Bahaya Politik Pragmatis Bagi Demokrasi

Politik pragmatis menurut Kamus Politik sikap dari politisi yang bersifat pragmatis yaitu menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik menganggap bahwa berpolitik merupakan cara mudah untuk meraih status sosial terhormat, kedudukan dan jabatan tinggi serta kemampuan ekonomi. Politik bukan sebagai idealisme untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, berpolitik hanya sebagai mata pencaharian bukan untuk memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi rakyat.

Pragmatisme politik menyebabkan politik menjadi sangat instan dan tanpa pembekalan. Asal mereka terkenal sudah cukup menjadi sumber daya untuk terjun ke dunia politik. Alhasil, popularitas dan ketenaran menjadi syarat nomor satu. Sulit ditemukan kaderisasi yang terpadu dan terencana di dalam dunia politik di Indonesia masa kini. Sehingga tidaklah mengherankan apabila seringkali kita jumpai banyak sekali artis yang akhirnya digandeng oleh suatu partai politik untuk terlibat dalam kegiatan politiknya.

Salah satu tujuan dari cara ini adalah menggunakan dan memanfaatkan popularitas yang dimilki oleh si artis untuk menarik massa. Sayang, cara ini tidak diimbangi dengan analisis tentang kemampuan politik para artis. Ini bukan masalah, yang penting artis tersebut dapat menarik perhatian masyarakat. Inilah bukti pragmatisme politik yang sangat akut mengikat partai politik saat ini, sehingga yang terbentuk hanya politik permukaan saja yang tidak pernah menyentuh substansi politik itu sendiri.

Contoh nyata dari sikap pragmatisme politik adalah mudah berpindahnya seorang politisi dari suatu partai ke partai lainnya untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan. Mereka dengan mudah pindah dari satu partai politik ke partai lainnya, yang ideologi dan orientasi politiknya berbeda-beda. Hal itu dilakukan semata-mata untuk meraih kekuasaan atau mendapatkan sumber-sumber ekonomi. Tak jarang, mereka bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara ideologi atau orientasi politik berseberangan, bahkan berlawanan. Mereka tak memiliki visi tentang kemaslahatan bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama para politisi sebenarnya adalah kemenangan dengan mengandalkan popularitas pribadi dan juga popularitas partai sebagaimana  penyebab konflik antar agama dan akibat konflik antar agama dalam masyarakat majemuk, ataupun penyebab konflik sosial. Selain dengan mengandalakan hal diatas, salah satu hal yanh biasa dilakukan partai adalah dengan melakukan koalisi. Dalam sebuah koalisis setiap partai politik memiliki tujuan masing masing yang pastinya akan saling berbagi keoentingan yang sama. Tidak jarang hanya mengejar popularitas semata.

Koalisi pada politik praktis saat ini, dilakukan oleh sejumlah parpol yang bersepakat dan bekerja sama membangun suatu pemerintahan. Koalisi yang ada adalah koalisi memilih Capres – Cawapres maupun cagub cawagub beserta perangkatnya yang faktanya bertugas menegakkan sistem hukum positif demokrasi. Koalisi pragmatis hanya membuahkan madharat yang nyata dibalik perbuatannya, apakah ia diasumsikan sebagai madharat yang sepele? seperti pada contoh kejahatan kemanusiaan, contoh kejahatan korporasi, maupun contoh kejahatan kerah putih.

Banyak petunjuk al-Qur’an dengan penunjukkan yang pasti mengecam perbuatan berpaling dari syari’at Allah dan hal itu jelas merupakan bahaya yang nyata dunia dan akhirat. Prof. Dr. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam ceramahnya memperingatkan: “Pesanku ini ditujukan kepada seluruh dunia dan umat manusia seluruhnya. Kehidupan manusia saat ini, hidup dalam kehidupan yang benar-benar tiada kedamaian, tiada kelapangan, tiada kehormatan, tiada ketenangan dan tiada kejelasan, itu semua disebabkan berpalingnya manusia (menjauh) dari petunjuk Allah dan tidak adanya upaya berpegangteguh melaksanakan perintah-perintah-Nya.”

Walhasil, pragmatisme politik tersebut berbahaya, sehingga tidak mengherankan jika dunia politik di Indonesia sepi dengan hal-hal yang bersifat ideologis bahkan ideologi dianggap tidak memiliki sebuah arti dalam tubuh partai politik. Padahal dari faktor ideologi semuanya berangkat. Bagaimana partai politik membangun visi dan misi, strategi jangka panjang, program kerja, semuanya terkait dengan ideologi partai.

Tidak adanya niat dan tekanan publik akan pentingnya ideologi ini juga akan menyulitkan pemilih dalam memberikan posisi bagi masing-masing partai politik. Karena, pada akhirnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal program kerja antara satu partai dengan partai lainnya.

Politik pragmatis menunjukkan secara nyata bahwa pada dasarnya keberadaan wakil rakyat yang terpilih dalam parlemen bukanlah sebagai bagian dari menjadi wakil rakyat. Namun lebuh kepada upaya untuk mendapatkan jabatan dengan cara yang mudah dan indtan. Cukup dengan mengandalkan popularitas individu dan juga partai. maka tidak heran jika kemudian banyak yang menyebut bahwa partai sebagai kendaraan politik para politisi membandrol mahar yang besar.

politik pragmatis membawa dampak yang berbahaya bagi demokrasi sebab wakil rakyat bukan mengandalkan kemampuan dan skill dalam mencalonkan diri, namun hanya bermodalkan popularitas saja. Jika kemudian mereka menjadi pemimpin maka sudah pasti baik kapasitas dan kualitasnya tidak akan mampu melayani rakya. dengan demikian kita hanya akan mendapatkan pemimpin yang abal abal.

Itulah tadi, bahaya politik pragmatis bagi demokrasi, semoga dapat bermanfaat.