Fungsi Hukum Pidana Secara Umum dan Menuru Para Ahli

Fungsi hukum pidana, Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.  Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari tata hukum di Indonesia, disamping cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum dagang dan lain sebagainya. Namun demikian hukum pidana masih terkait dengan cabang hukum tersebut, dalam arti hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, diantara keduanya terdapat hubungan satu sama lainnya sebagaimana  apa itu politik terbuka.

Ketertiban masyarakat ditegakkan oleh hukum pidana, oleh karena aturan hukum pidana dipenuhi oleh ancaman-ancaman sanksi pidana bagi setiap pelanggar hukum yang melanggar aturan hukum positif yang berlaku sebagaimana contoh pelanggaran norma sosial.. Disinilah perbedaan hukum pidana dengan cabang hukum lain, yaitu ditentukan sanksi yang negatif. Leo Polak menyatakan : “ Hukum pidana adalah bagian hukum dari hukum yang paling celaka, sebab ia sampai sekarang tidak tau mengapa itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum seperti  contoh pelanggaran nilai nilai Pancasila…

Fungsi utama hukum pidana menurut aliran modern yang di pelopori oleh Von Lizt, Prins dan Van Hamel menyatakan bahwa :

1. Fungsi utama hukum adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan suatu alat yang paling ampuh yang dimiliki Negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi tindakantindakan preventif.

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya sebagimana juga hukuman bagi pelanggaran ham ringan..  Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri‟ atau sebagai „pedang bermata dua‟, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi  kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair,[8] artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:

• Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatanperbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:
• Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya.
• Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappelijke belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;
• Kepentingan hukum negara (staatsbelangen), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.
• Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum.

Selain itu hukum pidana juga berfungsi dalam membatasi kekuasaan Negara, Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan yang tentunya berbeda dengan  cara memberi hukuman kepada anak .

Suatu pengertian lain bahwa fungsi hukum pidana secara khusus sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam suatu lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan, dan untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak menginkarinya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya dan juga mempunyai fungsi umum bahwa pidana juga merupakan nestapa sehingga orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana.

Itulah tadi, Fungsi hukum pidana secara umum dan menurut pra ahli. Semoga dapat bermanfaat.