Kondisi Sosial dan Dampak Politik G30S/PKI di Indonesia

Peristiwa Gerakan 30 September atau yang dikenal sebagai G30S/PKI merupakan sejarah kelam bagi Bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia. Gerakan tersebut dilakukan dengan tujuan ingin mengkudeta pemerintahan Indonesia dan mengubah ideologi bangsa dari Pancasila menjadi paham komunis. Paham komunis sendiri ditentang oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Pada tanggal 30 September 1965 malam tujuh perwira tinggi militer Indonesia diculik dan dibunuh sebagai salah satu usaha dalam melakukan kudeta. Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad saat itu kemudian melakukan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Tidak dapat dipungkiri, peristiwa G30S/PKI tersebut tentunya meninggalkan dampak yang mempengaruhi kehidupan sosial politik di Indonesia. Pemberontakan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan banyak nyawa yang telah terenggut. Berikut akan dipaparkan dampak-dampak yang dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Dampak Politik G30S/PKI

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, peristiwa G30S/PKI memberi dampak politik terhadap berjalannya pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi politik yang tidak stabil. Berikut ini adalah penjelasan dampak politik yang terjadi pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI di Indonesia.

1. Presiden Soekarno menjadi kehilangan wibawa di mata rakyat Indonesia karena dianggap melakukan pembelaan terhadap PKI.
2. Pertentangan dalam lembaga tinggi negara muncul karena kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil. Konflik antara partai politik pun tidak dapat dihindari.
3. Muncul kemarahan rakyat karena pemerintah belum bisa mengambil keputusan untuk membubarkan PKI.
4. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI dan KAPI yang menuntut agar PKI dibubarkan yang merupakan bagian dari Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Isi tuntutan lainnya adalah Kabinet Dwikora bersih dari unsur-unsur PKI dan pemerintah harus segera mengambil sikap dalam perbaikan ekonomi. Adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah mendorong dilakukannya aksi demonstrasi dan berbagai gerakan oleh mahasiswa dan pemuda di Indonesia. Aksi demonstrasi dan gerakan oleh mahasiswa dan pemuda tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah agar segera memperbaiki situasi pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI dan membuat perubahan ke arah yang lebih baik.
5. Pemerintah melakukan pembaruan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan dan ditujukan kepada kabinet yang memiliki anggota seratus menteri sehingga disebut sebagai Kabinet Seratus Menteri. Namun di antara menteri-menteri tersebut masih ada yang pro terhadap PKI sehingga ditentang oleh rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI. Mereka pun melakukan aksi demonstrasi dan mengempeskan ban mobil milik calon menteri yang akan dilantik. Aksi tersebut menewaskan seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim sehingga mendorong aksi demonstrasi yang lebih besar lagi dan menjalar ke daerah-daerah lain di Indonesia.
6. Pada 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai pemicu aksi demonstrasi dan aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh para pemuda dan mahasiswa Indonesia.
7. Pada 11 Maret 1966, sidang kabinet diadakan untuk membahas kemelut politik nasional. Namun, sidang kabinet tersebut tidak dapat diselesaikan karena terdapat pasukan tak dikenal di luar gedung yang dianggap dapat membahayakan keselamatan Presiden Soekarno. Di hari yang sama, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan Supersemar yang berisi perintah kepada Letjen Soeharto agar mengambil tindakan yang menurutnya penting dan dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam menjalankan pemerintahan dan revolusi, serta keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden.

Kondisi Sosial Politik Indonesia Pasca G30S/PKI

Setelah berakhirnya peristiwa G30S/PKI, kondisi politik di Indonesia masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan masih sering terjadi konflik antar partai politik. Diterapkannya sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin cenderung mengarah ke sistem pemerintahan yang diktator. Kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pun masih suram dan melarat.

Presiden Soekarno menyatakan bahwa gerakan seperti G30S/PKI sangat mungkin terjadi dalam suatu revolusi. Pandangan Presiden Soekarno tersebut ternyata diartikan sebagai pembelaan terhadap PKI oleh masyarakat. Kemudian pada 10 Januari 1966, terjadi demonstrasi besar-besaran yang mengajukan tiga tuntutan yang dikenal sebagai Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Tiga tuntutan tersebut antara lain, menuntut pembubaran PKI, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga-harga atau perbaikan ekonomi.

Tuntutan yang diajukan oleh para demonstran tersebut bukanlah tanpa alasan. Pasca peristiwa G30S/PKI, terjadi inflasi tinggi yakni melebihi 600 persen dalam setahun yang diikuti oleh kenaikan harga barang. Pemerintah kemudian mengeluarkan dua kebijakan ekonomi, antara lain mengadakan devaluasi Rupiah lama menjadi Rupiah baru yaitu Rp1000 menjadi Rp100 dan menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali lipat yang mengakibatkan harga barang susah untuk dikendalikan.