Sponsors Link

3 Penyebab Konflik Aceh Paling Sering Terjadi

Sponsors Link

Seperti yang kita sudah baha sebelumnya, HAM bisa menjurus ke vertikal ataupun horizontal. Horizontal jika melakukan pelanggaran Ham terhadap sesama, Vertikal jika pelaku pelanggar HAM adalah dari pemerintah dan lembaga yang memegang wewenang. Pada konflik Aceh inilah, pelanggaran Ham vertikal bisa dilihat secara langsung. Ketidak adilan pemerintah Orde Baru menimbulkan kerugian yang amat besar bagi masyarakat Aceh. Terlebih lagi, berbagai kebohongan pemerintah semakin tercium baunya, sehingga masyarakat Aceh semakin geram dibuatnya.

ads

Pada titik inilah masyarakat Aceh tidak bisa tinggal diam, mereka kemudian membentuk suatu badan bernama Gerakan Aceh Merdeka. Pada kelompok inilah, mereka menyampaikan “aspirasi” mereka melalui tindakan-tindakan yang memberontak pada pemerintah. Tentunya, pemberontakan mereka mengarah pada sikap pemerintah yang sudah keterlaluan di kala itu.

Baca juga :

Dalam hal ini tentunya kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja faktor apa yang menyebabkan konflik ini benar-benar terjadi, karena hampir segala unsur ikut tersangkut dalam hal ini, terutama dikarenakan ada campur tangan pemerintah dalam pertikaian ini. Dengan kekecewaan yang mendalam, dan juga rasa acuh tak acuh yang dilakukan pemerintah di kala itu menyebabkan perseteruan antara masyarakat Aceh dengan Pemerintah kala itu tidak bisa dihindari. Meletuslah api konflik antar masyarakat dengan Pemerintah. Kini terjadi di Indonesia. Nah, setelah dikatakan tadi bahwa tidak ada faktor yang benar-benar menyebabkan konflik  ini, tidak ada faktor yang menjadi akar konflik ini, maka mari kita ulas bersama mengenai beberapa faktor yang kemungkinan bisa menjadi alasan mengapa masyarakat Aceh dan Pemerintah bertengkar kala itu.

1. Ditolaknya Proposal Kebebasan Menerapkan Syariat Islam

Dahulu masyarakat Aceh membuat permintaan pada presiden pertama Indonesia kala itu, Ir. Soekarno untuk bebas menerapkan segala syariat yang ada dalam Islam. Namun sayangnya permintaan ini tidak ditepati oleh Beliau. Dalam hal ini kemungkinan Beliau berpikir bahwa, rasanya tidak adil bahwa adanya penerapan syariat pada daerah tertentu di Indonesia. Masyarakat non-muslim akan ketakutan nantinya, mengingat jumlah masyarakat muslim di Indonesia yang mendominasi, yang tentunya akan mengikuti Aceh untuk menjalankan syariat Islam di daerahnya bila permintaan tadi dipenuhi.

Sponsors Link

Dalam hal ini, presiden kita tidak ingin konflik saudara terjadi, Beliau tidak ingin ada konflik antar bangsa sendiri dengan mengatas namakan agama. Oleh sebab itu, Beliau tidak menepati janjinya pada masyrakat Aceh. Mungkin hal tersebut dapat dimaklumi, namun ada satu hal lagi yang membuat hari rakyat Aceh amat kecewa, yakni pemasukan Teungku Daud, yang mana membantu menyediakan dana bagi Indonesia untuk melawan penjajah ke dalam ‘Black List” Indonesia. Entah apa alasannya, namun hal ini amat disayangkan, tidak hanya oleh rakyat Aceh. Bukankah Beliau termasuk ke dalam pahlawan bangsa? Pahlawan bangsa tentunya tidak patut mendapatkan perlakuan seperti itu.

Baca juga :

ads

2. Ekonomi

Lagi-lagi, faktor ekonomi kembali berulah untuk memecah belah manusia. Yang namanya uang, pasti semua orang membutuhkannya. Entah itu orang yang kekurangan, atau orang yang berkecukupan pasti membutuhkan yang namanya uang, entah itu untuk sekedar bertahan hidup dari kejamnya kehidupan atau hanya menimbun kekayaan semata. Tapi bila pemerintah memang membutuhkan ekonomi yang baik, apakah kesejahteraan rakyatnya juga patut dikorbankan. Seperti halnya di Aceh, yang dahulu sempat menjadi pusat eksploitasi sumber daya alam yang digunakan untuk pembangunan ekonomi, LNG kala itu. Dengan pengorbanan sumber daya alam yang tak terkira berapa banyaknya, ternyata “bayaran” yang diterima tidak setimpal. Indonesia yang kala itu menjadi eksporter ternama dalam LNG, membuat aturan Sentralisasi pada masa Orde Baru. Aturan tersebut tentunya merugikan bagi Aceh.

Bayangkan saja, berkat sentralisasi tadi, perkembangan di Aceh menjadi tidak sepesat yang ada di Jakarta. Jadi walaupun kelihatan baik, namun sebenarnya keadaan ekonomi di Jakarta jadi jauh lebih baik. Disinilah masyarakat Aceh dirugikan, karena selain sudah melakukan yang terbaik untuk membantu negara meningkatkan sektor ekonomi, sumber daya alam di sana pun juga ikut menipis karena terus menerus diekspolitasi. Karena itu, banyak sekali dijumpai masyarakat miskin terutama di bagian Aceh bagian Timur dan Utara. Masyarakat tentunya tidak tinggal diam. Mereka kemudian mendirikan suatu badan usaha minyak dan pertambangan sekitar tahun 1970 an.

3. Hubungan Yang Tidak Sehat

Mungkin beberapa dari kita tidak tahu bahwa dahulu Aceh memiliki hubungan yang “tidak sehat” dengan pemerintah pusat. Gerakan seperti Di/TII ataupun GAM terbentuk karena adanya kebencian tersendiri kepada pemerintah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada ketika diadakannya National Building oleh pemerintahan Ir. Soekarno untuk membentuk identitas bangsa secara nasional. Namun nampaknya hal ini susah diberlakukan di Aceh, menyebabkan National Building tidak berjalan lancar secara menyeluruh.

Aceh dinilai memiliki semangat serta kekuatan etnis yang kuat. Hal ini tidak hanya menyebabkan National Building berjalan baik, namun berbuah menjadi suatu ancaman untuk Pemerintah Pusat sendiri karena Aceh dinilai dapat menyerang balik Pemerintah Pusat dengan mudahnya. Seperti hubungan guru dengan anak nakal, sepertinya ada kerenggangan hubungan di sini yang dapat kita lihat dengan mudah. Bukanlah hubungan yang baik bila dilihat. Namun untungnya hubungan Pemerintah Pusat dan Aceh semakin membaik hingga saat ini.

Baca juga :

4. Kebebasan

Kebebasan di sini bukan berarti ingin bebas dari serangan penjajah, namun bebas dari rezim Orde Baru yang sangat menyiksa mereka. Mereka diperlakukan dengan sangat tidak adil. Oleh karena itu, karena memang wilayahnya amat subur, kaya akan sumber daya alam, dan menjadi daerah dengan posisi paling barat Indonesia, mereka sempat berpikir untuk memisahkan diri dari Indonesia dan berdiri sendiri menjadi suatu negara yang merdeka.

Sponsors Link

Itulah beberapa sebab yang dapat kita tarik dari Konflik yang terjadi di Aceh. Memang, untuk menjadi suatu negara yang harmonis, hubungan baik antar Pemerintah dengan rakyatnya amat diperlukan. Segala upaya dilakukan untuk dapat menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Rakyat sebagai pilar utama negara harus dihormati dan tidak diinjak-injak seperti karpet. Mereka harus diayomi dan disayangi, demi membentuk kehidupan bernegara yang damai dan harmonis. Kehidupan yang diimpikan oleh berbagai negara di dunia. Seperti kita.

Simak Artikel Hukamnas.com lainnya:

,
Post Date: Tuesday 05th, September 2017 / 04:00 Oleh :
Kategori : SARA