Sponsors Link

Penyebab Hukuman Cambuk Di Aceh

Sponsors Link

Penyebab Hukuman Cambuk Di AcehPenyebab hukuman cambuk di Aceh, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Jinayat atau Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan status otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal.

ads

Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, keintiman yang dilakukan di luar nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini seringkali diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh, dan upaya untuk memperkenalkan hukuman tersebut pada tahun 2009 gagal karena tidak mendapat persetujuan dari gubernur Irwandi Yusuf.

Pendukung hukum jinayat membela keabsahannya berdasarkan status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, dan mereka menegaskan bahwa wewenang tersebut dilindungi undang-undang sebagai hak kebebasan beragama untuk masyarakat Aceh. Para penentangnya, termasuk Amnesty International, menolak hukuman cambuk dan pemidanaan hubungan seks di luar nikah. Eksistensi Syari’at Islam di Indonesia menjadi hukum positif hanya berkaitan dengan hukum privat, sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan.

Upaya positifisasi Syari’at Islam nampaknya mengalami kejanggalan sesuatu yang bersifat publik Keberlakuannya malah tidak dilegalisasi, tetapi berkaitan dengan masalah privat justru dijadikan hukum positif. Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh men- dapat angin segar, lengsernya Soeharto yang di- gantikan oleh B.J. Habibi. B.J. Habibi memberi- kan respon terhadap keinginan masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari’at Islam dan menim- bulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Islam di Aceh.

Dengan berlakunya Undang-undang (selanjutnya disingkan UU) Nomor 44 Ta- hun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh (bidang agama, adat, pendidikan dan ke- budayaan), yang dipertegas oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Khusus. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nang- groe Aceh Darusalam,3 terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Penyebab hukuman cambuk diaceh disebabkan karena berlakuknya Undang undang syariat Islam. Dimana Pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa Qanun untuk pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Qanun ter- sebut diantaranya ada 3 (tiga) Qanun yang ter- masuk hukum pidana (Jinayah), yaitu;

  • Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan sejenisnya,
  • Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisier (perjudian) dan,
  • Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum), (selanjutnya disebut Qanun Aceh).

Pasal 26 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 menentukan bagi setiap orang yang mengonsumsi minuman khamar atau sejenisnya diancam dengan hukuman cambuk 40 (empat puluh) kali cambukan sebagai hukuman hudud. Pasal 23 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 menentukan huku- man cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali cambukan dan paling sedikit 6 (enam) kali cam- bukan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan maisir (perjudian), sedangkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan Khalwat (perbuatan mesum) diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling sedikit 3 (tiga) kali cambukan.

Sponsors Link

Perumusan sanksi pidana dalam Qanun Aceh dilakukan dengan sistem alternatif dan kumulatif, dengan menentukan batas minimal dan batas maksimal, yakni; hukuman cambuk maksimal 9 (Sembilan) kali cambukan dan minimal 3 (tiga) kali cambukan, dan hukuman denda mak- simal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bagi setiap orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain untuk melakukan perbuatan Khalwat (perbuatan mesum) dikenai hukuman secara kumulatif, maksimal 6 (enam) bulan kurungan dan minimal 2 (dua) bulan kurungan dan denda maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bentuk ancaman hukuman cambuk dimak- sudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang ini.

Pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang dikonkritkan melalui Qanun dengan memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh dengan memperhatikan isu-isu hak asasi manu- sia dan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam,
tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Itulah tadi, penyebab hukuman cambuk di Aceh secara umum. Semoga dapat bermanfaat.

, , ,
Post Date: Saturday 23rd, March 2019 / 23:21 Oleh :
Kategori : Hukum