Ciri Ciri Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik yang baik adalah partisipasi yang mendukung suksesnya penyelenggaraan politik nasional, bukan malah memperkeruh suasana politik nasional. Partisipasi politik harusbersifat kritis, korektif, dan konstruktif dimana keikutsertaan dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan dan memberikan alternatif yang lebih baik. Dengan demikian, perjalana politik akan lebih lancar, mencapai sasaran, dan dapat mencegah dampak negatif yang akan muncul.

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative democracy atau demokrasi musawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50 – 60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep deliberative democracy sebagaimana contoh pelanggaran kewajiban warga negara.

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan sebagaimana  contoh pelanggaran norma sosial. Misalnya ungkapan pemimpin “Saya mengharapkan partispasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masihng-masing”. Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.

Untuk memahami lebih dalam mengenai partisipasi politik, berikut akan diuraikan mengenai ciri ciri partisipasi politik.

Berikut ini ciri-ciri partisipasi politik:

  • Dilakukan oleh orang yang posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri

Ciri partisipasi yang pertama ialah dilakukan oleh warga negara biasa. Dalam hal ini memiliki staus masyarakat biasa. Sebab bagi politikus dan PNS atau pegawai negeri sipil tidak memiliki kewenangan untuk ikut dalam pasrtisipasi pollitik. Sehingga masyarakat umum yang tidak memiliki kedudukan sebgai politisi atau PNS merupakan subjek utama yang berpartisipasi politik.

  • Bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa

Dalam hal ini, ciri partisipasi politik yang kedua adalah bersifat sukarela. Dimana tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Sebab keikutsertaan dalam politik harus dilakukan dengan sukarela, keinginan sendiri dan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain seperti juga  contoh kasus pelanggaran hak warga negara.

[AdSense-B]

  • Berupa kegiatan atau perilaku luar yang dapat diamati, bukan perilaku batiniah berupa sikap dan orientasi

Partisipasi politik merupakan sebuah perilaku yang nampak dari luar. Hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan yang aktif di lingkungan baik lingkungan rumah hingga lingkungan di luar rumah. Sehingga tindakan ini merupakan sebuiah perilaku yang nampak di luar.

  • Bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik

Kegiatan pasrtisipasi politik dilakukan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi keputusan yang akan pemerintah buat. Sehingga hal ini merupakan ciri utama dari partisipasi politik yang aktif.

  • Partisipasi politik dapat dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara atau tidak langsung, melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah

Secara umum partisipasi politik dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. namun yang banyak terjaid di negara Indonesi adalah pastisipasi dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara. Hal ini dapat lebih memberikan efek meyakinkan kepada pihak pemerintah sebagimana  macam macam hukum di Indonesia.

  •  Partisipasi politik dapat dilakukan tanpa kekerasan maupun dengan kekerasan

Ciri terakhir dalam pasrtisipasi politik adalah dapat dilakukan dengan atau tanpa klekerasa. Sebab dalam hal ini pasrtisipasi politik dapat dilakukan secara bebas. Adapun  Contoh partisipasi politik yang tanpa kekerasan atau disebut konvensional antara lain: ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, ikut dalam organisasi kelompok kepentingan, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat. Sedangkan ontoh partisipasi politik yang dengan kekerasan atau disebut nonkonvensional antara lain: demonstrasi, huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, gerakan-gerakan politik serta revolusi.

Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik bisa terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan atau perilaku, yaitu sebagai berikut:

[AdSense-C]

1. Elektoral Activity

Meliputi pemberian suara, pemberian sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan, ataupun tindakan lain yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum.

2. Lobbying

Merupakan upaya yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintahan atau pemimpin politik dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan mereka tentang persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

3. Kegiatan organisasi

Meliputi partisipasi yang dilakukan anggota dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat pemerintah sebagimana dampak positif dan negatif demokrasi.

4. Mencari koneksi (contacting)

Merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menghubungi pejabat pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh manfaat bagi satu atau sekelompok orang.

5. Tindakan kekerasan (violence)

Merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah dengan cara menimbulkan kerugian fisik pada orang atau benda.

Itulah tadi, ciri ciri partisipasi politik beserta wujud perilaku di masyarakat. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.