2 Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan menjadi salah satu kajian yang menarik untuk dikulik. Sebagaimana kita tahu bahwa Ketenagakerjaan didefinisikan atas segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. ( hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Menurut Prof. Iman Soepomo, S.H. menyimpulkan bahwa, dalam Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan merupakan sebuah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.Dalam pengertian lain, hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja/ organisasi pekerja dengan majikan atau pengusaha atau organisasi majikan dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan dalam merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan.

Moolenar juga memberikan pendapatnya mengenai hukum ketenagakerjaan ia mendefinisikannya sebagai bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenagakerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dan pengusaha. Hukum ketenagakerjaan merupaka sebuah hukum yang tertulis. Tentunya memiliki tujuan dan juga sifat sebgaiamn jenis hukum lainnya. Nah, untuk memahaminya lebih jauh, mari simak mengenai penjabaran Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan, selengkapnya.

Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Agar memperdalam mengenai bagaimana memahami hukum ketenagakerjaan maka kita harus mengetahui tentang tujuan-tujuan dari hukum ketenagakerjaan sebgaimana dalam contoh kasus sengketa perdata internasional   antara lain sebagai berikut ini:

  • Mencapai dan Melaksanakan Keadilan Social Dalam Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan sendiri merupakan sebuah bidang yang komplek, sebab didalamnya melibatkan banyak unsur dan elemen yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Tentu saja hal ini dapat membuat kepentingan satu sama lain dapat saling bersinggungan. Terlebih lagi dalam sistem ketenagakerjaan selalu mengenai istilah atasan dan bawahan, artinya hal ini dapat menimbulkan sebuah diskriminasi. Sering juga kita mendengar banyak kaus seputar tindakan ketidakadilan yang diterima oleh para pekerja terutama kalangan buruh sebgaimana juga  contoh kasus perdata internasional sengketa warisan.

Oleh sebab itu, maka tujuan dibuatnya hukum ketenagakerjaan adalh agar dapat mencapai sekaligus melaksanakan sistem keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Sehinga kasus kasus diskriminasi serta hal hal yang berkaitan dengan pelanggaran menganai keadilan yang mengancam para pekerja dapat diminimalisir. Bahkan upaya hukum juga dapat ditegakkan sehingga tidak ada yang akan dapat lolos dari hukum apabila mereka melakukan sebuah pelanggaran seperti yang juga dilakukan pada  contoh kasus pelanggaran ham di masyarakat.

Adanya hukum ketenagakerjaan juga memastikan setiap elemen terkait dengan sistem ketenagakerjaan terkelola dengan baik. Sehingga semua yang terlibat didalamnya akan dapat menerima hak dan kewajiban mereka ebagimana mestinya sebgaimana pernah terjadi pada  sanksi pelanggaran hak patendan contoh pelanggaran hak cipta film. Tanpa ada upaya diskirminasi serta juga mencegah terjadinya penyimpangan penyimpangan yang dapat merugikan baik pihak pekerja ataupun pihak pengusaha. Dengan demikina maka kondisi ketenagakerjaan akan kondusif sehingga akan berdampak baik bagi perkembangan perekonomian negeri ini.

  • Melindungi Tenaga Kerja Dari Kekuasaan yang Tidak Terbatas

Hal ini banyak dialami oleh tenaga kerja akibat perlakuan apara pengusaha, sevbagai contoh  dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerjanya yang merupakan pihak lemah. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan baik secara etika dan juga secara hukum. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang tidak manusiawi. Sebab pada dasarnya baik pekerja ataupun pengusahan memiliki hak serta kewajiban yang harus dilakukan satu sama lain.

Hukum ketenagakerjaan berisi aturan yang harus diatati baik oleh pengusaha atau[un juga pekerja. Hal ini juga menjadi sebuah bentuk perlindumgna yang diberikan oleh Negara kepada para pelaku kerja. Sehingga nantinya akan dapat memberikan iklim yang posited bagi sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Jika kemudia terdapat pelangaran pelanggaran yang dilakukan maka tentu tindakan dapat segera diambil sebagai bentuk penegakan hukum seperti pada contoh pelanggaran demokrasi .

Setelah memahami mengenai tujuan dibuatnya hukum ketenagakerjaan, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari hukum ketenagakerjaan itu snediri, antara lain adalah sebagai berikut :

[AdSense-B]

  • Mengatur

Ciri utama dari adanya Hukum ketenagakerjaan ialah sifatnya yang mengatur ditandai dengan adanya aturan yang tidak sepenuhnya memaksa dengan kata lain boleh dilakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian. Sebagi contoh: perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merngatur tentang Ketenagakerjaan, yakni berkaitan dengan pembuatan penjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis. Dikategorikan sebagai Pasal yang sifatnya mengatur, oleh sebab itu maka tidak harus/wajib perjanjian kerja itu dalam bentuk tertulis dapat juga lisan, tidak ada sanksi bagi mereka yang membuat perjanjian secara lisan sehingga perjanjian kerja dalam bentuk tertulis bukanlah hal yang imperative/memaksa;

Selanjutnya pada Pasal 60 ayat (1) Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini juga bersifat mengatur oleh sebab itu para pengusaha bebas untuk menjalankan masa percobaan atau tidak ketika melakukan hubungan kerja waktu tidak tertentu/permanen.

Terakhir adalah Pasal 10 ayat(1) Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, member peluang bagi pengusaha untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Hal ini merupakan ketentuan hukum mengatur oleh karena ketentuan ini dapat dijalankan (merupakan hak) dan dapat pula tidak dilaksanakan oleh pengusaha sebagaimana dalam  contoh pelanggaran hak warga negara.

[AdSense-C]

  • Memaksa

Dalam melaksanakan hubungan kerja terutama dalam masalah‐masalah tertentu diperlukan campur tangan dari pemerintah. Campur tangan ini akan menjadikan hukum ketenagakerjaan bersifat publik.

Adapin sifat publik dari Hukum Ketenagakerjaan ini ditandai dengan ketentuan‐ketentuan memaksa (dwingen), jika hak ini tidak dipenuhi maka negara/pemerintah dapat melakukan aksi tertentu berupa sanksi. Hal ini berarti hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak dan boleh dilanggar.

  1. Adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan.
  2. Adanya syarat‐syarat serta mengenai masalah perizinan, misalnya: Mengenai Perizinan yang menyangkut Tenaga Kerja Asing; Perizinan yang menyangkut Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia; Mengenai Penangguhan pelaksanaan upah minimum dengan izin dan syarat tertentu; Masalah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja; Serta Syarat mempekerjakan pekerja anak, dan sebagainya.

Itulah tadi, penjabaran mengenai 2 Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat.