Sponsors Link

7 Jenis Tindak Pidana Korupsi Paling Umum dilakukan

Sponsors Link

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptiodari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

ads
  • Perbuatan melawan hukum,
  • Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  • Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  • Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya seperti pada tujuan hukum pidana . Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja seperti juga tujuan hukum ketenagakerjaan . Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Berikut ini 7 Jenis Tindak Pidana Korupsi paling umum dilakukan.

  1. Perbuatan Merugikan Negara

perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan  merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara seperti tujuan hukum bisnis .

Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan. Biasanya bentuknya tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Kalau ada yang bergerak di sektor industri alam kehutanan atau pertambangan, itu mereka ada policy tax juga agar mereka menyetorkan sekali pajak, semua itu kalau terjadi curang nanti bisa masuk ke konteks ini (kerugian negara).

Sponsors Link

2. Suap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagimana perbedaan hukum formil dn materiil . Contoh ; menyuap pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK .

3. Menyalah Gunakan Kekuasaan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan seperti pada contoh hukuman disiplin ringan , menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaiamana rumusan Pasal 8 UU PTPK.

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal- pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

  • Pasal 9 UU PTPK;
  • Pasal 10 huruf a UU PTPK;
  • Pasal 10 huruf b UU PTPK;
  • Pasal 10 huruf c UU PTPK.

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

  • Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK
  • Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.

b. Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 UU PTPK.

5. Korupsi yang Berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini sebagai contoh hukum kebiasaan.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

  • Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;
  • Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;
  • Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;
  • Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;
  • Pasal 12 huruf h UU PTPK;
    Sponsors Link

6. Gratifikasi

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :
“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di dugabahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

7Korupsi yang Berhubungan dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai contoh hukum positif  .

itulah tadi, 7 Jenis Tindak Pidana Korupsi paling umum dilakukan.. Semoga dapat menjadu referensi dan tambahan pengetahuan bagi anda. Serta semoga artikel ini dapat bermanfaat.

 

, , , ,
Post Date: Saturday 01st, September 2018 / 11:00 Oleh :
Kategori : Hukum