19 Ciri ciri Demokrasi Liberal dan Fakta Pentingnya

Di dalam suatu negara, tentunya terdapat suatu sistem pemerintahan yang telah mengatur bagaimana jalannya pemerintah yang ada pada negara tersebut yang mana telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan juga negara. Salah satu contohnya adalah demokrasi terpimpin yang sempat ada di Indonesia, tak lama setelah Indonesia berkembang dari Demokrasi Parlementernya yang mempunyai beberapa kegagalan yang fatal yang bisa menyebabkan kerugian bagi rakyat dan juga negara.

Dalam demokrasi itu sendiri terdapat bebrapa ciri ciri Demokrasi Terpimpin yang membedakan demokrasi terpimpin tadi dengan demokrasi yang lain yang ada pada era sebelumnya. Tentunya demokrasi tersebut juga ikut serta untuk mengalami adanya perkembangan Demokrasi di Indonesia yang selalu berubah-ubah sistemnya, namun tentunya masih mengandung beberapa ciri-ciri Demokrasi yang amat penting sebagai basis untuk bisa mengembangkan demokrasi sesuai dengan klasifikasi yang mereka inginkan.

Namun jauh sebelum adanya perkembangan dari demokrasi terpimpin menuju demokrasi Pancasila yang sampai saat ini masih dianut oleh negara Indonesia, ada salah satu jenis demokrasi yang sempat populer di Indonesia, yaitu demokrasi Liberal.

Pada demokrasi ini terdapat banyak sekali perkembangan yang ada pada negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah perkembangan politik masa Demokrasi Liberal. Namun, hal itu tentunya tida terpisahkan dari adanya peran dari kabinet berjalan yang mana berperan sebagai salah satu roda penggerak negara yang absolut. Namun, tentunya tidak semua kabinet mempunyai kelebihan.

Banyak sekali kabinet yang justru mengalami kegagalan karea beragam faktor, oleh karena itu sempat dilakukan perubahan di dalam pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal. Adanya beberapa dampak demokrasi pada negara Indonesia juga memberikan dampak Demokrasi Liberal yang tentunya bisa berimbas secara langsung pada masyarakat dan juga negara. Kali ini kita akan membahas apa saja ciri-ciri demokrasi liberal. Simak info selengkapnya pada artikel berikut :

1. Kebebasan beragama

Sama halnya dengan sistem demokrais yang lainnya, demorkasi liberal sangat mendukung adanya kebebasan-kebebasan dalam hak individual, terutama agama. Seluruh masyarakat bisa memiliki agam yang mereka inginkan sesuai dengan hati nurani. Tentunya hal ini tidak bisa didapat dari diluar individu itu sendiri. Harus ada panggilan dalam diri sendiri untuk memeluk suatu agama, dan hal itu tidak bisa dipengaruhi oleh luar. Apabila kebebasan ini bisa diilhami dengan lebih jelas lagi, maka akan bisa meminimalisir penyebab konflik antar agama, dampak konflik agama, dan juga contoh konflik antar agama.

2. Kepentingan pribadi adalah hal yang utama

Untuk bisa meminimalisir adanya penyebab konflik horizontal, maka demokrasi liberal bisa mengatasi hal ini dengan adanya jaminan akan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pada negara bebas seperti Amerika Serikat, bisa kita lihat bahwa setiap orang disana bisa melakukan apapun yang mereka mau, seperti berdandan sesuai hati mereka, berkelompok dengan grup yang mereka buat sendiri, ataupun sampai dengan hal seksual seperti adanya seruan kebebasan LGBT. Dilain sisi kebebasan ini dinilai sangat positif, namun di sisi lain kebebasan ini bisa menimbulkan seruan masa yang berlebihan dan berujung pada konflik.

3. Hak Kebebasan

Seperti yang dijelaskan pada informasi di atas, dalam demokrasi liberal ini, hak akan kebebasan selalu dijunjung tinggi. Setiap orang berhak untuk melakukan apapun, asalkan tidak mengganggu ketenangan publik dengan perbuatan mereka. Selain dari sisi masyarakatnya sendiri, jaminan ini juga dipegang teguh oleh pemerintah federal, yang mana sangat menjamin adanya kebebasan masyarakat tanpa mengkotakkan pikiran mereka dengan aturan-aturan yang terlalu mengikat. Hal tersebut dapat juga meminimalisir adanya penyebab pelanggaran HAM vertikal pada negara tersebut.

4. Kelompok Mayoritas dan Minoritas

Nah, hal yang disayangkan dari sistem demokrasi liberal ini adalah adanya pihak pihak yang saling berseteru yaitu pihak mayoritas dan juga minoritas. Dengan adanya kebebasan seperti ini, hal lain seperti pengertian Pluralisme dan contohnya tentunya juga dapat ditemukan dalam negara dengan sistem pemerintahan seperti ini. Meskipun begitu, lahirnya kelompok mayoritas dan minoritas ini berjalan secara natural, karena tidak adanya kebijakan apapun yang mengatur adanya pembentukan masyarakat mayor dan minor ini. Yang pasti, adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas pada masyarakat minoritas bisa mengundang adanya peraturan baru untuk menyelesaikan persoalan ini.

[AdSense-B]

5. Ada pembatasan terhadap rakyat minoritas

Terlepas dari adanya penyebab konflik Ambon dan  penyebab konflik Maluku, negara  liberal seperti Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959 pernah mengalami problema serupa mengenai tindakan rakyat minoritas. Ketidak seimbangan antara kedua kubu ini sangat berpotensi untuk bisa menimbulkan kebencian satu sama lain. Yang pasti mereka hanya menuntut satu hal, yaitu dihormati. Seluruh lapisan masyarakat tentunya menuntut rasa hormat, yang mana seharusnya bisa didapat tanpa memandang golongan tertentu. Namun, seringkali pada demokrasi liberal ini dapat ditemukan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap rakyat minoritas yang tentunya dinilai sangat merugikan.

6. Kekuatan mayoritas sangat kuat

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada setiap negara demokrasi terdapat masyarakat mayoritas yang seringkali menggunakan masa untuk menuntuk suatu hal kepada pemerintahan. Dan faktanya, memang kekuatan mayoritas ini dianggap sangat kuat, karena besarnya kekuatan masa. Namun seringkali hal ini dimanfaatkan untuk perbuatan yang tidak benar, seperti pada politik misalnya.

7. Suara terbanyak yang menang

Oleh karena adanya perbedaan suata, maka sistem pengambila suara yang teradapat pada demokrasi liberal ini seringkali menggunakan sistem Voting, sistem yang dianggap santa adil bagi seluruh masyarakat. Hal ini dapat ditemukan juga pada sistem demokrasi lainnya seperti pada demokrasi rakyat yang sampai saat ini berjalan pada beberapa negara di dunia. Yang jelas, cara pengambilan suara yang adil seperti ini diperlukan untuk bisa mengatasi adanya pengurangan atau penambahan hak-hak tertentu pada masyarakat mayoritas dan minoritas. Jadi, hasil dari voting tersebut dapat disetujui bersama-sama.

8. Mayoritas diutamakan

Karena besarnya kekuatan mayoritas tadi, seringkali mereka merasa berhak untuk dapat diutamakan. Tentunya pemerintah pada demokrasi liberal ini tidak bisa berbuata banyak, karena besarnya kekuatan yang dikeluarkan oleh rakyat mayoritas tadi.

[AdSense-C]

9. Pemerintahan yang Absolut

Pemerintahan absolut di sini berarti bahwa Pemerintah mempunyai hak-hak yang mana harus dihormati oleh masyarakat dengan sistem demokrasi liberal tersebut. Keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan tidak bisa diganggu gugat. Dan seringkali kebijakan yang dibuat mengundang kritik dan juga kekecewaan dari masyarat sendiri. Sayangnya, suara masyarakat tadi akan seolah menjadi berita lama setelah kebijakan tersebut berjalan cukup lama.

Itulah tadi beberapa ciri-ciri demokrasi liberal yang bisa ditemukan pada negara Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959, dan juga tentunya negara lainnya seperti Amerika Serikat sampai saat ini dan juga negara lainnya.

Walaupun kebanyakan dari ciri-ciri demokrasi liberal tersebut bisa dianggap positif, seperti adanya jaminan akan kebebasan hak individu termasuk dalam hak beragama di dalamnya, namun hal ain seperti adanya pihak mayoritas dan minoritas dikhawatirkan dapat menyebabkan konflik untuk waktu yang akan datang.