4 Pengertian Pilkada Serentak Bagi Demokrasi Indonesia

Pilkada serentak merupakan subuah proses demokrasi dimana dilkukan pemilihan terhadap kepala daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam lingkup wilayah tertentu yang di lakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada serentak merupakan implementasi selama 10 tahun belakangan dimana adanya perubahan sistem pemilu yang di anut simak juga kehebatan politik jokowi . Hal tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan sistem pemilu yang lebih efisien. Sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi publik.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun, semenjak terbitnya undang-undang No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat simak juga metode pemenangan pilkada . Sejak peraturan perundang-undangan No. 32 tahun 2004 mulai diberlakukan, maka setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pada tahun 2015 pemerintah mulai melaksanakan pilkada serentak terhadap pimpinan daerah-daerah yang masa kepemimpinan habis di tahun 2015 simak juga strategi pemenangan pemilu  . Implementasinya adalah di harapkan dengan terselenggaranya pilkada serentak akan bisa lebih menghemat anggaran negara yang digunakan. Selain itu juga, diharapkan ada efektifitas dan efisiensi waktu dalam penyelenggaraannya. Bisa di bayangkan bukan? Dengan wilayah yang luas berapa banyak anggaran yang harus di keluarkan jika pilkada di laksanakan satu persatu. Nah, agar lebih memahaminya berikut 4 pengertian pilkada serentak bagi demokrasi indonesia . Simak uraian selengkapnya.

1. Menurut Harris G. Warren Dkk

Harris G. Warren Dkk menyatakan bahwa pilkada ialah kesempatan yang di berikan terhadap rakyat untuk memilih para pemimpinnya. Serta memutuskan apa yang pemerintah ingin lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini menentukan hak yang ingineteka miliki dan mereka jaga.

2. Menurut Ramlan

Menurut ramlan pilkada merupakan sebuah mekanisme penyelelsian dan pendelegasian. Atau bisa juga disebut dengan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai politik yang dipercaya.

3. Menurut Suryo Untoro

Menurutnya pilkada adalah sebuah pemilu yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah memiliki hak pilih yang sah berhak untuk menentukan pilihannya dalam bentuk suara yang diberikan kepada kandididat pilihannya. Dalam pilkada mekanisme pemilihan dilakukan untuk memilih Gubernur/wakilnya, Bupati/Wakilnya, Wali Kota/Wakilnya.

4. Menurut Ali Moertopo

Menurut Ali Moertopo Pilkada merupakan sebuah sarana yang diberikan kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya. Hal ini sejalan dengan apa yang termakrub dalam pembukaan dasar UUD 1945. Pada dasarnya pilkada merupakan sebuah suatu lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih anggota perwakilan rakyat. Anggota ini kemudian bekerjasama bersama pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan dan merumuskan kebijakan yang berlaku di wilayah NKRI. [AdSense-B]

Di Indonesia sendiri Pilkada dilaksanakan oleh sebuah lembaga Independen yakni Komisi pemilihan Umum (KPU). KPU memilik perwakilan pada setiap daerah sehingga proses pendistribusian surat suara dan kelengkapan lainnya di bantu oleh KPUD setempat simak juga tipe-tipe pemilihan umum . KPU tidak bekerja tanpa pengawasan, karena untuk meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi maka di bentuklah Panwaslu. Panwaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota memiliki tuga utama dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada mulai dari tahap pengenalan calon, penetapan calon, kampanye hingga proses pemungutan suara berakhir.

Pilkada serentak menjadi sebuah tonggak demokrasi yang baru dan menjadi dampak positif golput . Dimana pelaksanaanya di harapkan berlangsung secara LUBER. Pemilihan kepala daerah serentak yang telah dilakukan sejak tahun 2015 juga telah tercantum secara jelas dan diatur dalam undang-undang di bawah ini :

• Undang-undang (UU) No. 32 Tentang pemerintaham daerah.
• Undang-undang (UU) No. 32 tentang penjelasan pemerintahan daerah.
• Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 17 tentang perubahan atas peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, penggantian dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
• PP pengganti UU Nomor 3 tentang Perpu nomor 3 tahun 2005.

Sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, pilkada serentaj yang dimulai sejak tahun 2015 telah berhasil berjalan secara sukses dengan terpilihnya kepala daerah dan wakilnya baik yang di usung dari partai politik ataupun jalur independen simak juga sistem pemilu distrik . Sejarah mencatat bahwa pilkada serentak telah dilaksanakan selama dua kali yakni pada tahun 2015 dan tahun 2017. Berikut beberapa provinsi dan kabupaten yang masuk kedalam daftar pilkada serentak sejak tahun 2015 dan 2017.

• Tahun 2015

Pada tahun 2015 pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2015 di 8 provinsi yakni Sumatera Barat, Kepualauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Selain itu pilkada juga di selengarakan di lebih dari 264 Kabupaten dan Kota. [AdSense-C]

• Tahun 2017

Pada tahun 2017 pilkada serentak dilaksanakan secara bersama pada tanggal 15 Februari 2017 di 7 provinsi yakni, DKI Jakarta, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Selain itu pilkada serentak juga dilaksanakan di kurang lebih 93 Kabupaten dan Kota. Meskipun masa jabatan Gurbernurnya habis pada tahun 2015 Provinsi Yogyakarta tidak melaksanakan pilkada serentak karena ia merupakan provinsi yang di berikan hak Istimewa.

Pelaksanaan pilkada serentak memang menjadi salah satu potensi politik yang memanas pada setiap daerahnya. Sebut saja Pilkada DKI yang menyita banyak perhatian publik. Sehingga kita hanya menyorot ke ibu kota saja. Padahal bersamaan dengan itu ada 6 provinsi dan 93 Kabupaten dan kota yang juga ikut melaksanakan pilkada simak juga sistem pemilu proporsional . Setiap lini berita masa hanya fokus pada pilkada ibu kota dan sedikit menyorot pilkada di daerah lain.

Pada tahun 2018 ini pemerintah kembali akan menyelenggarakan pilkada serentak pada  17 Provinsi yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Serta pilkada serentak juga akan dilaksanakan di 83 Kabupaten dan Kota. Jika dilihat seksama pada pilkada 2018 ini merupakan pilkada yang di laksanakan di banyak provinsi. Lebih banyak dari pilkada serentak di 2015 dan 2017.

Memasuki awal 2018 ini, kondisi pilkada mulai terasa dengan banyaknya calon yang telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Sebentar lagi masa kampanye akan segera dimulai, kita berharap bahwa pilkada serentak di tahun 2018 ini terlaksana dengan kondusif dan aman. Tidak ada isu-isu sara, black  campaign, negative campaign atau money politik yang selalu hadir setiap penyelenggaraan pilkada. Semua calon kandidat di harapkan mampu bekerja dan mengabdikan diri kepada masyarakat daerah. Karena bagaimanapun mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

4 Pengertian pilkada serentak bagi demokrasi indonesia, tentu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi anda untuk bisa lebih memahami tentang makna demokrasi. Pilihan politik boleh saja berbeda namun, kekondusifan situasi dan kondisi harus tetap berjalan dengan aman. Guna menciptakan pilkada yang bisa memenuhi semua harapan masyarakat daerah.