8 Penyebab Konflik Rohingya di Myanmar

Myanmar adalah negara yang berada dalam kawan Asia Tenggara. Perjalanan politik di negara ini cukup pelik. Sejarah Myanmar dimuliai ketika para pedagang India memasuki derah ini pada abad I hingga II. Para pedagang itu kemuidan membuat kerajaan-kerajaan kecil dan memperkenalkan tulisan bagi pribumi sehingga sejarah akan tercatat. Yang diperkenalkan tentu adalah tulisan dan bahasa India yang kemudian memberi pengaruh agama Buddha pada warga pribumi yang kala itu sedang berkembang pesat di India.

Pada era kolonial eropa terhadap negara-negara Asia, Myanmar pun tak lepas dari penjajahan. Negara eropa yang menjajaki Myanmar adalah Inggris. Tapi Inggris tidak memerintah langsung, melainkan menjadikan Myanmar sebagai bagian dari provinsi India.

Menurut catatan sejarah, komunitas Muslim telah mendiami wilayah Arakan (nama kuno Rakhine) sejak masa pemerintahan seorang raja Buddhis bernama Narameikhla atau Min Saw Mun (1430–1434) di kerajaan Mrauk U. Setelah diasingkan selama 24 tahun di kesultanan Bengal, Narameikhla mendapatkan tahta di Arakan dengan bantuan dari Sultan Bengal kala itu. Kemudian ia membawa serta orang-orang Bengali untuk tinggal di Arakan dan membantu administrasi pemerintahannya demikianlah komunitas Muslim pertama terbentuk di wilayah itu.

Pada 1948, Myanmar mendapatkan kemerdekaannya dan memulai junta militer di negara itu. Tapi identitas etnis rohingya terus dipermasalah. Identitas para warga Rohingya itu menjadi krisis ketika Bangladesh, negeri asal nenek moyang mereka tidak mengakui kalau mereka warga negara bangladesh.

Baca juga:

Mereka terombang mabning hingga terlibat konflik dimana mereka tidak berdaya. Dan 2015 merupakan konflik yang paling menghebohkan karena kabar pelanggaran HAM disana kian menjadi perhatian dunia. Apa sebenarnya akar masalahnya? Berikut ini beberapa Penyebab Konflik Rohingya:

1. Tanah Arakan yang kaya sumber daya alam

Tanah arakan yang didiami warga Rohingya merupakan sumber daya alam bagi myanmar. Keberadaan orang-orang rohingya ini dianggap sebagai penggagu dan mengambil jatah pekerjaan pribumi Myanmar di daerah arakan. Pengelolaan sumber daya alamnya ditangani oleh erusahaan perancis yang memperkerjakan orang-orang rohingya dan pribumi myanmar.

2. Krisis identitas orang-orang Rohingya

Salah satu Penyebab Konflik Rohingya adalah masalah identitas. Orang-orang ini tidak mendapatkan tempat di manapun. Mereka tidak mempunyai kewarganegaraan, namun bersikaeras untuk tetap tinggal di Myanmar. Nenek moyang mereka berasal dari Bangladesh, namun itu sudah ratusan tahun yang lalu. Sejak 1400an ketika mereka tiba di Myanmar. Kini tidak ada negara yang menerimanya.

3. Pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan kepada pribumi Myanmar

Ada suatu kejadian yang membuat marah para kaum pribumi Myanmar di Rakhine. Ma Thida Htwe, seorang gadis Buddha berumur 27 tahun, putri U Hla Tin, dari perkampungan Thabyechaung, Desa Kyauknimaw, Yanbye, ditikam sampai mati oleh orang tak dikenal. Orang yang tak dikenal tersbut dituduh adalah seorang muslim dari etnis rohingya. Namun beberapa sumber hal itu hanyalah fitnah, karena sang pembunuh adalah pacar sendiri.

[AdSense-B]

Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Polisi Kyauknimaw oleh U Win Maung, saudara korban. Kantor polisi memperkarakan kasus ini dengan Hukum Acara Pidana pasal 302/382 (pembunuhan / pemerkosaan). Lalu Kepala kepolisian distrik Kyaukpyu dan personil pergi ke Desa Kyauknimaw pada 29 Mei pagi untuk pencarian bukti-bukti lalu menetapkan tiga tersangka, yaitu Htet Htet (a) Rawshi bin U Kyaw Thaung (Bengali/Muslim), Rawphi bin Sweyuktamauk (Bengali/Muslim) dan Khochi bin Akwechay (Bengali/ Muslim).

4. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya

Pemerintah Myanmar menganggap Muslim Rohingya adalah imgran haram yang datang dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar mengatakan masuknya warga pada 1950, yaitu setelah Myanmar menjadi negara berdaulat. Meskipun beberapa catatan sejarah menunjukan meraka telah berada disana sejak 1400an melalui kegiatan perdagangan. Namun pemerintah Myanmar tidak mengakui catatan sejarah itu.

5. Kampung halaman Bangladesh tidak mengakui Rohingya

Negara nenek moyang Rohingya dengan tegas mengatakan bahya etnis Rohingya yang berada di Myanmar bukanlah warga negaranya, dan melarang warga negaranya yang memeberi bantuan kepada warga rohingya di Myanmar, termasuk memberi tempat pengungsian. Hal ini tentu sangat menyakitkan bagi warga rohingnya di Myanmar yang tidak memiliki tempat untuk berdiam setelah diusir dari “rumahnya”. Rohingya Myanmar akan terus menjadi penduduk kapal bila tidak ada negara yang mengakuinya.

6. Pembantaian 10 muslim dalam bis

Menurut berita harian New Light mengabarkan bahwa beredar foto-foto dan informasi bahwa menurut seraoang wanita dengan yang menjadi korban dengan bukti forensik polisi dan juga saksi mata yang melihat tubuh korban, ia diperkosa beberapa kali oleh tiga pemuda Bengali Muslim dan tenggorokannya digorok, dadanya ditikam beberapa kali dan organ wanitanya ditikam dan dimutilasi dengan pisau.

[AdSense-A]

Setelah itu lebih dari seribu massa marah dan hampir menghancurkan kantor polisi di mana tiga pelaku ditangkap. Lalu stelahnya terjadi kasus terburuk dan pemicu tragedi Ronghya adalah pembantaian terhadap 10 orang Muslim peziarah yang ada dalam sebuah bus di Taunggup dalam perjalanan dari Sandoway ke Rangoon pada tanggal 4 Juni

7. Lemahnya penegakkan Hak Azasi Manusia di Myanmar

Salah satu tokoh penting Myanmar dalam penegakan Demokrasi adalah Aung San Suu Kyi. Wanita tangguh ini mendapatkan nobel perdamaian pada 1991 atas usahanya itu. Namun meskipun memiiki tokoh sekaliber pemenang nobel perdamaian, tidak membuat negara ini menjadi adil pada tiap-tiap warganya. Bahka sang pemenang nobel ini tampak tenang ketika kasus Rohingya merebak keseluruh dunia.

Hak Azasi Manusia adalah perihal hakiki dalam membangun suatu negara yang demokratis. Alih-alih menjalankan negaranya dengan demokrasi yang baik, militer terus mengintervensi pemerintahan sehingga beberapa keputusan tetap ditangan militer. Begitu juga dengan kasus Rohingya. Mereka yang tidak mendapat pengauan kewarga negaraan menjadi objek bulan-bulanan militer Myanmar.

8. Keadaan negara yang dipimpin militer

Pemerintahan Myanmar dijalankan oleh junta militer. Yang mana pemerintahan dijalankan secara diktator dan apa yang tidak disukai oleh pemerintah akan diberangus. Seperti itu dengan keadaan para etnis rohingya. Kelompok masyarakat yang tidak mendapat pengakuan dari pemerintah itu harus mendapat diskriminasi hingga perlakuan buruk.

Baca juga:

Militer myanmar yang seharusnya melindungi tiap-tiap warga nergara, namun karena tidak diakui oleh negara, militer myanmar terus menyudutkan para rohingya. Tak sedikit rohingya yang terbnuh karena aksi militer Myanmar. Rohingnya yang dianggap ancaman, tidak mendapat pembelaan dari para warga negara Myanmar.