Categories: Hukum

Pasal Perjudian Online yang Berlaku Di Indonesia

Sebagai negara hukum, pastinya negara Indonesia melabdaskan segala bentuk perlakuan atas dasar hukum. Dimana hal ini secara jelas tertuang dalam kitab UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi ” Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum sebagaimana hukuman bagi penuduh zina . Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi.

Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang ada di indonesia  .

Perjudian sendiri dianggap sebagai bentuk dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum. Bahkan Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara-negara Islam dengah jelas melarang perjudian, dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang sebagaimana dalam contoh demokrasi pancasila .

Dengan begitu Organisasi kriminal sering mengambil alih penyelenggaraan dari utang perjudian besar, kadang-kadang menggunakan metode yang kejam, seperti Mafia, Triad, atau Yakuza. Indonesia sendiri mengatur pasal khusus yang bisa dikenakan kepada para pelaku perjudian. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul fenomena perjudian online. Tentunya untuk menjerat para pelaku ke ranah hukum, diperlukan sebuah pasal baru. Berikut pasal perjudian online yang berlaku di Indonesia. [AdSense-B]

1.  UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Dalam UU ini terdapat beberPa pasal yangmengatur mengenai perjudian, antara lain :

Pasal 1

Semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan.

Pasal 2

(1)  Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitan Undnag-Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupian menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh luma juta rupiah

(2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kutungan selama-lamanya satu bulan atau dendan sebanyak-banyaknya empat puluh ribu Lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah

(3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari kurungan selama-lamanya tiga vulan atau dendan sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima  ratus ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

(4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

2. Pasal 303 bis KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1.Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi Izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah [AdSense-C]

3. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE

Pasal 27 ayat (2) Nomor 11 Tahun 2008 undang -undang Informasi dan Transaksi elektronik  mengatur mengenai perjudian online. Pasal 27 ayat 2 ini berbunyi sebagai berikut :

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman pidana bagi pelanggaran pasal 27 ayat (2), diatur dalam pasa 45 ayat (1) UU ITE yaitu pedana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 milliar.

Pembahasan mengenai pasal yang bisa menjerat para pelaku judi onine nyatanya menemliki banyak kendala sebagaimana penyebab konflik antar agama . Meskipun telah terdapat payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut namun, nyatanya belum dapat menyelesaikan kekisruhan yang di sebabkan oleh sistem ini seperti dalam contoh konflik antar agama . Mengingat oenrjudian dilakukan secara online tentunya proses pengungkapan serta penindakan terhadap pelaku juga relatif sulit dilakukan. Sebab, jaringan yang terbentuk pada sistem perjudian online merupakan jaringan yang luas bahkan mencakup hingga keseluruh dunia.

Pada dasarnya yang termasuk dikategotikan dalam perjudian online adalah kegiatan yang meliputi aktivitas taruhan melalui forum online seperti judi bola atau poker. Tentunya jaringan dalam perjudian ini sangat luas dan sulit dilacak. Itulah kemudian yang menyebabkan pihak berwajib sulit mengungkap mengenai sistem perjudian online itu sendiri. Selain itu, mereka juga memiliki sistem yang canggih dan sulit dilacak. Sehingga menyulitkan pergerakan para aparat penegak hukum sebagaimana dampak konflik antar agama  .

Perkembangan tindak pidana juga pasti mengikuti perkembangan zaman. Maraknya judi online mungkin tidak termasuk dalam tindak pidana jika terjadi sepuluh sampai lima belas  tahun yang lalu sebagaimana hukuman seumur hidup menurut pasal 10 KUHP sebagaimana dalam pengertian hukum empiris .  Sebab undang-undang mengenai Informasi teknologi dan eletronik sendiri baru di buat dan diatur pada tahun 2008. Tentunya pidana judi online ini menjadi masalah tersendiri bagi pihak kepolisian. Sehingga kemudian mereka membentuk devisi sendiri yakni devisi kejahatan dunia maya atau siber.

Penanganan kejahatan judi online juga berbeda dengan perjudian biasa, sebab dalam judi online sendiri semua sistem sudah begitu terorganisir dengan canggih. Para pelaku judi online juga rata-rata berasal dari kaum intelek. Dalam artien mereka paham betul bagaimana menggunakan teknologi. Tentunya berbeda dengan para pelaku perjudian seperti sabung ayam, judi remi, atau gaple  rata-rata pelakunya merupakan kelompok masyarakat pedesaan.

Judi online menjadi kategori tindak pidana, sebab dampaknya akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Banyak kasus yang terjadi dan berhubungan dengan judi online. Misalnya kasus pencurian, perampokan, penjambretan dan kasus kriminal lainnya yang dibelakangnya dengan tujuan untuk digunakan uanggnya sebagai bahan taruhan judi yang menganggu sistem demokrasi rakyat . Apalagi mengingat saat ini banyak sekali anakan dibawah umur yang bisa mengakses internet secara mudah.

Tidak menutup kemungkinam bahwa para pelaku judi online juga berasal dari kelompok anak remaja hingga mahasiswa. Tentunya hal ini bisa termasuk kedalam kategori dalam merusak moral generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindakan ini harus benar-benar dijalankan. Tindakam kurungan penjara atau denda harus benar-benar dilakukan agar membuat efek jera pada pelakunya sebagai bentuk pengendalian konflik sosial .

Itulah tadi pasal perjudian online yang berlaku di Indonesia. Tentunya akan semakin menambah pengetahuan bagi. Tentunya agar kita tidak sampai terjerumus kedalam hal yang serupa. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.

Recent Posts

Inilah 3 Sumber Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah kumpulan dari beragai aturan yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya menyangkut cara bertingkat laku…

4 years ago

Contoh Politik Mempengaruhi Hukum dan Pengertiannya

Hukum merupakan seperangkat aturan yang di dalamnya berisi tentang perintah, anjuran, dan juga larangan (termasuk di dalamnya memuat sanksi). Hukum…

5 years ago

Inilah 4 Negara dengan Hukuman Mati Bagi Para Koruptor

Koruptor merupakan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan yang besar atau extraordinary crime. Koruptor pada dasarnya merupakan seorang pencuri yang mengambil…

5 years ago

4 Tujuan Norma Agama dalam Kehidupan

Apa saja norma agama? Sebelum itu Anda harus paham terlebih dahulu apa itu norma agama. Norma agama merupakan salah satu…

5 years ago

Inilah 3 Contoh Kasus Pelanggaran HAM Sila Ke 4 di Indonesia

Pelanggaran HAM merupakan salah satu bagian dari contoh pelanggaran nilai nilai pancasila. Kita tahu bahwa pancasila merupakan ideologi bangsa dan…

5 years ago

Inilah 3 Peristiwa Penyimpangan Terhadap Nilai Nilai Pancasila Paling Penting

Apa Anda tahu apa saja peristiwa penyimpangan terhadap nilai nilai pancaila? Ketika membahas tentang penyimpangan yang berkaitan dengan pancaila sudah…

5 years ago