Macam Macam Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah panjang bangsa ini atas penjajahan belanda selama 350 tahun. Istilah hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu Burgerlik Recht yang bersumber pada Burgerlik Wetboek (B.W), yang di Indonesia di kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini menunjukkan bahwa tentunya Belanda memiliki warisan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Perdata Biasa disebut Hukum Private karena yang diatur adalah mengenai hubungan dan kepentinngan antara Orang yang Satu dengan Yang lain.

Jika dilihat dari kata yang menyusunnya hukum  perdata tersusun dari dua kata yaitu hukum dan perdata. Secara umum hukum dapat diartikan seperangkat kaidah. Sedangkan perdata dapat diartikan yg mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika atau kebendaan sebagaimana macam-macam hukum publik . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Perdata adalah seperangkat ketentuan Hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan Perorangan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan bermasyarakat.

Sebagai bagian dari hukum yang berlaku di indonesia, tentunya hukum perdata menjadi salah satu hukum yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sebagaimana macam-macam hukum positif . Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat juga kerap disesesaikan melalui jalur hukum perdata ini sebagai sistem hukum yang berlaku di indonesia saat ini  . Oleh sebab itu, untuk mengenal lebih jauh mengenai karakteristik hukum perdata yang berlaku di indonesia. Maka tentunya dapat diketahui dari Macam Macam Hukum Perdata yang berlaku di indonesia yang terbagi kedalam 6 poin berikut ini.

1. Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Menurut UU NO.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri pernikahan atau perkawinan merupakan hal lekat dengan kehidupan masyarakat indonesia. Apalagi dengan adat budaya ketimuran yang dianut pastinya pernikahan menjadi hal dan status yang penting di masyarakat.

Berdasarkan hukum perkawinan sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang ada di indonesia yang berlaku di indonesia, terdapat persyaratan yang mengharuskan bagaimana sebuah pernikahan akan dianggap sah di mata hukum.

  • Dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya.
  • Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
  • Untuk laki laki min berumur 19 tahun sedang yang perempuan min berumur 16 tahun.
  • Bagi yang berumur kurang dari 21 tahun harus memiliki izin dari kedua orang tua/wali.

Dalam hukum pernikahan juga mengatur beberapa hal antara lain sebagai berikut :

  • Pembatalan perkawinan
  • Hak dan kewajiban suami istri
  • Percampuran kekayaan
  • Perjanjian perkawinan
  • Perceraian
  • Pemisahan kekayaan

2. Hukum Waris

Hukum waris merupakan  suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.  Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerababatan yang mereka anut.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi beberapa hal antara lain sebagai berikut :

  • Hak mewarisi menurut undang-undang.
  • Menerima atau menolak warisan.
  • Perihal wasiat
  • Fidei-commis
  • Legitieme portie
  • Perihal pembagian warisan
  • Executeur-testamentair dan Bewindvoerder
  • Harta peninggalan yang tidak terurus. [AdSense-B]

3. Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan juga termasuk di dalam hukum perdata yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami-isteri, hubungan antara orang tua dan anak. Hukum kekeluargaan mengatur tentang :

  • Keturunan
  • Kekuasaan orang tua (Outderlijke mactht)
  • Perwalian
  • Pendewasaan
  • Curatele
  • Orang hilang

4. Hukum Perikatan

Hukum perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas. Perikatan yang dibicarakan dalam buku ini tidak akan meliputi semua perikatan dalam bidang- bidang hukum tersebut. Melainkan akan dibatasi pada perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan saja,yang menurut sistematika Kitab Undang- Undang hukum Perdata diatur dalam buku III di bawah judul tentang Perikatan.

Macam-macam hukum perikatan yang ada di Indonesia antara lain :

  • Perikatan bersyarat, perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat.
  • Perikatan dengan ketetapan waktu.
  • Perikatan alternative
  • Perikatan tanggung menanggung.
  • Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi
  • Perikatan dengan ancaman hukuman.
  • Perikatan wajar

5. Hukum Perorangan 

Hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya untuk memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu.

6. Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda disini adalah segala barang dan hak yang menjadi milik orangtua atau sebagai objek hak milik. Hukum mengenai harta kekayaan ini mencakup 2 hal, yaitu hukum bendayang bersifat mutlak (artinya hak terhadap benda diakui dan dihormati oleh setiap orang) dan hukum perikatan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. [AdSense-C]

Hukum perdata menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat. Tentunya terdapat beberapa asas yang terkait dengan hukum perdata ini. Asas-asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Asas Kepercayaan 

Yaitu asas yang mengandung makna bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi  setiap prestasi yang diadakan diantara mereka.

  • Asas persamaan hukum

Yaitu asas yang mengandung maksud bahwa subjek hukum yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.

  • Asas Keseimbangan

Yaitu asas yang menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah dijanjikan.

  • Asas Moral

Yaitu asas yang terikat dalam perikatan wajar, artinya perbuatan seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.

  • Asas Perlindungan

Yaitu asas yang memberikan perlindungan hukum antara debitur dan kreditur. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah debitur ddikarenakan berada pada posisi yang lemah.

  • Asas Kepatutan 

Yaitu asas yang berkaitan dengan ketentuan tentang isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan.

  • Asas Kepribadian

Yaitu asas yang mengharuskan seseorang dalam mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri.

Macam Hukum Perdata yang berlaku di indonesia. Tentunya menjadi tambahan pengetahuan bagi anda sebagaimana juga kelebihan demokrasi pancasila , prinsip-prinsip demokrasi pancasila dan contoh kasus perlindungan konsumen . Semoga artikel ini dapat bermanfaat.