Apa Itu Politik Praktis ? dan Korelasinya Dengan Isu Sara

Apa Itu Politik Praktis ? merupakan dua diksi kalimat yakni kata politik dan praktis. Secara umum politik memiliki arti etimologis Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani sebagaimana contoh pelanggaran kewajiban warga negara τα πολιτικά (politika yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites warga negara) dan πόλις (polis  negara kota) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan politik sebagai

1. (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan):
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang  , ekonomi, dan kebudayaan; partai ; organisasi,
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan: dagang; bahasa nasional.

Sedangkan politik praktis jika dijabarkan secara luas adalah segala tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Hal ini berhubungan dengan perilaku politik. Perilaku politik (Politic Behaviour) sendiri adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik seperti pada  macam macam hukum di Indonesia..

Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik dapat dilihat dari prilaku berikut ini :

Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin. “Mengikuti” dan berhak “menjadi” insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau PARPOL, mengikuti ORMAS (Organisasi Masyarakat) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Ikut serta dalam pesta politik. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang tidak demokratis atau katakana otoriter.

Mendekati konstelasi politik yang sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden bertepatan dengan pemilihan Wakil rakyat tentu membuat situsi politik negeri ini sedikit memanas sebagaimana  contoh pelanggaran norma sosial. Terlebih lagi dala pesta demokrasi politik praktis selalu dekat dengan perilaku politikus politikus bangsa ini. Padahal  Politik praktis sangat berbahaya karena menghalalkan segala cara untuk menjegal taktik dan strategi lawan politik. Artinya bahwa politik praktis menjadi sesuau yang memiliki konotasi negatif dalam ranah perpolitikan.

[AdSense-B]

Politik praktis dianggap sebagai tindakan yang dapat menciderai demokrasi negara kita. Sebab dalam pelaksanaannya poltik praktis dapat mengerahkan segala macam cara demi upaya menjatuhkan atau memperburuk citra lawan politik. Diharpkan dengan hal ini maka akan dpat memberikan pengaruh kepada para pemilih untuk dapat merubah pilhannya sebagaimana dampak positif dan negatif demokrasi.. Sebab jika citra seorang kandidat calon sudah tercoreng maka tentu sudah pasti akan merugikan satu pihak, sebaliknya akan menguntungkan pihak lain.

Salahj satu bentuk politik praktis yang paling umum dipakai adalah dengan mencampuradukan politik dengan isu agama atau lebih akrab dianggap sebagai isu sara. Contoh nyatnya adalah Kasus pilgub DKI belum lama ini misalnya, bagaimana isu dan  agama dimainkan untuk mempengaruhi dan mengarahkan opini publik. Di antara contoh konkritnya adalah pemasangan spanduk di banyak tempat yang berisi ancaman tidak akan mengurus jenazah muslim yang memilih pasangan gubernur yang kebetulan non-muslim.

Kasus politisasi agama sebagaimana yang terjadi di DKI ini rentan terjadi di mana saja dan kapan saja. Persoalan ini melibatkan banyak pihak: peserta pemilu yang berambisi untuk menang dengan segala cara, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang “suka” terseret dalam arus politik untuk memenangkan kontestan politik tertentu, penyelenggara negara yang belum bisa tegas menjalan sistem pemilu yang jurdil, dan masyarakat yang belum tercerahkan dalam persoalan politik (relasi agama dan politik).

[AdSense-C]

Harus diakui bahwa terjadinya politik praktis  di Indonesia masih jauh dari berkeadaban. Politik identitas, politik uang, dan politik dinasti, misalnya, masih menghiasi praksis politik tanah air. Praktek-praktek kotor ini dilakukan oleh umat Islam dan partai politik yang mengatasnamakan Islam sekalipun. Agama menjadi komoditas politik yang diperdagangkan untuk kepentingan kekuasaan. Akibatnya, konflik dan peseturuan rentan terjadi, utamanya antar peserta pemilu.

Dalam konteks ini, edukasi politik berkeadaban harus terus digalakkan. Walaupun Indonesia secara formal bukan negara Islam atau khilafah, tetapi sistem demokrasi keindonesiaan memberikan ruang gerak yang cukup bagi perkembangan agama. Terlebih lagi agama menjadi isu yang paling mudah untuk digoreng sebab sebagai negara dengan mayoritas penganut agama islam maka tentu mempengaruhi pemilihj muslim menjadi salah satu strategi politik paling ampuh untuk dapat mendulang suara sebagaimana  contoh kasus pelanggaran hak warga negara.

Selain itu,  harus diakui kelompok terbesar di Indonesia adalah muslim. Karena itu sewajarnya umat Islam mendapatkan porsi aspirasi politik yang memadahi. Tetapi aspirasi politik yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi, NKRI dan kemajemukan bangsa. Selama ini banyak kelompok yang memanfaatkan demokrasi keindonesiaan untuk tujuan yang melawan hukum.

Itulah tadi, penjabaran singkat mengenai Apa Itu Politik Praktis ?  dan korelasinya dengan isu sara. Semoga dapat bermanfaat.