Faktor Penyebab Politik Oligarki Melanda Indonesia

Faktor penyebab politik oligarki, hingga saat ini belum ada definisi baku yang diberikan oleh para ilmuwan terkait dengan oligarki. Hal tersebut didasarkan karena perbedaan persepsi yang diberikan masing-masing ilmuwan. Beberapa kalangan ilmuwan menganggap oligarki merupakan sebuah konsep jika merujuk pada pendapat James Payne maupun Leach. Oligarki juga dapat dianggap sebagai sebuah bentuk pemerintahan jika merunut pendapat Aristoteles dan Roberth A. Dahl.

Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya.

Seperti Dikutip oleh wikipedia. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani untuk “sedikit” (ὀλίγον óligon) dan “memerintah” (ἄρχω arkho).

Oleh Karena itu, sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit) diwujudkan. Contoh negara yang menganut system politik oligarki pada masa silam adalah negara Yunani Kuno, dan pada masa sekarang negara-negara komunis, yang dalam kenyataannya negara dikendalikan oleh anggota anggota presidium yang kemudian mendelegasikan kepada Sekretaris jenderal dan wakil-wakilnya.

Menurut Winters, melacak oligarki sebagai “bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil”. Sementara itu dasar kekuasaan dari minoritas oligarkis bersumber pada segala bentuk pengaruh minoritas yang didasakan kepada konsentrasi kekuasaan. Penjelasan diatas barangkali dapat kita cermati di Indonesia dengan munculnya politik dinasti. Dimana berbagai jenis penguasaan eksklusif atas jabatan-jabatan berpengaruh dalam suatu pemerintahan.

Karakteristik utama dari Oligarki adalah berbeda dari semua minoritas lainnya, dikarenakan dasar kekuasaan oligark adalah kekayaan material. Pemahaman atas fenomena oligark dan oligarki bermula dari pengamatan ketidaksetaraan material yang sangat mencolok menghasilkan ketidaksetaraan politik secara ekstrem.

Sebagian besar teori mengenai Oligarki mendefinisikan istilah oligarki sebagai satu ragam “kekuasaan sekelompok kecil”, lalu oligark (oligarch) dimaknai sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi secara besar-besaran sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi social eksklusifnya. Umumnya sumber daya tersebut harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi , biarpun tidak harus dimilki sendiri. Berpijak pada pemikiran teori Oligarki, maka analisa atas dua kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversi, diurai dengan metode analisis naratif.

Adapun faktor penyebab politik oligarki disebabkan oleh salah satunya adalah keberadaan partai politik yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh Meski Presiden Joko Widodo dipilih oleh lebih dari 53 persen pemilih pada pemilu 2014 lalu, ternyata faktanya Presiden Jokowi sulit mengambil keputusan berdasarkan hak prerogatifnya untuk lepas dari kepentingan partai-partai pendukungnya, maupun partai penentangnya. Dalam pemilihan calon Kapolri, Jokowi dikepung oleh desakan partai-partai di DPR. Partai-partai menyetujui Budi Gunawan jadi Kapolri walaupun jadi tersangka. Partai-partai mendesak Jokowi melantik Budi Gunawan, walau publik bersuara sebaliknya. Presiden Jokowi tersandera oleh sistem oligarki yang dianut hampir semua partai yang menduduki parlemen tanpa disadari. Contoh lain oligarki adalah ketika suara publik menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung, tapi elit-elit partai politik menginginkan pilkada lewat DPRD.

[AdSense-B]

Pengamat Politik sekaligus Direktur Saiful Mujani Research & Consulting, Djayadi Hanan berpendapat, penyanderaan yang tengah dihadapi oleh Presiden Jokowi diakibatkan menguatnya oligarki partai politik. “Oligarki adalah, adalah kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang atau elit, atau segelintir orang, tapi kekuatannya sangat dominan. Atau kekuasaan minoritas terhadap mayoritas,” . Biasanya, minoritas ini adalah penyandang dana terbesar di partai. “Jadi terpilihnya seseorang menjadi pimpinan didalam suatu partai ialah tergantung seberapa kekayaan yang dia miliki, bukan berdasarkan kemampuan dan intergritas si individu tersebut,” ujarnya.

Jika ini dibiarkan terus menerus, maka akan mengancam kehidupan demokratis di Indonesia. Pasalnya , partai politik adalah instrumen vital dalam penegakan demokrasi itu sendiri. Tapi sialnya , pasca reormasi 1998, saat semua instrumen lain dari bangsa ini sudah memperbaiki diri pasca orde baru, hanya partai politik yang belum mau memperbaiki diri.”Padahal seharusnya dalam demokrasi, partai politik itu berfungsi untuk mewakili masyarakat. Tapi sekarang, partai politik ada untuk mengaspirasi sekelompok elit partai,” .

Akibatnya ketika partai seakan menganut sistem oligarki maka terjadinya pembungkaman suara rakyat. “Bagi elit oligarki, suara rakyat dianggap tidak jelas atau tidak diakui. Tetapi mereka mengakui suara rakyat hanya 5 tahun sekali saat pemilu saja,”. Dampak lebih luasnya lagi kata dia saat adanya pembungkaman suara rakyat adalah timbulnya rasa apatis disebagian besar kalangan masyarakat terhadap politik itu sendiri. “Seharusnya partai ada untuk memberikan kecerdasan berpolitik di dalam masyarakat, fungsi mereka adalah sebagai wadah aspirasi. Sialnya, sebagian besar politisi menikmati keacuhan rakyat tersebut dalam mengambil kebijakan,”

70 persen lebih masyarakat Indonesia apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan politik di Indonesia, ini sangat mengkhawatirkan. Ada beberapa upaya agar oligarki di partai politik bisa diredam, salah satunya adalah perbaiki sistem keuangan partai politik. Harus diakui kalau politik membutuhkan uang, tetapi uang bukan segalanya. Oleh karenanya sumber pendanaan partai politik harus diatur sedemikian rupa. Parlemen harus melahirkan UU itu, dana partai bisa dari negara atau dari konstituen dengan jumlah yang dibatasi. Tujuannya agar mudah di audit.

Itulah tadi, faktor penyebab politik oligarki di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat.