6 Asas Partai Politik di Indonesia

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002 pengertian partai politik adalah salah satu wujud partisipasi dari anggota masyarakat yang yang membentuk organisasi politik secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu.

Partai politik memiliki peran besar dalam mempengaruhi keadaan sesuai macam macam ideologi dalam pemerintahan, dan merupakan ciri khas dari adanya sistem demokrasi pada suatu negara. Dalam pelaksanaannya, partai politik memiliki asas dan tujuan yang berfungsi untuk mengatur partai politik di jalur yang benar dalam memperjuangkan hak dan kewajiban dalam suatu negara.

Berdasarkan yang tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002, Pasal 5, ayat 1, bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas partai politik merupakan penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945 sejak  era perkembangan demokrasi di Indonesa, yang bisa dipilih oleh setiap partai politik, apakah asas suau partai menganut nilai dari penjabaran Pancasila atau UUD 1945. UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12 menyatakan bahwa partai politik berhak memperoleh perlakuan sama, sederajat, dan adil dari negara, dan ikut serta pada saat pemilihan umum (pemilu).

Asas partai politik tersebut biasa disingkat LUBER JURDIL, yang memiliki makna sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila dan UUD 1945. Berikut asas partai politik yang juga sesuai dengan tata cara kampanye yang baik saat pemilu.

  1. Langsung

Anggota partai politik di sini tergolong sebagai peserta pemilu yang memiliki hak pilih  secara langsung, tidak diwakilkan dan dilakukan oleh dirinya sendiri saat melaksanakan pemilu.

  2. Umum

Pemilih harus berusia di atas 17 tahun untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum, tidak terkecuali anggota partai politik. Semuanya memiliki hak suara tanpa pengecualian hak aktif maupun pasif.

  3. Bebas

Pemilih, termasuk anggota partai politik tidak memiliki hak suara yang harus didasarkan dengan hati nurani, tanpa ada kepentingan, paksaan dan rayuan dari pihak manapun.

  4. Rahasia

Hak suara yang diperoleh oleh pemilih harus bersifat rahasia, tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui segala yang dipilihnya saat pemilihan umum. Pemilih dalam hal ini memiliki hak untuk menjaga pilihannya agar tidak diketahui siapapun, jika hal tersebut bocor maka pelaksanaan pemilu tidak sah dan harus diulang.

  5. Jujur

Semua pihak yang berlaku pada saat pemilu, termasuk partai politik, warga masyarakat, dan pemerintah harus bersikap jujur. Artinya, mereka sama sekali tidak melakukan kecurangan untuk memanipulasi pilihan dan hak suara masyarakat.

  6. Adil

Setiap anggota dalam pemilihan umum diperlakukan secara adil, tidak mendapatkan sebuah diskriminasi ras, agama, suku, golongan, atau kelas sosial. Baik itu dilakukan oleh partai politik maaupun masyarakatnya. Partai politik di sini juga tidak diperbolehkan mempengaruhi setiap warga negara untuk mempengaruhi hak suara dengan menggunakan agama, ras, ataupun suku, dan budaya.

Pada asas persamaan, partai politik khususnya anggotanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Posisi partai politik tidak lebih tinggi atau lebih rendah dalam menjalankan hak dan kewajibannya di suatu negara, khususnya pada saat pemilu. Kedudukannya sama atau setara dengan warga negara dalam menjalankan fungsinya, asas yang dianut pun sesuai dengan asas LUBER JURDIl saat pemilu dilaksanakan.

Selanjutnya pada asas keadilan, posisi suatu partai politik sebagai suatu organisasi politik di suatu negara adalah sama dengan partai politik lain dan juga warga negara di Indonesia. Fungsinya sebagai kekuatan negara dalam sebuah sistem demokrasi juga harus disesuaikan dengan peran partai politik terutama pada saat pemilihan umum.

Partai politik juga harus berlaku adil dan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk tidak mempengaruhi tindakan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh warga negara dalam sebuah pemilihan umum.

Sebelum ditetapkan menjadi partai politik, visi dan misi partai politik harus sesuai dengan asas-asas yang diterapkan untuk memverifikasi partai politik dalam suatu pemerintahan. Partai juga harus melaksanakan berbagai hak dan kewajibannya secara baik dan benar sebagai warga negara Indonesia di dalam sebuah sistem demokrasi.