Sponsors Link

5 Sistem Pemilu Distrik Serta Kelebiham dan Kekurangannya

Sponsors Link

Sistem pemilu distrik atau (The Single Member Constituencies) merupakan sebuah sistem pemilihan yang membagi daerah pemilihan kedalam daerah daerah bagian  (distrik) pemilihan yang jumlahnya sama dengan Dewan Perwakilan yang Dibutuhkan tentunya berbeda dengan sistem pemilu proporsional . Untuk lebih memahaminya berikut contoh dari penyelenggaraan pemilu sistem distrik. Negara Malaysia membutuhkan 200 anggota parlemen, maka negara tersebut harus di bagi kedalam 200 distrik. Dimana pada setiap distrik hanya boleh terdapat 1 wakil saja. Pada sistem ini jumlah penduduk di suatu daerah akan sangat berpengaruh pada wakilnya. Lingkup pemilihan yang kecil karena hanya berupa satu wilayah distrik dan sangat bergantung pada jumlah penduduk di dalamnya. Membuat sistem ini tidak cocok di gunakan di negara yang luas wilayahnya dan jumlah penduduknya sangat besar.

ads

Dalam sistem ini, seorang calon anggota parlemen yang akan mencalonkan diri haruslah berasal dan berdomisili di daerah pemilihan tersebut. Karena jika ada calon yang beradal dari luar daerah akan cenderung sulit untuk bisa mendulang suara. Hal ini karena masyarakat daerah tersebut akan kurang mengenalnya. Selain itu juga, caleg yang maju haruslah memiliki kualitas dan tingkat kepopuleran yang tinggi. Dengan begitu maka peluang untuk memenangkan pemilihan akan lebih besar simak juga sejarah terbentuknya pki . Sistem ini mengacu pada sistem pemerintahan desentralisasi dimana calon cenderung akan sangat loyal pada partai dan para pemilihnya. Sehingga tentunya akan menimbulkan pembatasan kepentingan terhadap yang tidak memilihnya. Para pemilih kandidat yang berhasil menang akan di prioritaskan sedangkan pemilih kandidat yang kalah akan cenderung di abaikan. Sistem ini, juga terbagi dalam beberapa variasi pemilihan. Untuk memahaminya berikut 5 sistem pemilu distrik serta  kelebihan dan kekurangannya. Simak selengkapnya.

1. First Past The Post (FPTP)

Sistem ini dibangun untuk lebih mendekatkan hubungan antara pemilih dan kandidat yang mewakilinya. Kedekatan yang terjadi ini relatif wajar karena lingkup daerah pemilihan yang kecil. Sehingga para pemilih tentu dapat mengenal secara dekat kandidat yang akan mewakili mereka simak juga penyebab perang yaman  Untuk wilayah distrik sendiri bisa di ibaratkan sebagai satu kota (misal kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi Dan lain sebagainya). Dengan lingkup pemilihan yang kecil maka kedekatan yang dibangun antara pemilih dan kamdidat calon menjadi sangat intim. Hal ini juga akan membuat warga di distrik pemilihan tersebut dapat melihat kinerja secara langsung, jika kandidatnya berhasil terpilih.

2. Block Vote (BV)

Dalam sistem ini, diterapkan sistem pluralisme dimana dalam sebuah distrik dapat di wakili oleh lebih dari 1 anggota parlemen. Pemilih memiliki jumlah suara yang sebanding dengan luas daerah distriknya. Mereka juga bebas memilih kandidat terlepas dari siapa partai politik pengusungnya. Mereka dapat menggunakan banyak suara atau sedikit suara yang dimiliki, tergantung dengan keinginan pemilik sendiri simak juga penyebab konflik qatar . Varian sistem distrik ini biasanya digunakan dalam negara dengan partai politik yang lemah atau tidak ada. Negara Tonga, Palestina, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland, Quensry, Kuwait, Laos, Lebanon, Suriah dan Tuvalu pada tahun 2004 menggunakan sistem pemilihan ini. Yordania juga tercatat pernah menggunakan sistem ini pada tahun 1989, Monggolia tahun 1992. Serta Thailand hingga 1997 masih menggunakan sistem ini.

Sponsors Link

3. Two Round System (TRS)

Two Round System (TRS) merupakan sistem mayoritas/pluralitas dimana pemilu tahp 2 akan dilaksanakan jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas (50%+1) pada pemilu yang digelar sebelumnya. Sistem ini menggunakan sistem yang sama dengan FTPT (1 distrik 1 wakil) dan BV (1 Distrik banyak wakil). Dalam TRS jika terdapat kandidat yang memperoleh suara proporsi tertentu  memenangkan pemilu, tanpa harus dilakukan putaran kedua. Putaran kedua hanya akan dilakukam jika suara yang diperoleh pemenang tidak mayoritas simak juga bahaya perang nuklir . Jika putaran kedua dilakukan maka sistem TRS yang bisa dipakai dapat bervariasi. Namun, yang paling umum digunakan adalah mereka para kandidat yang mengikuti putaran kedua adalah kandidat yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Ini disebut dengan Majurity Run Off, dimana pada putaran kedua ini akan dihasilkan suara mayoritas bulat (50%+1). Variasi lain siatem ini juga di terapkan di Prancis, dimana kandidat yang memperoleh suara diatas 12,5% dapat mengikuti pemilu putaran kedua. Pemenang pada tahan dua ini adalah yang memperoleh suara terbanyak meskipun tidak mayoritas (50%+1). Beberapa negara yang konsisten menggunakan siatem TRS adalah Prancis, Kongo, Republik Afrika Tengah, Togo, Gabon, Mali, Mauritania, Mesir, Haiti, Iran, Vietnam, Belarusia, Kryrgiztan, Kiribati, Turkmenistan dan Uzbekistan.

4. Alternative Vote Alternate Vote (AV)

Sistem ini hampir sama dengan siatem First Past The Post (FPTP) dimana satu distrik hanya akan diwakili oleh satu wakil. Perbedaannya adalah pemilih akan melakukan perangkingam terhadap para calon dalam surat suara (Ballot).  Misal rangking 1 adalah favoritnya, ranking 2 adalah pilihan keduanya, sedang ranking 3 adalah piliham ketiga dan seterusnya. AV memungkinkan para pemilih untuk mengekspresikan pilihannya pada semua kandidat yang ada simak juga dampak perang nuklir bagi kehidupan manusia . AV juga berbeda dalam menetukan suara pemenangnya. Jika FPTP yang dinyatakan sebagai pemenang adalah kandidat dengan suara mayoritas, maka dalam AV calon dengan pilihan rangking 1 terendah akan tersingkir, untuk kemudian di uji untuk pemilihan rangking 2. Jika masih terendah maka kandidat tersebut tersingkir dari pemilihan. Setiap surat suara akan diperiksa hingga diperoleh satu kandidat yang Ballot dengan suara mayoritas absolut. Kandidat ini kemudian dinyatakan sebagai pemenang pemilu dan mewakili distriknya di parlemen. Sistem ini digunakan di negara Fiji dan Papuan Nugini.

Sponsors Link

5. Party Block Vote 

Esensi dari sistem Party Block Vote sama dengan FPTP. Dimana setiap satu distrik akan diwakili oleh satu wakil di parlemen. Namun, bedanya adalah setiap partai dapat mencalonkan lebih dari satu  calon legislatif yang di usungnya. Partai mencantumkam setiap nama caleg yang dicalonkan di surat suara dan pemilih hanya memiliki satu suara. Partai yang mendapatkan perolehan suara terbanyak akan menjadi pemenang simak juga dampak perang nuklir . Dan secara otomatis, calon dari partai tersebut akan menjadi pemenang. Sistem ini digunakan di Singapura, Chad, Kamerun dan Djiboti.

Secara spesifik, varian sistem distrik yang telah digunakan di berbagai negara di belahan dunia, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing simak juga akibat konflik sara . Namun, tentunya sistem ini dapat mengakomodir semua suara yang dimiliki oleh para pemilih. Secara umum sistem pemilu distrik memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut :

Kelebihan :

  • Para pemilih akan mengenal secara baik kandidat yang mewakili distriknya.
  • Wakil setiap distrik mengenal dengan baik daerah dan kepentingan para pemilihnya.
  • Adanya hubungan yang erat antara wakil dan para pemilihnya.
  • Wakil Distrik akan sangat memperdulikam dan memperhatikan distriknya.

Kekurangan :

  • Suara dari peserta pemilu yang kalah akan hilang.
  • Bila dalam satu penguasaan parlemen suara partai politik besar kalah di distrik, maka suaranya tidak akan terwakili.
  • Wakil rakyat yang menang dalam suatu distrik akan lebih memperhatikan distriknya (terkadang mengabaikan kepentingan nasional).
  • Golongan minoritas tidak terwakili.

5 sistem pemilu distrik serta kelebihan dan kekurangannya, telah di rangkum sebagai bahan referensi bagi anda. Pada dasarnya apapun sistem yang digunakan selama bisa mewakili suara rakyat tentu hal itu sudah menjadi bukti bahwa demokrasi telah di terapkan di negara tersebut. Meskipun terdapat berbagai konsekuensi dan perbedaan varian sistem yang digunakan, namun semuanya dipastikan dapat berlangsung secara kondusif. Pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Semoga artikel ini bermanfaat.

, , ,
Post Date: Wednesday 10th, January 2018 / 05:23 Oleh :
Kategori : Politik