10 Ciri-ciri Negara Otoriter yang Ada di Dunia

Setelah kita membahas mengenai ciri-ciri negara demokrasi, maka kami akan lebih lanjut mengenalkan kepada anda berbagai sistem pemerintahan yang ada yang dicerminkan lewat sikap pemerintahannya. Ada banyak sebearnya, seperti negara liberal, komunis, dan sebagainya. Dan kini, kita akan mengulas mengenai ciri-ciri dari negara otoriter, yang memiliki hubungan dengan komunisme. Dalam negara otoriter sendiri, ada beragam hak sipil yang dibatasi. Tentunya, hak-hak tersebut sebanarnya merupakan hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh semua orang di dunia. Maka dari itu, cukup sulit untuk menemukan pelaksaan demokrasi di Indonesia saat ini yang sebenarnya dapat dengan mudah ditelusuri, namun tidak dengan negara yang dipimpin oleh diktator paling kejam di dunia.

Pada negara-negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang memiliki sikap otoriter tersebut lah, banyak sekali ditemukan keluahn dari hati masyarakat mengenai pemerintahan itu sendiri. Sayangnya, kadang kala pemimpin pemerintahan membuat suatu peraturan yang mana menyatakan bahwa segala bentuk kritikan akan mendaatka hukuman tegas dari badan pemerintah. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat masyarakat diam, aga paling tidak bisa selamat dari kekejaman badan disiplin pemerintah. Hal itu tentunya bukanlah dampak positif dan negatif demokrasi dan sangat jauh dari contoh Demokrasi Pancasila yang telah kita bahas pada artikel-artikel sebelumnya. Namun, apakakhah tidak terjaminnya hak hanya merupakan satu-satu nya ciri dari negara otoriter? Atau adakah ciri lainya yang bisa menggambarkannya? Simak penjelasannya pada informasi berikut ini mengenai ciri-ciri negara otoriter:

1. Pemimpin Menjabat Dalam Waktu yang Lama

Hal pertama yang bisa dilihat dari negara otoriter adalah pemerintahan yang cukup lama. Biasanya, pemimpin-pemimpin negara tersebut dijuluki sebagai diktator. Contoh saja, ada beberapa pemimpin negara yakni Moammer Kadafi dan juga kasus besar juga yang berada pada saat pemerintahan Bashar Al Ashad. Dan hal itu pula yang sebenarnya menjadi pemicu terjadinya penyebab perang Suriah dan Amerika, karena pemerintahan Bashar Al Ashad yang tidak kooperatif sama sekali terhadap kemajuan dan pertimbangan perdamaian.

Jabatan yang lama tadi tentunya tidak lepas dari tujuan pemimpin itu sendiri. Banyak sebenarnya bila digambarkan secara luas. Namun sebagai  contoh saja, tujuan dari lamanya pemerintahan tersebut bermacam-macam seperti pemanfaatan ekonomi, perluasan politik, dan juga tujuan-tujuan lainnya.

2. Tidak Dihargainya HAM

Tentunya, dengan semakin lamanya suatu pemerintahan menjabat, maka sudah dipastikan hak-hak rakyatnya akan terkikis sedikit demi sedikir. Lama-lama, hak-hak masyarakat yang sebenarnya mudah didapat menjadi semakin sulit karena banyak batasan-batasan yang ada. Hasil dari itu adalah adanya protes dari masuarakat, dan kemudian berkembang menjadi penyebab pelanggaran HAM vertikal. Kemudian, terjadinya penyebab konflik horizontal yang terjadi antara pihak pembela pemerintah dan pihak oposisi.

3. Tidak Adanya Pemerataan Infrastruktur

Dengan pemerintah yang terfokus hanya pada pusat, maka tentunya berbagai daerah yang terutama berada dalam wilayah pelosok ini mengalami kemunduran infrastruktur. Mungkin itu juga yang dulu sempat memicu beberapa konflik lokal seperti penyebab konflik Poso dan penyebab konflik Ambon.

[AdSense-B]

4. Oganisasi Baru Selalu Dicurigai

Ciri-ciri negara otoriter selanjutnya adalah dicuriganya organisasi-organisasi baru. Pemimpin yang otoriter pasti selalu ketakutan akan adanya organisasi-organisasi  baru yang dicurigai sebagai pemberontak negara. Oleh karena itu biasanya ada aturan-aturan yang mencegah pembentukan organisasi di suatu negara, karena dikhawatirkan sebagai tanda lahirnya gerakan opisisi lainnya, meskipun sebenarnya organisasi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Hal ini terjadi pada Korea Utara, yang mana Kim melarang seluruh masyarakat untuk membuat organisasi-organisasi kemasyarakatan.

5. Kekuasan Tertinggi Berada di Tangan Pemimpin

Yang namanya pemerintahan otoriter, tentunya segala sesuatu sang pemimpin lah yang mengontrol. Bahkan, ada beberapa diktator yang bahkan membuat undang-undang khusus pencemaran nama baik pemimpin untuk melindungi dirinya.

6. Selalu Bermasalah Dengan Rakyatnya

Bukan berita baru sebetulnya, berbagai dampai buruk yang dilahirkan oleh pemerintah otoriter selalu mengundang kritik dan rasa tidak terima dari masyarakat. Seringkali penyebab konflik antar golongan juga timbul dikarenakan oleh hal ini, karena ada pihak-pihak tertentu yang setuju akan pemerintahan tersebut, dan pihak lainnya yang bertindak sebagai oposisi.

7. Tidak Adanya Pemilihan Umum

Biasanya, pemilihan raja atau pemimpin lainnya diatur berdasarkan garis keluarga. Jadi rakyat di sana tidak pernah mengalami dampak positif dan negatif Pemilu. Dengan tidak adanya pertai politik yang menjadi pesaing, maka strategi pemenangan Pemilu juga tidak pernah ada pada negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter.

[AdSense-C]

8. Kondisi Ekonomi Rakyat yang Memprihatinkan

Seringkali pada pemerintahan otoriter ini rakyatlah yang selalu menjadi korban. Melihat dari segi ekonomi masyarakat Suriah dan juga Korea Utara, kita bisa melihat betapa memprihatinkannya mereka. Ironisnya, pemerintah justru menggunakan dana yang ada untuk dirinya sendiri, untuk kemauannya sendiri seperti pembangunan militer, pembangunan rumah pribadi, dan sebagainya. Kita justru bisa melihat mewahnya rumah Bashar Al Ashad dan betapa kumuhnya rumah masyarakat lainnya di Suriah.

9. Penjagaan Perbatasan yang Ketat

Seperti pada kasus bentuk pelaksanaan Perang Dingin, ada perbedaan soal ekonomi dan sistem pemerintahan yang sangat kontras yang terjadi pada bagian Jerman Timur dan Jerman Barat. Akhirnya untuk mencegah masyarakat yang ingin kabur ke perbatasan lainnya, pemerintah Jerman Timur membentuk sebuah border untuk mencegah rakyatnya kabur ke bagian lainnya. Hal serupa juga terjadi pada Korea Selatan dan Korea Utara. Sementara Korea Selatan selalu fleksibel dengan pendatang yang berasal dari Korea Utara, pemerintah Korea Utara sendiri justru membuat batas-batas tertentu yang dijaga ketat oleh pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Diliaht dari segi manapun, itu bukanlah pengendalian konflik sosial yang baik.

10. Adanya Sugesti Tersendiri Dari Pemerintah Pusat

Kita bisa melihat contohnya pada negara Korea Utara. Sedari kecil, masyarakat sudah ditanam kan rasa cinta tanah air dengan menyebarkan kebohongan seperti Negara Korea Utara adalah negara yang lebih canggih dan modern ketimbang Korea Selatan, dan juga mereka mempertontonkan foto-foto dari Korea Selatan pada saat ekonominya hancur dan digunakan sebagai alat untuk menggambarkan kondisi ekonomi Korea Selatan pada saat ini.

Tentunya bagi masyarakat yang selalu berada pada wilayah Korea Utara, mereka tentunya banyak yang percaya akan hal tersebut. Namun karena mereka melihat referensi dari kehidupan di Korea Selatan lewat drama korea, mereka jadi merasa tertipu. Akhirnya, banyak dari mereka yang melarikan diri dari Korea Utara ke Korea Selata lewat berbagai cara.

Nah, sugesti-sugesti itulah yang ditanamkan pada tiap diri masyarakat untuk bisa tetap mematuhi aturan-aturan pemerintah, dan untuk mencegah lahirnya gerakan oposisi yang bisa menggulingkan pemerintah.

Itulah setidaknya 10 dari ciri-ciri negara otoriter di dunia. Tentunya, sistem pemerintahan tadi diciptakan untuk mencapai suatu tujuan. Sayangnya, seringkali tujuan tersebut malah menguntungkan diri sendiri, dan melindungi diri dari adanya kritik atau serangan dari siapa saja.

Hal tersebut justru sebenarnya bisa memperkeruh keadaan pemerintah dan rakyat negara tersebut. Namun, bila aturan-aturan tersebut tetap berlanjut, maka kehidupan yang terkekang tersebut menjadi kebiasaan yang harus ditaati oleh masyarakat sehingga mereka tidak bisa lagi hidup dengan keinginan mereka sendiri dan harus menuruti apa yang boleh dan menjauhi apa yang tidak boleh dilakukan yang tercatat dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara otoriter sendiri.