5 Contoh Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance yang Pernah Terjadi di Indonesia

Contoh Kasus Pelanggaran Good Corporate GovernanceContoh Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance menjadi topik yang kali ini akan kita bahas. Sebelum mengupasnya lebih jauh, mari kita ulas terlebih dahulu mengenai pengertian dari Good Corporate Governance . Good Corporate Governance  atau yang lebih dikenal dengan singkatan GCG merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Good Corporate Gorvernance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalaha-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perebaiki dengan segera. Penertian ini dikutip dari buku Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya (2008:36). Sejarahnya GCG mulai kenal di Indonesia sejak krisis tahun 1997.

Hal ini berdasarkan karena pada saat itu banyak sekali perusahaan yang tumbang sebagai akibat dari krisis moneter yang amat dasyat. Serta juga tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN (Budiati, 2012).  Tidak heran jika maa itu menjadi masa yang kelam terutama bagi perekonomian Indonesia sebagimana contoh konflik budaya di indonesia .

GCG mulai diberlakukan di Indonesia ejak tahun 1998, dengan didasarkan pada usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independent dan membentuk komite audit pada tahun 1998, Corporate Governance (CG) mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia sebagaimana pada   tujuan dan sifat hukum ketenagakerjaan..

Seiring dengan berjalnanyanya, sudah sangat umum jika kemudian, masih kerpa ditemukan berbagai bentuk pelanggaran pelanggarn yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di Indoneia. Sebagaimana dalam 5 Contoh Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance yang pernah terjadi di Indonesia.

  1. Kasus GCG Terhadap Bank Panin Tbk, Bank Mega Tbk, Bank Jabar Banten dan Bank Mestika Dharma

Bank Indonesia (BI) memberikan sanksi kepada empat bank. Keempat bank tersebut adalah PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma. Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, sanksi berupa pembatasan diberikan lantaran keempat bank tersebut tak menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

Pemberian sanksi berupa pembatasan tersebut diterapkan berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Permasalahan yang terjadi di empat bank tersebut masuk kategori sebagai risiko operasional. Bahkan dari keempat bank tersebut terdapat permasalahan yang bergulir ke ranah hukum. Meskipun demikian kinerja keempat bank tersebut masih tergolong bagus dan tidak termasuk  contoh kasus sengketa perdata internasional..

2. Kasus GCG Oleh PT. Katarina Utama

PT Katarina Utama Tbk (RINA) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi dan tercatat di BEI sejak 14 Juli 2009. RINA menggelar penawaran saham perdana kepada publik dengan melepas 210 juta saham atau 25,93% dari total saham, dengan harga penawaran Rp 160,- per lembar saham. Dari hasil IPO, diperoleh dana segar sebesar Rp 33,66 miliar. Rencananya  54,05% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan 36,04% dana IPO akan direalisasikan untuk membeli berbagai peralatan proyek

Kemudian pada Agustus tahun 2010 salah seorang dari pihak pemegang sahan PT Katarina melaporkan bahwa telah terjadi tindalakan pelanggaran GCG. Dimana dan yang harusnya digunakan untuk  membeli peralatan, modal kerja, serta menambah kantorcabang, tidak digunakan sebagaimana mestinya.   Hingga saat   ini   manajemen   perseroan   belum   melakukan   realisasi sebagaimana mestinya. Dari dana hasil IPO sebesar Rp 33,66 miliar, yang direalisasikan oleh manajemen ke dalam rencana kerja perseroan hanya sebesar Rp 4,62 miliar, sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadi penyelewengan dana publik sebesar Rp 29,04 miliar untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Katarina diduga telah memanipulasi laporan keuangan audit tahun 2009 dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan. Bahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memutus aliran listrik ke kantor cabang RINA di Medan, Sumatera Utara, karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar Rp 9 juta untuk tagihan selama 3bulan berjalan. Akhirnya Cabang Di Medan ditutup secara sepihak tanpa meyelesaikan hak hak karyawannya hingga termasuk pada contoh pelanggaran demokrasi.

3. Kasus GCG Oleh PT Freeport Indonesia Tahun 2017

Permasalahan yang terjadi bermulai dari adanya ketidak-sesuaian gaji dan upah para pekerja Indonesia yang bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya sangat berbeda jauh. Gaji pekerja Freeport hanya sebatas upah minimum regional ( UMR ). Meski dikatakan tidak melanggar hukum, namun gaji yang diberikan tersebut jauh dari apa yang dibayangkan. Selain minimnya gaji atau upah yang diberikan, pekerja di perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut sangat tidak merata antara pekerja lokal asli Papua dengan pekerja asing. Dan ironisnya, para pekerja lokal umumnya dipekerjakan di level paling bawah, lain halnya dengan pekerja asing.

Selain hal diatas masih terdapat bentuk pelanggaran lain diantaranya adalah  ketidak-sesuaian laporan dengan fakta di lapangan yang ditemukan oleh BPK. Penghitungan kerugian atas dampak lingkungan dari pengoperasian tambang Freeport oleh tim pengawas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan selama ini tak akurat. Sehingga, tim BPK mengkaji ulang laporan tersebut dan menemukan beberapa kejanggalan seperti adanya kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport, kerugian negara yang sebenarnya dlsb.

4. Kasus GCG Oleh Jamsostek

Jamsostek merupakan satlah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam pemberian asuransi dan perlindungan tenaga kerja yang berbeda dengan  hukuman pelanggaran ham ringan . Siapa sangkan bahwa perusahaan sekelas ini ternyata ditemukan banyak melakukan bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan GCG. Adapun bentuk bentuk pelanggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

  • Pertama, Jamsostek membentuk Dana Pengembangan Progran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 22/2004.
  • Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jamsostek yang hilang mencapai Rp36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan.
  • BPK menemukan Jamsostek belum menyelesaikan aset eks investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes (MTN). Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah eks jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai Rp72,25 miliar dan aset eks jaminan MTB PT Volgren Indonesia.

Adanya bentuk pelanggaran ini kini membuat Jamsostek tidak diperkenankan lagi memberikan jasanya dan saat ini dialihkan ke BPJS ketenagakerjaan ebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

5. Kasus GCG Oleh Operator Telekomunikasi

Anda pasti kerap menemukan bentuk SMS promosi atau juga pean mengenai penawaran produk NSP hingga fitur lainnya dari penyedia operator telekomunikasi. Hal yang paling sering terjadi adalah bahwa tiba tiba pulsa anda berkurang padahal anda tidak mendaftar untuk layanan tersebut. Bahkan hal ini berlangsung secara terus meneru dan membuat anda rugi tentunya. Contoh diatan merupakan bentuk pelanggaran GCG yang kerap dan bahkan hingga kini masih dilekukan oleh hampir semua penyedian layanan telekomunikasi di Indonesia.

Nah, itulah tadi 5 Contoh Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat.