3 Undang Undang yang Mengatur Tentang Aborsi dan Berlaku Di Indonesia

Aborsi merupakan istilah yang dipakai atau nama lain dari keguguran. Aborsi atau keguguran dapat terjadi kepada mereka yang mengalami kehamilan. Biasanya waktu kehamilan yang rentan mengalami keguguran adalah dari 0-20 minggu masa kehamilan. Dalam istilah kedokteran aborsi sendiri merupakan tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi sendiri juga menjadi istilaj negatif sebab dianggap sebagai sebuah tindakan negatif yang dilakukan oleh mereka wanita yang hamil di luar nikah.

Fenomena kejadian aborsi yang marak dilakukam terutama oleh mereka yang masih berada di bawah umur. Tentunya memberikam dampak baik secara fiaik mauphn psikis. Aborai sensiro merupakan salah satu dampak dari semakin bebasnya pergaulan anak muda. Seks atau hubungan layaknya suami istri yang dilakukan  sebelum menikah merupaka faktor yang menyebabkan kehamilan diluar nikah semakin marak. Selain itu, para pelaku yang kemudian tidak siap membina bahtera rumah tangga atau pihak lain yang tak mau bertanggung jawa akan mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi.

Sebab dalam budaya adat ketimuran sendiri, kehamilan di luar nikah nerupak isu yang paling sensitif. Bahkan dianggap sebagai sebuah aib, apalagi mayoritas penduduk agama islam pastinya amat melarang hal ini. Maka jalan pintaslah yang kemudian dipilih dengan melakukam aborsi. Nyatanya tindakan ini tidak hanya membahayakan janin namun juga sang ibu. Selain itu, tindakan ini juga dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan masuk kedalam kategori tindak pidana sebagaimana contoh  pencemaran nama baik .

Sebagai negara hukum, mengenai aborsi ini tentu juga diatur dalam undang-undang sebagaimana pasal perjudian togel . Sebab, aborsi juga bisa menjadi salah satu jalan medi untuk bisa menyelamatkan sang ibu. Kondisi ini biasa terjadi pada kehamilan yang tidak sehat dan bermasalah. Dikhawatirkan jika tidak diambil tindakan aborsi maka dampaknya akan berbahaya bagi keselamatan ibu . Oleh sebab itu, berikut akan di uraikan mengenai 3 undang-undang yang mengatur aborsi dan berlaku di Indonesia.

1. KUHP

Bentuk tindakan aborsi adalah dilarang, dan tidak ada pengecualiannya dalam prinsip-prinsip demokrasi pancasila . Berikut pasal yang ada pada KUHP Bab XIX Pasal 346 s/d 350 dinyatakan sebagai berikut :

  • Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

  • Pasal 347

 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. [AdSense-B]

  • Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandunga seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

  • Pasal 349

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukankejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat dditambah dengan sepertiga dandapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam manakejahatan dilakukan”.

2. PP No. 61 Tahun 2014

Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu Menkumham dijabat oleh Amir Syamsudin. Peraturan ini dianggap dapat menjadi celah atau tameng bagi para pelaku untuk melegalkan tindakannya terutama dalam contoh demokrasi pancasila .  PP No. 61 Tahun 2014  Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi ini berisi sebagai berikut :

Pasal 31 ayat (1)

secara lengkap, berbunyi : “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan”.

Pasal 31 ayat (2) menyatakan “Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”.

Peraturan pemerintah yang mengatur aborsi ini menuai kontroversi diberbagai kalangan masyarakat. Hal ini karena Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 ini melegalkan tindakan aborsi dengan alasan tertentu.

3. Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992

Didalam UU Kesehatan pasal 15 ini tidak dikatakan secara jelas tidak memakai kata aborsi atau pengguguran kandungan seperti juga hukuman penuduh zina . UU kesehatan ini juga memiliki celah seperti PP yang melegalkan aborsi dengan syarat seperti diatas.

  • Pasal 15 ayat (1) mengatakan : Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
  • Pasal 15 ayat (2) mengatakan : Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan:
  1. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
  2. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
  3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
  4. Pada sarana kesehatan tertentu [AdSense-C]

Berdasarkan undang-undang diatas maka jika digolongkan dan ditinjau dari aspek hukum dapat digolongkan ke dalam dua golongan yakni :

Abortus buatan legal (Abortus provocatus therapcutius)

Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya: menyelamatkan nyawa/menyembuhkan si ibu. Jika kondisi ini terjadi, dan aborsi menjadi jalan satu-satunya penyelamat maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak termasuk kepada tindakan melanggar hukum sebagaimana hukuman seumur hidup menurut pasa 10 kuhp . Namun, tentunya dalam hal ini harus terdapat fakta-fakta media yang memberikan alasan mengapa hal ini kemudian menjadi satu-satunya jalan yang harus di tempuh.

Abortus buatan ilegal

Merupakan pengguguran kandungan yang tujuannya selain untuk menyelamatkan/ menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam Kitab Undang-Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX pasal 346 s/d 249).

Inilah yang kemudian dapat ditindak sebagai bentuk kejadian yabg tidak manusiawi. Sebab dinaggap sebagai salah satu tindakan pembunuhan. Hukuman dapat dijatuhkan kepada mereka selaku pelaku dan pihak yang membantu jalannya proses aborsi ini. Tidak hanya membahayakan dan membunuh janin, pada praktiknya tindakan ini bahkan dianggap sebagai tindakan yang dapat membahatakan nyawa sang ibu. Banyak sudah kasus yang kemudian menyebabkan tidak hanya janin namun juga sang ibu meninggal.

Semakin maraknya praktik aborsi ilegal ini semakin menandakan bahwa terjadi krisis terhadap nilai moral dan agama. Dengan adanya 3 undang-undang yang mengatur aborsi dan berlaku di Indonesia. Diharapkan dapat memangkas praktik-praktik ini sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang harus berjatuhan sebagaimana contoh kejahatan korporasi . Bagi mereka yang kemudian terjerumus kedalam hal yang sama dianjurkan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.