4 Dampak Politik pada Masa Daendels di Nusantara

Saat Belanda jatuh ke tangan Prancis, pemerintah Prancis membuat komite baru dan mengangkat Louis Napoleon menjadi penguasa di Belanda pada 1806. Sebagai penguasa baru, Napoleon mengirim Herman Willem Daendels ke Hindia Belanda untuk mengamankan wilayah tersebut dari serangan Inggris yang merupakan musuh utama Prancis. Daendels dinilai sebagai figur yang yang dapat mengamankan kekuasaan Belanda terutama di pulau Jawa yang merupakan sentral kekuasaan Belanda.

Daendels dikenal sebagai pemimpin yang menganut prinsip pemerintahan yang revolusioner. Dia membawa pembaruan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak efisien, segala bentuk penyelewengan dan korupsi. Pada 1 Januari 1808, Daendels tiba di Banten. Sesampainya di Batavia, ia memutuskan untuk pindah ke Buitenzorg (Bogor) karena menurutnya Batavia bukan kota yang sehat. Selama memerintah, Daendels banyak mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris.

Kebijakan Daendels selama Memerintah di Jawa

Daendels menjadi gubernur jenderal dalam kurun waktu 1808 hingga 1811. Daendels memiliki tugas untuk memperkuat pertahanan sekaligus memperbaiki administrasi dan kehidupan sosial dan ekonomi di pulau Jawa. Daendels ingin memberantas praktek feodalisme dengan tujuan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai gubernur jenderal, Daendels pun memberlakukan kebijakan-kebijakan di beberapa bidang, yakni bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, peradilan dan sosial ekonomi.

1. Kebijakan di Bidang Pertahanan-Keamanan

Di bidang pertahanan-keamanan, Daendels memberlakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

• Membangun benteng-benteng pertahanan yang baru.
• Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pangkalan angkatan laut di Ujungkulon tidak berhasil diwujudkan.
• Meningkatkan jumlah tentara dengan cara merekrut orang-orang pribumi dari semula 4000 tentara menjadi 18.000 tentara.
• Membangun jalan raya Anyer (Banten) – Penarukan (Jawa Timur) dengan jarak kurang lebih 1100 kilometer dan dinamakan dengan Jalan Daendels.

Kebijakan Daendels di bidang pertahanan-keamanan ini ternyata mengubah citra Daendels yang semula dikenal sebagai sosok yang demokratis menjadi pemimpin yang diktator karena memberlakukan kerja rodi.

2. Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan

Dalam misinya untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan, Daendels juga mengeluarkan beberapa kebijakan. Bahkan kebijakan yang dikeluarkan ada yang menyentuh tata cara dan adat istiadat dalam kerajaan-kerajaan di pulau Jawa. Hal-hal yang dilakukan Daendels dalam bidang administrasi pemerintahan antara lain sebagai berikut.

• Membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara.
• Membagi pulau Jawa menjadi sembilan prefektur, yakni wilayah memiliki otoritas dan dipimpin oleh seorang prefek. Masing-masing prefek bertanggung jawab langsung kepada gubernur jenderal dan setiap prefek membawahi para bupati.
• Kedudukan bupati yang semula sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Namun para bupati tersebut masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
• Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan diubah menjadi wilayah pemerintahan kolonial.

3. Kebijakan di Bidang Peradilan

Daendels mengeluarkan kebijakan di bidang peradilan untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat dan memberantas penyelewengan, antara lain sebagai berikut.

• Membentuk tiga jenis peradilan, yakni peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing dan peradilan untuk orang pribumi yang secara khusus dibentuk di setiap prefektur.
• Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing.

4. Kebijakan di Bidang Sosial Ekonomi

Daendels bertanggung jawab dalam memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi di Hindia Belanda. Maka dari itu ia membuat kebijakan yang menguntungkan pemerintah kolonial sebagai berikut.

• Memaksakan perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang isinya menyinggung tentang penggabungan banyak daerah ke dalam satu wilayah pemerintahan kolonial seperti daerah Cirebon.
• Meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasar dunia.
• Meningkatkan pemasukan uang dengan cara memungut pajak.
• Melakukan penjualan tanah pada pihak swasta.
• Mengharuskan rakyat untuk melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian.

Dampak Politik yang Ditimbulkan

Kekuasaan Daendels berakhir pada Mei 1811. Ia dipanggil oleh Napoleon untuk kembali ke Belanda. Alasan ia dipanggil kembali karena Napoleon menilai Daendels bersikap otoriter dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang penjualan tanah milik negara kepada pihak swasta. Selain itu, Daendels mendapat tuduhan melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri. Pemanggilan Daendels juga berkaitan dengan penyerbuan ke Rusia.

Pada masa pemerintahan yang cukup singkat, Daendels cukup berhasil dalam usahanya mempertahankan pulau Jawa dari Inggris, berbeda dengan Jan Willem Janssen, gubernur jenderal yang menggantikannya, justru kalah dari pasukan Inggris yang kemudian berhasil menguasai pulau Jawa.

Dampak yang paling terasa pada masa pemerintahan Daendels adalah kerja rodi yang membuat rakyat jatuh miskin dan semakin menderita. Pembangunan pangkalan angkatan laut di Ujungkulon menyebabkan banyak rakyat terjangkit penyakit malaria dan tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia karena tidak mendapat perawatan dan makanan yang layak.

Tidak hanya itu, untuk menutupi biaya pembangunan Daendels menjual tanah rakyat kepada partikelir Belanda dan Tionghoa dan rakyat menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pemilik tanah. Hal ini menumbuhkan rasa kebencian rakyat terhadap pemerintah kolonial.

Terkait dengan kebijakan Daendels yang mengubah sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem pemerintahan Eropa, para bupati tidak diperbolehkan meminta upeti kepada rakyat. Akibatnya kewibawaan para bupati merosot di mata rakyat karena para bupati tak ubahnya adalah pegawai pemerintah yang harus tunduk pada pemerintahan kolonial.

Dalam usahanya memberantas sistem feodal, Daendels juga tidak mengharuskan para residen Belanda untuk duduk di lantai dan mempersembahkan sirih sebagai tanda hormat kepada raja karena dianggap berlebihan. Ia pun menekankan kepada rakyat bahwa kekuasaan tertinggi berada di Batavia, bukan di tangan raja-raja.

Tindakan Daendels yang menganggap penghormatan kepada raja adalah hal yang berlebihan berdampak timbulnya kebencian dari kalangan penguasa daerah. Hal tersebut dianggap sebagai usaha merendahkan martabat dan seolah meruntuhkan teori kekuasaan masyarakat Jawa yang menjadikan seorang raja sebagai sentral kekuasaan.