4 Pembagian Hukum Peradilan Militer yang Ada di Indonesia

Hukum peradilan militer? apakah para pembaca kerap mendengar kalimat tersebut? mungkin bagi sebagian orang hal ini terdengar asing dan kurang familiar. Hukum peradilan militer ini memang tak banyak diketahui oleh orang-orang, hanya sebagian yang paham dan mengerti akan maksudnya karena memang hukum ini lebih banyak diketahui oleh orang-orang yang akrab dibidang hukum khususnya orang militer.

Kali ini kita akan membahas mengenai hukum peradilan militer, saya rasa pembahasan ini sangat penting untuk diperhatikan dan diketahui supaya masyarakat menjadi paham dan mengerti apa itu hukum peradilan militer dan bagaimana sistem menjalankan hukuman tersebut. Penasaran? yuk disimak pembahasan berikut ini

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum yang menganut banyak sekali sistem hukum bahkan setiap tindakan yang kita lakukan diatur oleh hukum, salah satunya adalah  hukum pembagaian warisan di Indonesia, hukum di daerah pedalaman, dan hukum hak asasi manusia HAM internasional.

Sebagai negara Kesatuan, Indonesia memiliki militer untuk menjaga keamanan bangsa dan negara dalam kehidupan sehari hari dari  Ancaman Politik dari Dalam Negeri maupun luar negeri, Tentunya militer berperan besar dalam keamana di negeri ini yang salah satunya mengatasi  Ancaman Politik dari Dalam Negeri, kita bisa lihat dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari AU (Angkatan Udara), AL (Angkatan Laut), AD (Angkatan Darat).

Tidak kita pungkiri sebagai seorang warga negara apalagi untuk laki laki muda biasanya di usia 18 tahun mulai memegang senjata dan menjadi anggota tentara dengan ikuti banyak pendidikan pendidikan militer yang bisa di lakukan. Tidak harus bergabung d ke dalam TNI, tapi pendidikan militer bisa di lakukan siapa saja. Terutama pria dengan rentang usia 18 – 27 tahun untuk menaikan dan meningkatkan  ketangguhan dan juga disiplinnya orang tersebut.

Peradilan militer adalah lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Peradilan Militer terbagi dalam 4 macam yaitu: (1) pengadilan militer untuk tingkat kapten kebawah (2) pengadilan militer tinggi untuk tingkat mayor ke atas (3) pengadilan militer utama untuk bnding dari pengadilan Militer Tinggi (4) pengadilan militer pertempuran khusus medan pertempuran.

1. 1. Peradilan Militer 

Untuk yang pertama kali ini kita akan membahas mengenai peradilan militer, apakah peradilan militer itu? peradilan militer atau banyak orang yang menyingkatnya dengan sebutan Dilmil ini merupakan suatu lembaga hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga hukum yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan hukuman pda tingkat pertama perkara pidana atau sengketa tata usaha militer yang dilanggar.

Hal ini sudah ditentukan dalam suatu Undang-undang Republik Indonesia no 31 tahun 1997, hukum ini sangatlah penting karena bertugas untuk mengadili orang yang salah pada tingkat bawah sehingga jika ditingkat bawah kesalahan sudah diketahui maka diharap tidak akan ada kesalahan ditingkat atas atau selanjutnya.

Struktur organisasi dalam pengadilan militer ini yaitu,

• Unsur kepemimpinan, merupakan struktur teratas atau yang paling tinggi yang didalamnya terdiri atas kepala pengadilan militer(kadilmil) dan wakil kepala pengadilan militer(wakadilmil).
• Unsur staff atau pembantu pimpinan, unsur ini terdiri atas orang-orang yang bertugas untuk membantu kadilmil atau wakadilmil seperti kepaniteraan(disingkat tera yang dipimpin oleh panitera).
• Unsur staff pelayanan, berisi orang-orang yang bertugs untuk membantu dalam melakukan pelayanan pada anggota lainya termasuk atasan, dilakukan oleh sekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
• Unsur pelaksana, berisi orang-orang yang bertugas menjalankan tugas atau perintah atau sang pengambil tindakan dari tugas yang diberikan oleh atasan, yang termasuk didalamnya adalah Majelis Hakim dan Kelompok Hakim Militer.

2. Pengadilan Militer Tinggi 

Setelah membahas mengenai peradilan militer khusunya tingkat bawah, kali ini kita akan membahas mengenai peradilan militer tingkat tinggi. Jika diteliti dari segi kalimat maka tidak ada perbedaan yang mencolok antar keduanya namun disinilah kami akan menjelaskanya kepada Anda. Pengadilan Militer Tinggi atau lebih akrab disebut dengan Dilmilti merupakan suatu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia no 31 tahun 1997.

Dilmitri yang berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan hukuman pada tingkat pertama hukum pidana atau tata usaha yang dilanggar. Hukum ini dikhususkan untuk tingkat mayor keatas, selain itu ternyata hukum ini juga berfungsi sebagai badan hukum yang memriksa atau memutuskan hukuman pada tingkat banding perkara yang sudah diputuskan disidang sebelumnya.

Struktur organisasinya yaitu,

• Unsur pimpinan, yang terdiri atas Kepala Pengadilan Militer Tinggi(Kadilmiti) dan wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi(Wakadilmiti).
• Unsur stff atau pembantu pimpinan, terdiri atas kepaniteraan(Tera) yang dipimpin oleh ketua kepaniteraan(Katera).
• Unsur staff atau pelayan, yang terdiri atas bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam(TaUd) yang dipimpin oleh kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam(Kataud).
• Unsur pelaksana, yang terdiri atas Majelis Hakim dan Kelompok Hakim Militer Tinggi(Pokkimmilti).

3. Pengadilan Militer Utama

Setelah mengetahui apa itu peradilan militer dan peradilan militer tinggi, kali ini pembahasan selanjutnya adalah peradilan militer utama. Sesuai namanya peradilan ini merupakan peradilan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh lembaga peradilan hukum lainya. Lalu, apakah hukum peradilan militer utama itu? Pengadilan Militer Utama atau akrab disapa Dilmiltana merupakan sebuah lembaga hukum yang ebrtugas untuk memeriksa atau memutus pada tingkat banding pidana atau tata usaha yang telah ditetapkan sebelumnya di pengadilan militer tinggi, artinya pengadilan ini merupakan kelanjutan dari proses pengadilan militer tinggi.

Wilayah kekuasan atau wilayah yang meliputi pengawasan dari pengadilan militer utama ini adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang artinya seluruh wilayah indonesia berada dibawah kuasa peradilan militer utama. Pengadilan Militer Utama ini memegang kendali penting pda tiga pengadilan Militer lainya, antara lain pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran.

4. Pengadilan Militer Pertempuran

Setelah mengetahui apa itu pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengdilan militer utama, ada baiknya kamu juga mengetahui bentuk atau bagian dari pengadilan militer yang terakhir yaitu pengadilan militer pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan suatu badan hukum yang dibentuk sebagai badan pengawas kekuasaan kehakiman.

Sebagai badan yang bertugas memeriksa, mengawasi,menindak lanjuti suatu perkara pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit yang tengah berada di suatu medan perang. Hukum pengadilan Militer pertempuran ini memiliki sifat yang berbeda dibanding tiga hukum lainya yaitu bersifat fleksibel karena menyesuaikan dengan kondisi lokasi, daerah, dan wilayah tempat pertempuran.

Nah, itulah tadi beberapa bentuk hukum pengadilan militer yang perlu kamu ketahui dan pahami. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi para pembaca, terima kasih.