5 Upaya Pencegahan Korupsi Preventif yang Wajib Dilakukan

Sebelum bicara panjang tentang upaya pencegahan korupsi preventif, perlu diketahui terlebih dahulu tentang definisi korupsi. Anda pasti sudah tahu korupsi adalah tindakan merugikan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan menyelewangkan uang yang bukan hak mereka. Korupsi merupakan pelanggaran hukum yang kompleks.

Indonesia menjadi salah satu ladang untuk korupsi aparatur negara maupun swasta, pasalnya hukum yang dibuatpun tidak begitu memberakan dan tidak sebanding dengan uang yang telah diperoleh sebelumnya juga sudah sering dibahas mengapa hukuman yang masih rendah bagi para koruptor sering sekali dipaparkan.

Namun tetap saja hukum tidak pernah memberatkan para koruptor, bahkan para koruptor sering mendapat perlakuan khusus seperti beberapa tahun lalu yang mendesain baju koruptor tersendiri. Selain itu penjara yang  menampung merekapun khusus dan tidak dicampur dengan penjara narapidana lain.

Dari balai lembaga pemasyarakatan sendiri yang ada di Balekambang terdapat beberapa penjara khusus untuk koruptor, maupun teroris. Penjara teroris sendiri dibedakan dengan jelas yaitu untuk mengetahui hal yang menjadi faktor penyebab tindakan terorisme sehingga penjara harus dipisahkan.

Namun apa ang membuat para koruptor dibedakan lembaganya meskipun tetap di satu pulau yang sama? Pemerintah pastinya tidak tinggal diam dengan peringkat Indonesia negara terkorup nomor 2 didunia, pemerintah melakkukan beberapa upaya pencegahan korupsi preventif sebagai berikut :

1.Penanaman Semangat Nasional

Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional bukan malah merusak. Dalam penerapannya Pancasila harus kita lakukan pada kehidupan sehari-hari agar nilai nilai tersebut bukan hanya diingat melainkan juga meresap terhadap perilaku kehidupan kita sehari-hari.

2. Melakukan Penerimaan Pegawai Secara Jujur dan Rerbuka

Upaya pencegahan korupsi preventif selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menerapkan sistem trasparan pada penerimaan pegawai negeri. Selain itu juga disebarlah poster atau pengumum apabila terdapat lowongan pekerjaan terutama dalam dinas ketenagakerjaan di dalam pemerintahan.

Tranparansi ini untuk mencegah adanya nepotisme yang dilakukan aparatur negara sehingga bisa membentuk dinasti dalam sistem pemerintahan. Kalau sudah seperti itu bukan tidak mungkin lagi akan ada korupsi massal. Hal ini juga merupakan salah satu penerapan dari tata cara kampanye yang baik.

3. Himbauan Kepada Masyarakat

Salah satu upaya pencegahan korupsi preventif yang berikutnya adalah dengan melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat. Himbauan tersebut dapat berupa materi terbuka, seminar dan sebagainya. Kelas dari masyarakat juga harus dibedakan sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam sosialisasi.

4. Mengupayakan Kesejahteraan Masyarakat

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalaah menyejahterakan rakyat. Korupsi sendiri terjadi karena ada niat dan ada yang dikorupsi. Untuk lahan korupsi sendiri pastinya tidak bisa dihapuskan  karena lahan tersebut adalah pemerintahan sendiri.

Meskipun menggulingkan ratusan pemerintahan akan tetap ada korupsi karena yang melakukan korupsi adalah perorangan atau kelompok dalam sistem pemerintahan. Hal ini disebabkan ada anggapan bahwa dengan menyejahterakan rakyat sudah tentu mereka menjadi tidak berminat untuk melakukan koruspi sehingga tindakan tersebut bisa dicegah sejak awal.

5. Pencatatan Ulang Aset

Mencatat ulang aset- aset yang sudah di miliki juga penting, dengan begitu jika ada penggandaan aset. Aset tersebut menjadi ada dalam bentuk barang, sehingga pendataan tersebut menyatakan barang ada, dan benar- benar barang tersebut di tambah pengadaannya. Lain lagi jika barang tersebut hanya ada dalam laporan namun tidak ada barang nyatanya, sudah tentu laporan tersebut merupakan laporan palsu yang dilakukan oleh aparat. [AdSense-B]

Memnag mencatat ulang asset sangat penting untuk menghindari kekhawatiran tentang ada atau tidaknya barang. Sudah barang pasti pelaku korupsi akan berpikir dua kali jika ingin menipu menggukana alasan penggandaan aset yang dimiliki.

6. Penindakan

Dalam  undang-undang tertulis jelas mengenai hukuman untuk pelaku tindak korupsi. Hukuman tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah korupsi yaitu pemberian sanksi hukuman. Penindakan dilakukan dengan memberi hukuman berupa di pidanakan ataupun sanksi pemecatan.

Memang upaya penindakan pada saat ini dirasa masih kurang efektif dari beberapa hal. Namun tetap saja upaya penindakan harus tetap dilakukan guna mnecegah semakin banyak pelaku tindak korupsi dan tidak tahu mau diapakan mereka jika tidak ada penindakan.

7. Upaya Edukasi

Upaya ini hampir sama dengan dengan penyuluhan, hanya saja upaya edukasi dilakukan sebagai salah satu mata kuliah ataupun salah satu mata pelajaran. Upaya edukasi bisa mencapai poin maksimal jika edukasi dilakukan dengan tepat dan mnegenai sasaran yang tepat pula.