Kelebihan Sistem Parlementer Untuk Rakyat dan Pemerintah

Pada artikel sebelumnya tentu anda sudah melihat mengenai berbagai demokrasi yang ada di Indonesia, yang dimulai dari merdekanya Indonesia sampai dengan adanya reformasi pada jenis Demokrasi. Dalam jenis demokrasi tersebut disampaikan bahwa demokrasi tidaklah hanya memiliki satu bentuk saja, namun ada banyak jenis demokrasi yang dapat dipilih dan diterapkan pada sebuah negara yang paling cocok dengan keadaan negara tersebut. Terlepas dari adanya sistem demokrasi yang lainnya, seperti demokrasi material dan demokrasi rakyat, ada salah satu jenis demokrasi lagi, yaitu Demokrasi Parlementer. Pada Demokrasi ini terdapat beberapa hal yang perlu ditelusuri, salah satunya adalah dampak negatif dan positi dari adanya Demokrasi tersebut pada pemerintah yang sudah ada dan juga untuk masyarakat luas. Dan pengaruh dalam Demokrasi Parlementer ini menuai pro kontra karena adanya ketidak seiambangan kekuasaan di dala pemerintah, yang dapat menimbulkan bias atau ketidak jelasan.

Di Indonesia sendiri, sebuah negara yang berdiri dengan memiliki berbagai ciri ciri negara demokrasi dan juga ikut serta menerapkan perilaku demokrasi tersebut pada pelaksaan demokrasi di Indonesia saat ini juga ikut sempat mengaplikasikan demokrasi parlementer dalam pemerintahan. Sempat terjadi permasalahan mengenai kinerja kabinet yang dianggap tidak dapat bekerja dengan baik. Pada akhirnya, dengan dekrit presiden yang dikeluarkan, lembaga konsituante dihapuskan untuk sementara waktu, dan kemudian timbullah sistem demokrasi baru, yaitu Demokrasi Terpimpin. Demokrasi tersebut berkembang menjadi Demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi beberapa prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Lalu bila melihat dari Demokrasi Parlementer tersebut, adakah kelebihan yang bisa didapatkan dari sana? Mar kita simak jawabannya pada pembahasan mengenai kelebihan sistem parlementer di bawah ini:

1. Adanya kesesuaian yang pas antara lembaga eksekutif dan lembaga eksekutif pada saat pembuatan suatu kebijakan

Salah satu kelebihan sistem parlementer yang bisa dinilai sebagai hal yang efektif adalah adanya kesesuaian antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Hal ini bisa meminimalkan penyebab konflik antar golongan antara keduanya, dan pada saat pembentukan satu kebijakan, hal tersebut dapat berdampak pada pembuatan kebijakan itu sendiri tanpa adanya kesan bertele-tele. Hasilnya adalah segala kebijakan baru yang dibuat dapat dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat tanpa adanya keributan yang mengikutinya. Karena adanya keseimbangan lembaga tersebut, maka mereka hanya perlu untuk membuat suatu konsensus akan kebijakan baru tersebut, dan langsung diterbitkan untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas.

2. Menteri yang diangkat merupakan suatu representasi dari rakyatnya

Seperti yang sudah kita bahas pada paragraf awal dari artikel ini, pada tahun 1959, presiden Indonesia mengelurkan suatu alasan mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi tiga poin penting, yang mana salah satunya adalah pembubaran lembaga konstituante, yang mana dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Namun sebelum hal itu terjadi, ada hak penting yang diberikan kepada rakyat.

Hak tersebut adalah hak untuk melakukan pemilihan anggota legislatif dan juga anggota kabinet. Hal ini dapat membuka peluang akan terpilihnya seseorang yang menjadi representasi dari rakyat Indonesia, yang dipilih langsung oleh rakyat, dan akhirnya juga bertugas dan bertanggung jawab kepada rakyat.

3. Adanya dinding pembatas tanggung jawab dapat terlihat jelas

Dalam sistem demorkasi Perlamenter ini, terlihat jelas adanya perbedaaan tanggung jawab yang dibatasi oleh lembaga parlemen dan legislatif. Hal ini dilakukan untuk memperkecil pengaruhd ari satu sama lain sehingga bisa mengurangi adanya kecurangan yang terjadi pada pemerintahan. Hal tersebut bukanlah hal yang baik untuk dipertontonkan kepada masyarakat dna bisa mengurangi kredibilitas pemerintahan bila seandainya hal itu terjadi.

Lain halnya dengan pemerintahan otoriter yang merupakan ciri khas dari diktator paling kejam di dunia, yang mana seolah-olah lembaga yang berada di bawah kepemimpinan diktator tersebut tidak memiliki hak apaun selain memberikan saran kepada sang pemimpin. Untung saja demorkasi berhasil mengatasi hal ini dengan melahirkan sistem demorkasi yang baru untuk bisa memberikan harmonisasi pada pemerintahan sendiri dan juga hubungannya dengan rakyat.

[AdSense-B]

4. Kebinet dapat bertindak secara hati-hati karena terus diawasi oleh Parlemen

Lain halnya dengan ciri-ciri Negara Otoriter, pada sistem demokrasi perlementer ini, yang bertaggung jawab merupakan sebuah lembaga parlementer yang didukung pula dengan adanya kabinet yang ada pada negara tersebut. Mengambil contoh dari adanya dekrit presiden tersebut, maka langkah yang seharusnya dilakukan oleh Parlemen adalah melakukan pengawasan untuk mendeteksi adanya kasalahan atau ketidak sesuaian kinerja dari kebinet tersebut. Dan bila dirasa tidak mencukupi kriteria, maka kabinet tersebut dapat dibubarkan dan diganti dengan kabinet yang baru.

5. Rakyat dapat memperoleh informasi secara jelas dan tegas dari satu suara

Dengan memanfaatkan media yang ada seperti pengaruh media massa dan juga dampak positif kebebasan Pers untuk bisa mengadakan konverensi pers dengan waktu yang relatif cepat, maka Parlemen bisa menggunakan kesempatan ini untk mendapatkan informasi yang bulat dan jelas bahkan dari Perdana Menteri sendiri. Hal ini tentunya bisa mengatasi salah satu bentuk penyebab pelanggaran HAM vertikal yaitu ditutupinya informasi untuk rakyat, sehingga rakyat ditinggalkan begitu saja dengan rasa bingung.

Hal tersebut bisa diatasi dengan adanya lembaga Parlemen sendiri, yang berhak untuk menyatakan suatu informasi kepada media, yang nantinya bisa disebarkan kepada masyarakat. Ini sangat berguna apabila negara tersebut sedang dilanda bencana alam, atau mungkin serangan dari negara lain, karena Parlemen dapat memberikan klarifikasi atas hal tersebut dengan cepat.

[AdSense-C]

6. Pembuatan kebijakan bisa dilakukan dalam tempo waktu yang relatif cepat

Karena tidak adanya penyebab konflik horizontal yang telah diminimalisir, maka pembentukan suatu kebijakan tidak membutuhkan langkah yang berteleh-tele dan hal tersebut tentunya dapat sangat menghemat waktu. Tidak perlu adanya analisa dari pengertian analisa politik, karena memang dari lembaga legislatif dan konstituante ada keselarasan tersendiri yang dapat mempercepat penciptaan suatu kebijakan, karena seringkali lembaga-lembaga ini memiliki pola pemikiran yang sama. Hal tersrbut kemudian disampaikan pada Parlemen dengan berbagai pertimbangan sebelumnya. Dan tak lama kemudian, kebijakan tersebut akhirnya bisa diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri pada rakyatanya, atau mungkin siapa saja yang bisa mewakilinya apabila Perdana Menteri sedang berhalangan untuk melakukan klarifikasi.

Itulah tadi beberapa kelebihan sistem parlementer. Namun, dengan adanya beberapa kelebihan tersebut, tidak serta merta segala kekurangan yang fatalnya bisa dihindari begitu saja. Perlu adanya pengendalian dari diri masing-masing untuk bisa membatasi wewenang agar Parlemen dan Kabinet tidak saling menjatuhkan satu sama lain dikarenakan oleh sebab lain disamping kesejahteraan rakyat.

Namun hal tersebut juga bisa dinetralisir dengan menanamkan sifat jujur, seperti yang pada contohnya kita bisa melihat dari negara Jepang, yang juga memiliki sistem pemerintahan yang sama. Negara tersebut bisa berjalan dengan baik kan sampai sekarang? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya rasa saling percaya dan tidak mempengaruhi satu sama lain, karena mereka hanya berfokus kepada rakyat dan negara Jepang, memikirkan yang terbaik untuk mereka semua.