Cara Mengatasi Politik Sara Versi Bawaslu

Cara mengatasi politik sara, Isu SARA selalu menjadi hal yang sensitif di Indonesia. Banyak kasus yang kemudian diseret ke isu SARA. Menurut hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi ancaman besar Pemilu 2019. Peneliti LIPI Syarif Hidayat mengatakan, isu SARA menjadi besar karena dikapitalisasi dan dimanipulasi elite politik. Survei ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada April-Juli 2018. Survei ini melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Survei P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan. SARA adalah isu yang berpotensi memecah belah masyarakat yang bersifat majemuk seperti di Indonesia.

SARA adalah akronim dari Suku Ras Agama dan Antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan.

SARA dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:

• Pertama, Individual. Di mana tindakan SARA dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya.
• kedua, Institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan.
• ketiga, Kultural. SARA yang dikatagorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan.

Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) telah meluas di Indonesia. Ada bentrokan, pembunuhan, perampokan, pencurian, kecemburuan sosial, dan sebagainya. Kita tentunya tidak menginginkan ketegangan dan perpecahan ini terus terjadi selamanya bukan? Berikut cara mengatasi politik sara.

Ekstensifikasi penggunaan politik SARA yang menyimpang dari koridor demokrasi membuat Bawaslu harus melakukan langkah-langkah antisipasi yang maksimal. Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) merancang sejumlah upaya sebagai bagian dari pencegahan semakin merebaknya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Salah satunya, dengan menyelenggarakan kegiatan semacam Jambore Lintas Iman yang diikuti kalangan muda dari daerah yang melaksanakan Pilkada 2018.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu akan memberikan pendidikan politik terkait isu SARA serta bahaya yang akan timbul. Dengan cara ini, diharapkan muncul deterrent effect atau efek gentar sehingga masyarakat tak lagi menggunakan isu SARA dalam kontestasi politik. belum ada definisi yang ketat soal politik SARA. Hal itu membuat penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak responsif dengan isu SARA, khususnya isu agama. Dalam Undang-Undang Pemilu, misalnya, telah jelas dilarang melakukan penghinaan terhadap etnis, agama, dan lainnya.

Sebagai contoh, Jakarta telah menjadi semacam laboratoriun untuk mempraktikkan penyalahgunaan penggunaan identitas yang efeknya akumulasi kekuasaan pada level elite, tapi pada masyarakat terjadi pembelahan sosial, setidaknya ada empat hal yang menyebabkan politik identitas mudah subur di suatu daerah. Mulai dari adanya kesenjangan ekonomi, buruknya kelembagaan politik, adanya polarisasi politik, dan rendahnya literasi. Dalam hal rendahnya literasi, hal itu mencakup literasi politik dan literasi komunikasi.

[AdSense-B]

Bawaslu juga bisa melibatkan semua pihak dalam mengawasi politik SARA, mulai dari institusi negara, kelompok masyarakat sipil, maupun media massa. Jika hanya mengandalkan Undang-Undang Pilkada tidak akan efektif lantaran masih banyak celah dan bolongnya. Oleh karena itu, Bawaslu RI wajib berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain yang juga punya kapasitas dan sumber daya. Misalnya Kominfo, Komisi Informasi Publik, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Kemendagri, SKPD pada Pemda, platform media sosial dan media massa.

Media massa, perlu dirangkul untuk memastikan warga mendapatkan informasi yang berimbang secara cepat, manakala berhadapan dengan berita bohong (hoaks) atau fitnah terkait pilkada dan pemilu. Kerja sama konkret antara Bawaslu RI dan Kominfo bisa berupa penyediaan mekanisme peringatan waspada (alert) atas hoaks yang tersebar. Membangun kerja sama taktis, menyusun langkah-langkah antisipatif dan responsif atas kampanye politik SARA yang menyasar pilkada dan pemilu,

Politik kebencian berbasis identitas tampak kuat membelah masyarakat. kontestasi politik dengan menggunakan isu SARA ini bisa menjalar ke skala yang lebih besar. Belajar dari Pilkada 2018 adalah pemanasan menuju Pemilu 2019. Persaingan ketat akan bergeser sedikit dari Ibu Kota ke tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Siapa pun yang menguasai wilayah dengan jumlah penduduk yang paling besar ini, diyakini bisa memuluskan langkahnya menuju Pilpres 2019. Karena itu, daerah-daerah di wilayah Jawa dengan potensi suara besar menjadi pertaruhan penting yang potensial mengundang ketegangan politik.

Itulah tadi cara mengatasi politik sara yang diterapkan Bawaslu. Semoga dapat bermanfaat.