Inilah 5 Upaya Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas yang Wajib DIlakukan

Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi meskipun berbagai upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas telah banyak dilakukan. Pelanggaran yang masih sering dilakukan antara lain, seperti menerobos lampu merah, melawan arah arus kendaraan, tidak melengkapi perlengkapan keselamatan dalam berkendara, seperti helm, spion dan lain-lain, serta tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Bahkan tabrak lari yang merupakan bentuk  contoh pelanggaran norma sosial kadang juga dilakukan tanpa bertanggung jawab.

Semua aturan yang telah dibuat bertujuan untuk mencapai kestabilan, keamanan dan keselamatan setiap warga yang mengakses jalan raya. Kecelakaan akibat tidak mematuhi aturan berlalu lintas telah banyak terjadi, namun hal itu tidak dapat dijadikan titik jenuh atau sebagai sebuah kewaspadaan.

Berbagai upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuat pelanggar jenuh sudah sering dilakukan. Salah satunya dengan cara penilangan meski hal itu dinilai oleh berbagai pihak yang menjadi saksi terjadinya pelanggaran sebagai cara yang kurang efektif. Apa saja upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas yang lain dan bisa dilakukan?

 1. Upaya yang Sedikit Represif untuk Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas

Denda yang dijatuhkan saat diberlakukannya proses penilangan banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar yang dikenai sanksi sesuai dalam UU harusnya mengikuti prosedur, yakni dengan dikenai denda sebesar dan seberat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.

Apabila pelanggar tidak sanggup membayar denda, maka harus melalui jalur hukum atau persidangan. Namun, pelanggar biasanya dapat membayar sesuai yang ditagihkan polisi kemudian mereka dapat dibebaskan. Padahal, jika melanggar Undang-Undang tentu hal ini merupakan implementasi dari contoh pelanggaran nilai nilai Pancasila.

2. Sanksi Berupa Kewajiban untuk Hadir di Persidangan

Kebanyakan orang pasti enggan untuk hadir di persidangan dan lebih memilih membayar denda. Untuk menghindari keengganan itu, memungkinkan pengendara agar lebih menjaga ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Banyak ketentuan hukum yang semakin dapat mengurangi penyebab pelanggaran lalu lintas. Namun, dibutuhkan kesadaran lebih agar setiap orang yang melanggar aturan bisa hadir pada persidangan.

3. Memberlakukan E-tilang

E-tilang di beberapa wilayah telah diterapkan. Bagi siapa saja yang melanggar aturan lalu-lintas mau tidak mau harus mengikuti prosedur sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini menjadi efektif apabila e-tilang diterapkan secara konsisten. Penerapan teknologi di era digital ini juga bisa memaksimalkan upaya preventif untuk meminimalisir jenis jenis cyber crime misalnya soal penyalahgunaan e-tilang.

Selain upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang sifatnya tegas dan mengancam, lebih baik lagi dilakukan melalui motivasi yang mendorong agar setiap warga menaati aturan lalu lintas secara sadar dan tertib. Hukum adat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran moral setiap orang. Karena hal ini merupakan salah satu dari tujuan hukum adat.

4. Reinforcement Sebagai Upaya Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas

Seseorang yang tidak memiliki kesadaran hukum dan tata aturan negara sangat rentan dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, bahkan sebagian besar orang yang paham tentang segala aturan pun masih banyak yang melanggar aturan. Padahal, menaati aturan apalagi soal lalu lintas yang berhubungan dengan keselamatan adalah salah satu contoh penerapan perilaku yang mendukung tegaknya nilai nilai demokrasi. [AdSense-B]

Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas seolah sudah menjadi kebiasaan sehari-hari oleh kebanyakan warga sehingga harus diadakan sebuah program untuk memotivasi warga sebagai upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memberikan reinforcement, yaitu penguatan yang membuat seseorang menghindari pelanggaran seperti pemberian penghargaan tahunan pada warga yang taat lalu lintas di setiap daerah di seluruh Indonesia, khususnya yang padat penduduk.

5. Pengawasan Melalui CCTV

Melakukan pengawasan dengan memasang CCTV, untuk memantau identitas warga negara yang memiliki teladan saat berlalu lintas dan yang melanggar lalu lintas. Pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat tidak boleh pasif, mereka harus menjalin kerjasama sosial yang baik untuk memotivasi warga untuk tidak melakukan berbagai hal baik pelanggaran lalu lintas maupun lainnya sebagai contoh pelanggaran kewajiban warga negara.

Pemanfaataan media massa cetak, online atau televisi sebagai penyalur informasi yang memberikan motivasi dan semangat agar taat berlalu lintas, bukan hanya menyebarkan ketakutan dan memperketat hukuman. Masyarakat harus mendapat edukasi dan sosialisasi melalui lembaga formal seperti sekolah atau kejar paket dan perkumpulan seperti karang taruna untuk memahami konsep sistem hukum Indonesia saat ini terutama soal akibat pelanggaran lalu lintas terhadap kehidupan manusia.

Itulah tadi upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas mulai yang formal sampai edukatif. Semoga masyarakat Indonesia menjadi lebih termotivasi untuk bisa taat aturan karena semakin banyak kecelakaan dan tabrak lari yang melibatkan pihak tidak bertanggung jawab.