Sponsors Link

3 Ciri Dominan Budaya Politik Indonesia

Sponsors Link

Ciri dominan budaya politik Indonesia sangat perlu dipelajari, namun sebelumnya perlu diketahui dulu bahwa negara kita menjadi salah satu negara demokrasi. Sistem ini disertai dengan dampak positif dan negatif demokrasi yang cenderung terpengaruh pada budaya politiknya. Budaya politik bangsa Indonesia terbentuk atas dasar sejarah dari penanaman nilai-nilai kolonialisme, penjajahan dan atas dasar nilai-nilai dari suku daBerdasarkan sejarah tersebut, penerapan sistem politik dan pemerintahan yang diadaptasi dari sistem yang ada di Eropa mengalami penyesuaian dan pembauran, namun tetap tidak bisa menghilangkan sistem budaya politik yang sudah ada terlebih dulu di Indonesia.

ads

n budaya yang ada.

Kekuatan politik di Indonesia harus dijadikan sebagai salah satu kecenderungan bangsa Indonesia dalam menjalankan budaya politiknya. Sistem budaya politik seperti itu menerapkan sebuah pola hubungan antara penguasa dan rakyat, di mana penguasa dalam menjalankan kekuasaannya harus menerapkan prinsip sebagai pelindung yang mengayomi rakyat, menjamin kesejahteraan dan keamanannya.

Prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang ada di Indonesia masih erat kaitannya dengan sejarah bangsa, yakni sistem feodalisme. Hal tersebut sangat berbeda dengan sistem demokrasi dan politik universal yang lebih menekankan pada kepentingan rakyat, bahwa seluruhnya ada di tangan rakyat. Dengan begitu, era perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan perpaduan dari budaya politik patrimonial dan sistem politik demokrasi di masa ini.

Ciri dominan budaya politik Indonesia hingga saat ini masih diterapkan di berbagai elemen dari tingkat terbawah hingga teratas. Berikut ada 3 ciri dominan budaya politik Indonesia yang dipahami secara umum.

1.Hierarki yang Tegas

Jenis lembaga politik bahwa sistem hirarki yang telah ada sejak zaman kerajaan sebelum negara Indonesia terbentuk, atau yang disebut sistem feodalisme memberikan pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan politik. Serta bisa dilihat dari jenis kekuatan politik Hal itu ditunjukkan dari macam macam hukum di Indonesia yang berlaku saaat ini diterapkan secara tidak adil.

Pemerintah dan berbagai kalangan dalam sebuah negara yang menganut sistem politik hirarki seperti ini akan bersikap hormat dan baik pada atasan, sedangkan para bawahan termasuk golongan masyarakat yang berada di lapisan terbawah akan diabaikan dan tidak dianggap ada, dan hanya diangap sebagai disfungsi yang mengganggu kestabilan politik. Namun, masyarakat semacam ini bisa menguntungkan di saat waktu yang tepat.

2. Kecenderungan Sistem Patronage

Sistem patronage atau biasa disebut sebagai sistem patron client, adalah sebuah sistem yang mirip dengan sistem feodalisme atau kerajaan. Pola hubunganna, seperti abdi dalem dan raja, yang menggambarkan bahwa rakyat sebagai abdi dalem harus menurut dan rela memberikan tenaganya untuk raja. Hal tersebut digambarkan sebagai sebuah keharusan yang dipercaya membawa berkah.

Sponsors Link

Sedangkan raja dalam sebuah pemerintahan selain sebagai pelindung yang mengayomi warga, sebaiknya mendapatkan pelayanan berupa kesetiaan dan sebuah penghormatan. Sistem ini kemudian dipadukan dengan sistem demokrasi yang menghasilkan pola interaksi yang hampir searah, namun saling memberikan imbal-balik seperti bapak dan anak.

3. Kecenderungan Bangsa pada Sistem Neo-Patrimonialistik

Sistem politik modern yang telah diterapkan pada politik negara dan bangsa ini nyatanya tidak bisa terlepas dengan sistem budaya yang ada sejak di masa lalu. Meskipun sistem pemerintahan modern seperti pada sistem birokrasi dan sistemnya yang demokratis, bersifat rasional dan logis. Pada kenyataannya, perpaduan sistem patrimonial dengan sistem pemerintahan yang modern tersebut menghasilkan sebuah sistem dengan karakter neo-patrimonialistik.

Hal tersebutk seperti yang dijelaskan oleh Abdullah, Syukur (1991) yang menyatakentan tang 4 ciri birokrasi modern yang belum sepenuhnya sesuai untuk diterpakan di dalam sistem di Indonesia, yakni struktur hirarkis yang masih ada, dan melibatkan pendelegasian wewenang secara vertikal, yakni dari atas ke bawah.

Posisi atau jabatan yang ditanggung dan ditugaskan pada setiap pihak diberikan secara tegas dan bertanggung jawab. Setiap regulasi, aturan-aturan, dan standar formal diberlakukan untuk mengatur kinerja sistem birokrasi beserta tingkah laku anggotanya. Ditambah lagi personil yang dipekerjakan harus memenuhi syarat, sesuai dengan karir, dan promosi yang didasarkan atas dasar kualifikasi dan penampilan.

Ketiga ciri dominan budaya politik karena prosesnya yang sudah lama hadir di dalam bangsa, dan memberi pengaruh kuat secara mendarah daging menciptakan sebuah budaya politik. Ketiga hal tersebut perlu diketahui untuk menjalankan sistem politik yang baik dan benar bagi bangsa di masa depan.

, , ,
Post Date: Friday 04th, January 2019 / 04:36 Oleh :
Kategori : Politik