Sponsors Link

3 Praktik Politik Uang Dalam Pemilu yang Umum Terjadi

Sponsors Link

Praktik politik uang dalam pemilu atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

ads

Pada dasarnya praktik politik uang adalah merupakan tindakan melanggar hukum dan juga menciderai demokrasi yang bersih. Sebab politik uang dilakukan salam rangka mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Dalam dunia perpolitikan setidaknya terdapat 3 praktik politik uangdalam pemilu  yang marak dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mahar politik untuk Membeli Kursi dari Partai Politik

Secara hakikatnya partai politik muncul sebagai penanda transformasi sistem politik klasik ke metode berpolitik modern. Dari persprektif pembangunan politik, munculnya partai merupakan salah satu instrumen yang mengisyaratkan terbangunnya nilai-nilai demokratis di sebuah negara, dan terbukanya peluang seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum dan juga menjadi instrumen masyarakat dalam memberi pengaruh maupun mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik.

Dalam dinamikanya, partai politik kehilangan esensinya sebagai sebagai salah satu institusi politik yang memperjuangkan nilai dan ideologi. Sebelum era reformasi, segala bentuk perjuangan partai masih diisi oleh nilai-nilai politik yang bersifat membangun dan mencoba mentransformasikan sistem politik yang ada kepada sistem yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang selalu mengalami perkembangan.

Realitas politik kini bahwa salah satu alasan berpolitik adalah untuk mengamankan “bisnisnya”, baik secara langung ikut dalam perebutan kekuasaan atau sebagai pemodal bagi salah satu calon yang ikut dalam suatu kontestasi politik di daerah maupun di nasional.

Alhasil partai politik akan hanya di dominasi oleh kalangan-kalangan yang memiliki kepentingan khusus dan mengesampingkan fungsi dan esensi partai politik sebagai salah satu instrumen pembangunan politik dalam suatu negara. Partai politik kini pun menjadi menjadi penadah kepentingan bagi para calon yang memilki finansial yang kuat untuk ikut serta secara langsung dalam kontestasi politik.

Hal yang paling buruknya lagi, munculnya kebiasaan di beberapa partai untuk meminta dana atau secara umum disebut sebagai “mahar politik” agar partai tersebut bersedia dilamar dan berusaha memenangkan calon tersebut dengan mengarahkan basis massa yang dimiliki ataupun sebagai salah satu syarat batas perolehan suara di kursi parlemen.

Sponsors Link

2. Membeli kesempatan dan kekebalan hukum, agar penyelenggara pemilu, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan kegiatan praktik uang yang dilakukan

Seringkali ada laporan masyarakat kepada panwas soal dugaan politik uang. Namun Panwas kerap mempertanyakan bukti yang dimiliki pelapor. Praktik politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin yang selalu membanggakan sisi materi, tidak mencintai rakyat dan selalu berpikir untuk mengembalikkan modalnya. Panwas jangan meminta bukti, jangan meminta menghadirkan saksi, seperti seorang hakim. Panwas harus bergerak bekerja.

3. Membeli Suara

Berbagai macam modus dalam iming iming money politik melalui pembelian suara. Contohnya seperti serangan fajar yang sempat terjadi di Jember, dimana Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember menerima laporan serangan fajar, pembagian uang oleh kandidat peserta Pemilu kepada calon pemilih, pada Selasa malam hingga Rabu dini hari, 9 April 2014. Ketua Panwaslu Jember, Dima Akhyar, mengatakan telah menerima empat laporan di empat kecamatan. Panwaslu Jember baru memeriksa saksi pelapor yang menerima uang dari seorang calon anggota legislatif Partai Golkar daerah pemilihan 3 Jember. Pembagian uang oleh tim sukses caleg itu terjadi di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari. Dia dan keluarganya menerima uang masing-masing Rp 10 ribu dan kartu nama caleg Yudi Hartono.

Panwaslu Jember, kata Dima, juga sedang menelusuri laporan pembagian beras dan uang tunai dari tim sukses caleg Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan 4 Jember, Syahroni. Menurut Dima, peristiwa itu terjadi di Desa Manggisan Kecamatan Tanggul. “Ada juga laporan pembagian gula di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji yang masih diklarifikasi,” ujarnya.
Anggota Panwaslu Jember, Dahliawati, menerima laporan pembagian beras menjelang Selasa tengah malam. Pelapornya adalah Kepala Lingkungan Gladak Pakem Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari. Winaryo, pelapor kasus itu mengatakan, sekitar 100 warganya menerima beras masing-masing 5 kilogram dan gambar caleg. Mereka, kata dia menerima beras itu setelah menghadiri undangan doa bersama tim sukses caleg dari Partai Gerindra, Bambang Hariyadi.

Politik uang adalah sesuatu yang amat merugikan terutama bagi perjalan demokrasi sebuah bangsa. Gambaran terjadinya politik uang menjadikan demokrasi merupakan hal yang bisa dibeli. Padahal seyogyanya tidak sekalipun pihak manapun diijinkan ikut campur dalam menentukan pilihan seseorang. Namun adanya politik uang menunjukkan bahwa bangsa kita masyarakat kita masih belun dewasa, sebab belum dapat menemukan nilai nilai dari demokrasi yang sebenarnya.

itulah tadi, 3 praktik politik uang dalam.pemilu yang umum terjadi. semoga dapat bermanfaat.

, , , ,
Post Date: Thursday 07th, March 2019 / 21:17 Oleh :
Kategori : Politik