Dampak Demokrasi Liberal secara positif dan negatif bagi bangsa Indonesia

Demokrasi liberal merupakan bentuk sistem pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan asas – asas demokrasi. Masa demokrasi liberal / parlementer di Indonesia dimulai setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Pelaksanaan demokrasi liberal dilaksanakan dengan mencontoh sistem parlementer yang berlaku di barat. Pada masa itu indonesia baru saja merdeka sehingga masih mencari-cari formula yang tepat untuk dapat diterapkan dalam pemerintahan negara .

Pada masa demokrasi liberal ditandai dengan pembagian wilayah Indonesia menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi daerah berdasarkan ketentuan Undang – Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang mempunyai sifat liberal. Ketetuan Undang – Undang Dasar 1950 yang bersifat liberal / parlementer tersebut membuat sistem pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh Dewan Menteri Kabinet. Dewan Menteri ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahn dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Mengingat kondisi indonesia saat itu, yang sedang merangkak dan mencoba untuk diterima oleh dunia intetnasional. Maka sudah pasti demokrasi liberal yang diterapkan memberikan implikasi pada kehidupan rakyat dan bangsa kita pada masa itu. Tentunya setiap kebijakan sudah pasti memiliki dua sisi mata uang yang bertolak belakang. Demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia pada masa itu mampu memberikan dampak baik positif ataupun negatif sebagaimana juga dampak positif politik etis , dampak positif reformasi , dampak positif dan negatif demokrasi , dan dampak positif golput . Berikut, dampak demokrasi liberal secara positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Simak selengkapnya.

Dampak Positif

Dampak pertama yang akan dikupas ialah dampak positof dari penerapan demokrasi liberal di indonesia. Uraiannya ialah sebagai berikut :

1. Kebebasan Dalam Berdemokrasi

Sebagai negara yang majemuk dan beragam penerapan demokrasi liberal memberikan dampak positif berupa kebebasan dalam berdemokrasi sebagaimana sistem pemilu distrik  . Kebebasan ini menandai adanya sebuah upaya agar masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam semua aspek pemerintahan. Baik dari segi perekonomian, sosial, budaya, keamanan hingga bahkan penyelenggaraan negara. Kebebasan dan keterbukaan dalam demokrasi ini benad-benar secara nyata diterapkan. Hasilnya ialah ada banyak sekali wakil-wakit rakyat dri kelompok partai yang pada akhirnya dapat duduk di parlemen.

Tentunya hal ini semakin memberikan warna bagi parlemen. Sekaligus semakin mengokohkan keterwakilan masyarakat oleh para wakil mereka yang duduk di parlemen. Sehingga pada akhirnya setiap kebijakan yang di putuskan akan dapat terwakilkan dan memberikan dampak positif bagi semua kelompok dan golongan. Dengan upaya ini tentu tidak ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Ini juga merupakan upaya untuk memberikan porsi yang sama kepada kelompok minoritas agar tidak semakin terpinggirkan. [AdSense-B]

2. Kebebasan Sistem Multipartai

Sebagimana dijelaskan dalam poin sebelumnya demokrasi liberal memberikan kebebasan setiap warganya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satu caranya ialah melalui jalur partai. Masyarakat diberi kebebasan untuk membentuk dan membuat banyak partai yang tentunya dapat mewakili suara mereka di perlemen. Kebebasan ini akan semakin membuat kondiai politik lebih semarak. Sebab akan ada lebih banyak partai yang terlibat. Dengan demikian maka masyarakat akan disuguhi pilihan-pilhan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan dapat memiliki wakil yang terbaik dan mewakili mereka di parlemen.

3. Kemajuan Dalam Beberapa Sektor Industri

Demokrasi liberal memberikan pengaruh terhadap kemajuan di berbagai sektor industri. Dalam demokrasi liberal swasta dan masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat mengelola usaha dan juga mengelola sumber kekayaan negara. Sehingga ada banyak sektor industri yang kemudian dapat maju dan berkembang dengan pesat. Inilah yang kemudian menyebabkan geliat dan pertumbujan ekonom semakin meningkat. Para pengusaha meniliki spekulasi yang lebih terbuka serta minat swasta dan asing untuk berinvestasi pada perusahaan negara semakin besar. Simak juga mengapa presiden soekarno mengeluarkan dekrit presiden , metode pemenangan pilkada , pengertian analisa politik , serta dampak positif dan negatif pemilu .

Dampak Negatif 

Dampak negatif tentunya juga membayangi penerapan demokrasi liberal di Indonesia, beberapa dampak tersebut antara lain ialah sebagai berikut.

1. Tingginya Kesenjangan Sosial

Demokrasi liberal memberi peluamg kepada mereka yang betmodak besar dan memiliki kekayaan yang melimpah untuk dapat bersaing dan memguasai sumber daya alam negara. Kondiai ini kemudian menyebabkan kaum berpenghasilan kecil tidak memiliki peluang untuk bersaing. Sebab bukan hanya bermodalkan uang saja namun para pengusaha industri juga memiliki koneksi yang dekat dengan para dewan di parlemen. Kekutan ini lah yang tentunya tidak dimiliki oleh kaum non berduit atau kelas bawah. Kondisi ini memicu kesenjangan sosial dimasyarakat.

Dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin atau begitu-begitu saja hidupnya. Dalam artian meskipun masyarakat dibenaskan terlibat lngsung dalam perekonomian namun tetap saja yang akan berkuasa ialah mereka yang memiliki modal besr dan koneksi yang kuat. Bagi kaum lemah mereka hanya akan berperan sebagai pekerja yang penghasilannya tentu hanya cukup untuk itu-itu saja. Inilah yang kemudian membuay kita sangat mudah menemukan kelompok masyarakat yang kaya sekali dan kelompok masyarakat tak berpenghasilan.

2. Kebijakan Pemerintahan yang Berbelit-Belit

Banyak yang beranggapan bahwa pada masa demokrasi liberal dianut Indonesia. Ketimpangan yang terjadi di parlemen ialah terlalu banyak kebijakan yang dikeluarkan dan sifatnya berbelit-belit. Mengingat bahwa pada masa demokrasi liberal kabinet yang ada selalu di rombak dan berganti-ganti. Faktor inilah yang kemudian membuat kebijakan yang di buat pemerintah tergolong berbelit-belit. Belim selesai dibuat dan baru proses penggodokan kabinet sudah ganti, efeknya  ya sudah pasti kebijakan tadi menjadi terbengkalai dan tak terealisasi. [AdSense-C]

3. Kondisi Negara Menjadi Tidak Stabil

Pada masa demokrasi liberal kondisi negara yang tidak stabil sebagai akibat dari pergantian kabinet yang terlalu sering terjadi pada masa demokrasi liberal sehingga menyebabkan pemerintahan tidak berjalan secara efisien yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat inflasi yang tinggi. Pergantian kabinet yang terlalu sering membuat tidak rampungya kinerja kabinet lama. Sehingga kemudian menjadi carut marut dan pada akhirnya memberikan dampak yang lebih lias baik pada aspek perekonomian, kemanan, dan stabilitas pemerintahan. Simak juga kekuatan politik indonesia ,  sistem pemilu proporsional , dan kelemahan sistem parlementer.

4. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Meskipun beberapa industri mengalami kemajuan namun, berbanding terbalik dengan kesejarteraan masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat pada masa demokrasi liberal karena pemerintah terlalu fokus pada perkembangan politik sehingga tidak terlalu memperhatikan pekembangan ekonomi. Sorotan hanya dilakukam pada bidang politik sehingga bidang ekonomi kemudian diabaikan. Alhasil perekonomian Imdonesia saat itu bisa dibilang cukup kritis. Sebab kurs rupiah semakin melamah dari waktu ke waktu.

5. Maraknya Pemberontakan Di Berbagai Daerah 

Berbagai pemberontakan di daerah pada masa demokrasi liberal karena berbagai ketidakpuasan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan di pusat sehingga mengganggu keamanan dan memperburuk pertumbuhan ekonomi perekonomian. Ketidakpuasan masyarakar menyebabkan emosi meluap dan kemudoan dilampiasakan pada tindakan pemebeeontakam dan kerusuhan. Dampak yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam keutuhan NKRI.

Dampak demokrasi liberal secara positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Tentu dapat menjadi sebuah pembelajaran dalam menerapkan sistem demokrasi yang dianut. Sepanjang penerapannya di Indonesia, demokrasi liberal dianggap tidak cocok dan tidak dapat mewakili kemajemukam dan keberagam negara ini. Sehingga kemudian oada akhirnya demokrasi yang berlaku di negara kita hingga saat ini ialah demokrasi pancasila. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.