ini banyak menghadapi masalah-masalah seperti krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

Belum lagi kemelut-kemelut yang terjadi yang kemudian membuat DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Seperti adanya tuduhan bahwa Kabinet Sukiman telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat. Lalu juga ketidaktegasan pemerintah dalam menghadapi pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa tengah, dan Sulawesi Selatan.  Akhirnya Kabinet Sukiman pun menemui nasib yang sama, mengalami kejatuhan dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

• Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Setelah Kabinet Sukiman jatuh, digantikan oleh Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Wilopo sendiri adalah tokoh PNI. Program kerja kabinet ini ada 6 pasal, dan yang paling penting dari keenam program itu adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum. Kabinet ini juga mem-programkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menciptakan keamanan dalam negeri. Program luar negerinya ditekankan kepada per-juangan pengembalian Irian Barat serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Kabinet Wilopo ini juga tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan kedudukannya. Masalah yang cukup berat dihadapi oleh Kabinet Wilopo adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet ini mengalamani tantangan berat, berupa gerakan separatis disejumlah daerah dan beberapa pemberontakan lain sehingga mengakibatkan kabinet ini runtuh.

• Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet Ali mendapat dukungan dari PNI dan NU, sedangkan Masyumi memilih sebagai oposisi. Kabinet Ali mempunyai program 4 pasal:

• Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan segera diselenggarakan pemilihan urnum.
• Pembebasan Irian Barat secepatnya.
• Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali Persetujuan KMB.
• Penyelesaian pertikaian politik.  Meskipun keamanan dan kemakmuran menjadi program utama, realisasinya memang sangat sulit.

Di balik kegagalan Kabinet Ali, kabinet tersebut masih memiliki kesuksesan, di antaranya adalah menyiapkan pemilihan umum dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Menurut pendangan penulis bahwa kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Kemudian kabinet ini mendapatkan ujian berat yaitu kemelut dalam tubuh angkatan darat, akan tetapi kabinet ini runtuh akibat memuncaknya krisis ekonomi dan perseteruan antara PNI dan NU yang menarik dukungannya.

• Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi. Hasil yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk kali pertama bagi bangsa Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Setelah hasil pemilihan umum diketahui mengubah susunan dan keseimbangan perwakilan di DPR, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden. [AdSense-C]

• Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

Ali Sastroamidjojo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet baru yang dibentuknya itu merupakan kabinet koalisi antara PNI, Masyumi dan NU. Program pokok kabinet ini adalah sebagai berikut:

• Pembatalan KMB.
• Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.
• Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian.
• Melaksanakan keputusan Konferensi Asia-Afrika.

Upaya kabinet ini untuk memperbaiki masalah ekonomi mengalami kesulitan, disusul oleh munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah yang dikenal dengan PRRI/Permesta. Mereka menuntut agar diadakan pergantian kabinet. Dalam tubuh kabinet itu sendiri terjadi perpecahan antara PNI dengan Masyumi. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah. Ali Sastroamidjojo berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengambalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah. Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan kedudukan kabinet Ali Sastroamidjojo, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden.

• Kabinet Karya (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Kabinet Karya resmi dilantik pada tanggal 9 April 1957 dalam situasi negara yang sangat memprihatinkan. Kabinet Karya merupakan zaken kabinet (kabinet kerja) yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen karena kondisi negara dalam keadaan darurat, tetapi lebih berdasarkan keahlian. Di bawah perdana menteri terdapat tiga orang wakil perdana menteri, yaitu Hardi, Idham Chalid dan Leimena. Kabinet ini sendiri memiliki tugas yang amat berat terutama menghadapi pergolakan-pergolakan yang terjadi di berbagai daerah, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dan menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Simak juga sistem pemenangan pilkada , pengertian analisa politik, dampak positif dan negatif pemilu .

Meskipun begitu, Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Itulah 2 pekembangan politik masa demokrasi liberal 1949-1959. Semoga artikel ini dapat membantu.