Dampak Positif dan Negatif Politik Uang Dalam Pemilu

Salah satu musuh utama dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, baik nasional maupun lokal di Indonesia adalah praktek politik uang. Istilah politik uang dimaksudkan sebagai praktek pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu, maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan. Dengan politik uang, pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional, seperti rekam jejak, kinerja, program maupun janji kampanye karena memilih kandidat hanya karena pemberian uang belaka.

Menjelang pemilu tahun ini, isu mahar politik kembali mencuat. Praktik inilah yang membuat biaya pemilu menjadi mahal dan menghasilkan pemimpin daerah berkualitas rendah. Namun pungutan semacam mahar politik ini tidak hanya terjadi sekarang. Dalam sejarah Indonesia, cara-cara seperti itu sudah lama terjadi dalam pemilihan kepala desa di Jawa. Koran-koran kolonial yang terbit pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 banyak menyoroti praktik-praktik kotor penyuapan dan jual-beli suara dalam banyak kasus pemilihan kepala desa.

Uang dan politik ibarat makanan (nasi) dan lauk. Keduanya harus selalu seiring dan seirama. Nasi tanpa lauk yang menyertainya hanya akan membuat makan tidak berasa. Begitu pun terjun dalam dunia politik praktis tanpa mempunyai uang hanya akan membuat imaginasi kekuasaan semakin menjauh. Hal ini berarti bahwa bagi mereka yang ingin terjun dalam dunia politik mereka harus mempunyai uang yang cukup. Sebab, uang adalah salah satu faktor determinan untuk bisa maju dalam kancah politik.

Tidak bisa dipungkiri uang memegang peranan penting dalam proses-proses politik. Bagaimana tidak. Seseorang yang tadinya tidak popular dan tidak punya kapasitas dan kredibilitas bisa dengan mudah menggapai kekuasaan yang diperebutkan banyak orang hanya dengan benda yang bernama uang. Bagi mereka yang mempunyai uang mereka tidak akan terlampau sulit untuk bisa mempengaruhi masyarakat pemilih dengan beragam cara seperti pemanfaatan media (iklan, siaran radio dan semacamnya) untuk membangun citra diri dan mensosialisasikan visi dan misi mereka.

Karena tidak ada garansi sebagai pemenang banyak orang kerap kali menggunakan jalan pintas untuk menggapai kekuasaan dengan melakukan praktek-praktek kotor seperti yang kita kenal dengan sebutan “money politics.” Semua telah mafhum di Indonesia fenomena politik uang masih menggejala sedemikian akut sehingga ritme permainan politik sangat susah untuk dijauhkan dari praktek-praktek politik uang. Meskipun tidak bisa dinafikan produk undang-undang termasuk perangkat sistem pengawasan terhadap praktek-praktek “money politics” sudah dibentuk. Namun, pada kenyataanya praktek “money politics” masih sangat susah untuk dibendung.

Dibalik itu semua, pada faktanya pasti terdapat dampak dari politik uang. Berikut dirangkum mengenai dampak positif dan negatif politik uang.

Uang bisa memberikan makna positif manakala uang tersebut digunakan untuk kegiatan atau aktivitas yang legal dan mempunyai implikasi positif bagi masyarakat. Begitu pun halnya dengan pisau. Akan memberikan makna positif manakala digunakan untuk kegiatan legal dan memberi dampak positif bagi masyarakat atau si pengguna. Bukan sebaliknya. Untuk mempermulus niat jahat seperti membunuh dan sebagainya.

Uang semakin menampakan wujudnya yang buruk ketika dimainkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan mencapai kekuasaan. Bagi mereka yang melakukan praktek kotor melalui “money politics” mereka secara tidak langsung telah melakukan kejahatan serta pembodohan terhadap masyarakat. Imbas yang paling mengenaskan dari praktek politik uang adalah suksesnya para elit menularkan kebiasaan buruk tersebut. Dikatakan sukses karena praktek tersebut sudah mewabah di masyarakat sehingga dalam beberapa hal masyarakat kita sangat tergantung kepada makhluk uang.

[AdSense-B]

Terutama ketika mereka harus ikut berpartisipasi dalam politik. Lebih tragis lagi masyarkat sampai tidak mau memberikan suara kalau mereka tidak diberi uang atau bantuan-bantuan yang lain. Para pemilih menjadi bertindak materialistik dan hanya menilai dengan nominal yang ada ditangan, maka todak heran jika kemudian demokrasi kita ini bisa dinilai dengan uang. Sebab para pemilih telah memiliki ukuran kandidat yang akan mereka pilih yakni mereka yang mampu memberikan uang dan secara langsung membeli suara mereka.

Jika dirangkum dengan jelas, maka setidaknya terdapat 4 dampak negatif dari politik uang, diantaranya :

• Pertama, APBD berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal, yang telah membiayai pemenangannya. Istilahnya: tidak ada makan siang gratis.
• Kedua, yang terpilih nanti sangat mungkin adalah orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun daerah.
• Ketiga, yang terpilih karena banyak mengeluarkan uang dalam bentuk politik uang berpotensi akan merampas dan/atau mengkorupsi APBD yang dikelolahnya.
• Keempat, pelaku dan penerima dapat dipidana sesuai pasal 187a ayat 1 dan 2 UU nomor 10/2016.

Tidak bisa dipungkiri bahwa politik uang menunjukkan bahwa bagi mereka yang mempunyai uang banyak uang sering kali menjadi alat untuk mencapai kekuasaan. Sementara bagi mereka yang tidak berduit mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut. Kondisi di atas menegaskan bahwa tidak selamanya uang memberikan dampak positif.

Itulah tadi, rangkuman dampak positif dan negatif politik uang dalam pemilu. Semoga bermanfaat.