2 Sistem Pemilu Proporsional Yang Pernah Digunakan Di Indonesia

Pemilu atau pemilihan umun merupakan salah satu cara penyelenggaraan pemunggutan suara untuk memilih wakil wakil rakyak di pemerintahan. Di indonesia sendiri pemilu di lakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kepala Daerah (Bupati, Wali Kota dan Gubernur beserta wakilnya) serta pemilihan presiden dan wakit presiden. Pemilu juga merupakan sebuah simbol dari negara demokrasi simak juga sejarah terbentuknya pki . Dimana pemilu menjadi sebuah pesta demokrasi dari rakyat dan untuk rakyat. Pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam hal ini lembaga negara yang bertugas dalam penyelenggaraan hajatan 5 tahun sekali ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU memiliki setiap wakil di setiap kabupaten daerah yang disebut dengan KPUD. Fungsi KPU dan KPUD hampir sama, KPUD merupakan wakil KPU untuk setiap daerah dalam penyelenggaraan pemilu.

Sistem pemilihan umum yang di anut setiap negara berbeda beda. Hal ini bergantung pada sistem demokrasi yang dianut oleh negara tersebut. Namun, secara umum terdapat tiga varian sistem yang dikenal. Yakni sistem pemilu distrik, proporsional dan campuran seperti juga penyebab perang yaman dan arab saudi . Nah, Indonesia sendiri menerapkan sistem pemilu proporsional. Hal ini dikarenakan sistem ini sangat cocok bagi negara dengan jumlah penduduk yang besar. Selain itu, sistem ini dapat mengakomodir semua suara yang masuk meskipun jumlahnya sangat minim. Sebagaimana isu yang masih hangat di bicarakan dan berhembus rencananya pada pemilu 2019 mendatang pemerintah akan menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Isu ini mendapat berbagai tanggapan baik pro ataupun kontra. Lalu sebenarnya apakah pemilu proporsional itu ? Berikut akan dijelaskan uraian tentang definisinya.

Definisi Pemilu Proporsional

Dikutip dari berbagai sumber, pemilu proporsional memiliki definisi sebagai sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi perwakilan pada  sebuah daerah. Dengan menggunakan sistem ini, maka jumlah yang memiliki penduduk lebih banyak akan memiliki jumlah lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitu juga sebaliknya simak juga penyebab konflik qatar dan arab . Daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit akan memiliki jumlah wakil yang lebih sedikit pada pemilihan di daerah tersebut. Sistem ini juga ikut mengatur suara yang diperoleh partai politik untuk dikonversi menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut. Dasar dari pemilu proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi semua partai untuk proporsi kursi yang ada di legislatif. Menurut beberapa pakar, sistem pemilu ini merupakan sistem pemilu yang paling tepat untuk di gunakan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah wakil yang mewakili daerah juga harus seimbang. Dengan begitu maka dapat mewakili semua suara masyarakat pada daerah pemilihan mereka. [AdSense-B]

Sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia baik pemilu proporsional terbuka dan tertutup pernah digunakan. Tentunya kedua jenis pemilu proporsional ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karenanya pada poin dibawah ini akan di bahas perbedaan antara keduanya simak juga akibat konflik sara. Sehingga akan tampak manakah yang paling cocok di gunakan untuk pemilu 2019 nanti. Berikut 2 pemilu proporsional yang pernah di gunakan di Indonesia.  Simak selengkapnya.

1. Pemilu Proporsional Tertutup

Sepanjang sejarah pemilu proprsional terbuka digunakan selama masa era orde baru. Semenjak pemilu 1955-1999 pemerintah menetapkan menggunakan sistem pemilu ini. Dengan sistem proporsional tertutup (closed it), para pemilih hanya memilih gambar partai yang tertera di dalam surat suara simak juga penyebab konflik sara . Jumlah suara yang diperoleh oleh partai kemudian didistribusikan kepada wakil yang telah di tentukan oleh pimpinan partai secara eksplisit di balik surat suara. Pada pemilu saat itu, golkar menjadi partai peguasa dengan perolehan suara terbanyak. Dan kemudian kemenangan itu yang mengantarkan mantan presiden Soeharto memerintah selama 32 tahun.

Sistem ini memiliki kelemahan, karena tidak dapat menyerap seluruh partisipasi publik, selain itu juga dapat menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil pasca pemilu simak juga contoh konflik antar agama . Sistem ini juga membuat komunikasi tidak berjalan lancar serta peluang wakil rakyat untuk dapat terpilih menjadi tidak adil. Krisis anggota legislatif akan terjadi karena banyak anggota partai yang tidak berniat menjadi caleg, karena pada akhirnya sudah jelas siapa yang akan terpilih. Dalam hal ini, partai pemenang akan memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan siapa saja yang duduk di kursi parlemen. Sisi positifnya adalah rakyak akan sangat dinudahkan karena hanya memilih partai. Maka biarlah partai yang memilih kader untuk menduduki kursi parlemen. Karena bagaimanapun partai sudah mengetahui kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bisa duduk di kursi pemerintahan.

2. Pemilu Proporsional Terbuka

Sistem pemilu proporsional terbuka pertama kali digunakan pada pemilihan umum 2004 dan juga pada pemilu 2009. Dimana saat itu, pemilih dapat memilih langsung para caleg yang akan mewakili mereka di kursi parlemen simak juga contoh konflik antar ras . Daftar nama caleg sudah tertuang secara eksplisit di kertas suara yang kemudian dapat di contreng sesuai dengan pilihan para pemilih. Dalam Undang-undang pemilu no 12/2013 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proprsional terbuka dengan daftar calon terbuka”. [AdSense-C]

Kelebihan dari sistem ini, tentu pemilih dapat mengenal lebih dekat para caleg yang mewakili mereka. Selain itu, dalam sistem ini rakyat memiliki kedaulatan penuh. Sistem ini mampu menjamin dan memastikan bahwa suara rakyat merupakan penentu utama siapa-siapa saja yang akan duduk di kurai parlemen simak juga penyebab konflik sosial paling umum . Pada kenyataanya wakil rakyat yang duduk di perlemen cenderung merupakan wakil rakyat instan yang masih belajar, belum teruji dan sebagian bukan merupakan kader terbaik dari partainya. Sehingga banyak wakil rakyat yang pada akhirnya gagal melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Selain itu juga sebagai pemilih, rakyat indonesia belum dewasa dan bersikap matang. Apalagi bagi para pemilih dengan kategori ekonomi lemah, mereka cenderung memilih caleg yang berduit dan mengabaikan moralitas.

2 sistem pemilu proporsional yang pernah digunakan di Indonesia. Jika menilik hal diatas maka tentu sistem proporsional terbuka akan sangat cocok diterapkan di era seperti saat ini. Dengan kondisi masyarakat kita yang saat ini lebih cerdas dalam menyikapi demokrasi. Tentu, sistem demokrasi terbuka akan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bisa mengirim wakil rakyat berdasarkan pilihan dan hati nurani mereka. Sehingga diharapkan mereka mampu bekerja dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat. Dengan semakin dekatnya kita menuju pesta demokrasi, dengan segala keterbukaan sistem, power dari media dan publik maka kita sebagai pemilih harus menyikapinya dengan bijaksana dan tentu sikap kedewasaan dalam berpolitik. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.