8 Contoh Pelanggaran Konstitusi

Contoh Pelanggaran Konstitusi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi yang merupakan dasar hukum tertinggi di negeri ini. Konstitusi merupakan bentuk dasar negara yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Seyogyanya setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Sebab secara nyata bahwa konstitusi menjadi bagian penting dalam sejarah lahirnya bangsa ini.

Jika anda masih ingat bahwa pada masa menjelang kemerdekaan hal pertama yang dilakukan adalah membentuk konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi merupakan landasan dasar serta pondasi bagi bangsa Indonesia. Didalam konstitusi berisi nilai nilai dasar yang teryuang dalam UUD 1945 serta juga dasar negara yakni pancasila sebgaimana contoh konflik budaya di indonesia .

Nilai nilai ini mutlak dan tak dapat ditawar tawar lagi. Namun seiring dengan perjalanan yang telah dilalui bangsa Indonesia, dari maa ke masa masih kerap terjadi pelanggaran terhadap konstitusi. Tentu saja hal ini merupakan sebuah bentuk penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk memberikan ruang ruang kepada kepentingan kepentingan tertentu sebgaimana   tujuan dan sifat hukum ketenagakerjaan..

Bersunber dari sejarah serta sumber referensi yabg kredibel, dalam artikel ini penulis telah merangkun mengenai beberapa contoh pelangaran kosntitusi yabg sengaja dilakukan. Berikut 8 contoh pelanggaran konstitusi dari masa ke masa.

1. Mencoret Coret Bendera Kebangsaan

Bendera merupakan simbol dari NKRI yang diberi warna merah dan putih. Ini merupakan simbol kebanggaan terbesar bangsa indonesia setelah bahasa dan juga kebudayaan yabg beragam. Sejarah dan nilai histori bendera merah putih ini mengiringi perjalan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tidak heran jika kemudian bendera memiliki nilai yang sakral dan amat dihormati. Maka tindakan seperti mencoret bendera termasuk kedalam salah satau contoh pelanggaran terhadap konstitusi.

Sebab secara jelas telah ditetapkan bajwa Bendera dan lambang negara serta bahasa diatur dalam pasal 36-36 UUD 1945. Maka segala bentuk perbuatan yang dikategorikan melecehkan keberadaan bendera negara adalah merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Sehingga tidak dipungkiri lagi perbuatan ini dapat dikategorikan dalam pelanggaran hukum yang kemudain dapat berujung pada tindakan pidana yang akan dikenai sanksi seperti pada  contoh kasus sengketa perdata internasional..

2. Penyimpangan Ideologis

Pelanggaran konstitusi yang berikutnya adalah berkenaan dengan penyimpangan ideologi. Dalam hal ini telah tertuang secara jelas bahwa ideologi yang bangsa Indonesia anut adalah ideologi pancasila. Sebab ideologi pancasila merupakan ideoligi yang berasal dari nilai nilai leluhur bangsa serta telah tertanam dan nilainya sesuai dengan akar kehiduoan bangsa Indonesia. Maka jika terdapat tindakan atau upaya untuk mengganti ideologi ini. Maka hal ini termasuk kedalam kategori contoh pelanggaran konstitusi.

Sebagaimana dalam sejarah bangsa adanya gerakan G30SPKI yang merupakan upaya dalam mengganti ideologi pancasilan dengan ideologi komunis. Tentunya hal ini bertentangan dengan konstitusi. Serta yang paling terbaru adalah adanya gerakan gerakan radikal yang berupaya mengganti ideologi negara. Maka tentu saja pemerintab harus berlaku dan bertindak tegas dalam menindak oknum oknum ini. Sebab hal ini dapat menimbulkan kegaduhan serta juga merupakan upaya yabg emlanggar hukum sebgaimana  contoh pelanggaran demokrasi..

3. Penyimpangan Kekuasaan

Didalam konstitusi telah secara jelas terdapat pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Adanya pembangian kekuasaan ini akan memberikan natasan kepada setiap kelompok sehingga tidak ada tumpang tindak serta kekuasaan teramat besar kepada satu badan. Namun, pada masa pemerintahan presiden Soekarno yang terjadi adalah presiden memegang kekuasaan yang terlampau besar. Bahkan pada masa itu presiden dapat membubarkan DPR.

Tentu saja hal ini merupakan sebuah penyimpangan dan bentuk pelanggaran konstitusi. Secara jelas bahwa presiden dalam hal ini hanya memegang kekuasaan eksekutif. Dalam tatananya juga bahwa DPR berada diatas presiden sebagai lembaga tertinggi yang mewakili rakyat. oleh sebab itu maka tentu saja hal ini jelas melanggar konstitusi .

[AdSense-B]

4. Jabatan Rangkap

Contoh pelanggaran kosntitusi selanjutnya adalah adanya pejabat negara yang memegang jabatan rangkap. Misalnya saja yang terjadi pada masa pemerintahan presiden Soekarno dimana para menteri juga memegang jabatab di posisi strategis lain. Hal ini tentu menyalahi aturan konstitusi yang berlaku. Sebab dalam konstitusi secara tegas dikatakan bahwa pejabat negara yang memiliki posisi strategis dilarang untuk merangkap jabatan. sebagaimana  sanksi pelanggaran hak patendan contoh pelanggaran hak cipta film

 5. Tidak Ada Jaminan Atas HAM

Dalam konstitusi diamanatkan bahwa terdapat tiga poin penting mengenai HAM. Yakni hak untuk hidup, kebebadan beragama serta kekebasan mengelearkan pendapat di muka umum. Namun, pada kenyataannya adalah jaminan perlindungan terhadap HAM tidak dapat diberikan secara penuh. Hal tersebuy terbukti dengan masih bannyaknya kasus oelanggaran HAM yang bahkan tak dapat diselesaikan pemerintah. Sehingga muncuk kecenderungan bahwa pemerintah dalam hal ini sedikit menngabaikann mengenai HAM.

6. Presiden Menjabat Semumur Hidup

Jika anda mengingat kembali, saat pemerintahan presiden Soekarno terdapat kebijakan dimana presiden saat itu dapat memangku jabatan seunur hidup. tentu saja
hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945. Dimana dalam UUD telah secara jelas tertuang bahwa masa jabatan presiden hanyalah 5 tahun. Setelah itupun, pada masa kepemimpinan presiden Soeharto beliau memangku jabatan selama hampir 32 tahun. Tentu saja hal ini menyalahi konstitusi seperti  contoh kasus pelanggaran ham di masyarakat.

Meskipun demikian rakyat yang saat itu awam mengenai hal yang berkaitan dengan konstitusi tentu tidak mengetahui hal ini.  Terlebih lagi saat itu tidak ada media yang berani mengkritik pemerintahan. Maka jika dikaji kembali kasus pelanggaran terhadap konstitusi kerap dan banyak terjadi. kondisinya akan berbeda dengan sekarang dimana masyarakat telah melek informasi. Sehingga kasus kasus yang serupa hampir tidak pernah rerjadi lagi.

[AdSense-C]

7. Dwifungsi ABRI

Pada Masa pemerintahan presiden Soeharto terdapat istilaj dwifungsi ABRI. Istilah ini merujuk pada ABRI yang memegang peran selain sebagai bagian dari TNI juga dapat turu campur dalam uruaan pemerintah. Tentu anda hisa membayangkan bagaimana jika militerbterjun kedalam politik praktis. Maka pastinya rakyat kecil akan merasa tidak lagi memeiliki perlindungan. Padahal dalam konstitusi secara jelas menegaskan bahwa militer tidak boleh terlibat dan ikut dalam politik. Sehingga Dwifungsi ABRI ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi pada masa pemerintahan Soeharto.

8. Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Pelanggaran konstitusi yang terakhir adalah adanya pembatasan dalam kebebasan menyalurkan pendapat. Hal ini tentu secara jelas merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Sebab telah melanggar pasal 28 dalam UUD 1945mengenai  Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum.

Nah, utulah tadi 8 contoh pelanggaran konstitusi dari masa ke masa. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.