Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Hak waris merupakan suatu dasar hukum yang mengatur tentang peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia lalu diberikan kepada pihak ahli waris, contohnya pihak kelurga dan bisa juga masyarakat. Namun bagaimana tentang hak waris anak angkat menurut hukum perdata ?

Mengangkat anak atau biasa dikenal sebagai proses adopsi adalah sebuah hal yang biasa di lakukan masyarakat Indonesia khususnya bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah akan tetapi belum juga dikaruniai buah hati. Sedangkan, perihal hukum pembagian warisan yang berlaku, di Indonesia sendiri mempunyai tiga hukum waris yang umumnya digunakan oleh masyarakat. Ketiganya tentunya memiliki ketentuan masing-masing. Ada pun ketiga hukum waris tersebut ialah :

• Hukum Waris Adat
• Hukum Waris menurut agama Islam
• Hukum waris menurut perdata

Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Sebelum mengetahui tentang hak waris anak angkat menurut hukum perdata atau hukum negara yang berlaku di Indonesia, ada baiknya mengetahui tentang pengertian pengangkatan anak, penyebab konflik sosial, dan contoh hukum traktat. Sejarah panjang anturan hukum telah dilalui oleh negara Indonesia, tak terkecuali hukum yang bekaitan tentang pengangkatan anak.

Secara singkat, pengangkatan anak menurut aturan lembaran negara atau Staatsblad No 129 tahun 1917 mengatakan, secara garis besar pengangkatan anak yang dilakukan sesuai auturan hukum akan menyebabkan putusnya hubungan keperdataan anak dengan orang tuan kandung, hal ini menjadikan anak angkat dianggap sebagai anak kandung. Dengan begitu, anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, dan sebaliknya.

Namun begitu, aturan tersebut telah digantikan oleh undang-undang tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan azaz Lex Posteriori derogat lex priori yang bermakna ketentuan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, dikesampingkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang baru. Dengan begitu demi hukum yang belaku sekarang ini merupakan aturan yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak beserta pelaksanaanya.

Tentang hak waris anak angkat, berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatakan, jika Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah dengan orang tua kandungnya, selanjutnya menurut Pasal 40 ayat (1) menjelaskan, Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Melalui UU Perlindungan Anak tersebut, sudah jelas serta denga tegas menyatakan jika proses adopsi tak menyebabkan hubungan darahantara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi terputus. Dengan demikian, dalam surat akta kelahiran wajib mencantumkan statusnya sebagai anak anak dan indentitas asalnya.

Sesuai pasal diatas, bisa disimpulkan jika proses pengangkatan anak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan tidak akan menyebabkan tersambungnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua, dan juga sebalinya. Sehingga dengan demikian, mereka tak saling mewarisi.

Dengan adanya penjelasan diatas maka, syarat utama pewarisan tak terpenuhi. Pasal 832 KUPerdata menerangkan, menurut undang-undang, yang berhak ditunjuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semuanya sesuai dengan peraturan yang akan dijelaskan di bawah ini.

Jika mana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan pewaris (pemilih harta yang sudah meninggal), menjadi miliki negara, dimana pihak berwajib akan melakukan pelunasan untuk segala utang yang dimiliki. Dengan persyaratan harga harta peninggalan yang dimiliki mencukup untuk itu (pelunasan).

Memang saat ini, belum terdapat celah hukum apapun menganai status hukum bagi anak angkat dapat dijadikan sebagai ahli waris bagi orang tua angkatnya, dan juga sebaliknya.

[AdSense-B]

Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Agar mendapatkan penjelasan mengenai hak waris anak angkat, berdasarkan Pasal  171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, anak angkat merupakan anak yang dalam hal pemeliharaan kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya secara otomatis beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya sesuai dengan keputusan pengadilan agama.

Sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, jelas diterangkan, bila yang beralih hanya pemeliharaan anak, berupa kegiatan memelihara, mengasuh, dan mendidik anak angak hingga dewasa atau mampu berdiri sendi. Sehingga, tidak terjadi pemutusan hubungan darah dengan orang tua kandung dan tidak menyebabkan terjadinya hubungan darah dengan orang tua angkatanya.

Menurut hukum Islam, syarat mutlak pewarisan adalah adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah. Hal tersebut, sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c, disebutkan jika, ahli waris merupakan orang yang pada waktu meninggal dunia memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tak terhalang dikarenakan hukum untuk menjadi seorang ahli waris.

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika melakukan proses pengangkatan anak tak menyebabkan nasab atau keturnan yang disebabkan adanya hubungan darah, antara orang tua angkatnya dengan anak angkat, dan berlaku sebaliknya. Dengan begitu, diantara mereka tak saling mewaris. Anak angkat hanya memiliki kewajiban serta hak mewarisi harta dari orang tua kandungya, dan berlaku juga sebaliknya.